ILUSTRASITumpukan sampah menggunung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, Depok, Jawa Barat, Selasa (26/4). Saat ini kapasitas TPA Cipayung dalam kondisi overload karena telah menampung sebanyak 1,35 juta kubik sampah sejak tahun 1986 dan dikhawatirkan dapat menyebabkan longsor. Setiap hari TPA ini menerima kiriman sampah sebanyak 600 ton.Kompas/Hendra A Setyawan (HAS)26-04-2016
JAKARTA, KOMPAS — Ratusan ton sampah di Kota Depok, Jawa Barat, belum terkelola dengan baik. Itu disebabkan oleh tidak cukupnya tempat penampungan sampah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera mendampingi Pemerintah Kota Depok untuk pengelolaan sampah.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di Depok, Minggu (10/2/2019), mengatakan, setiap hari warga Depok menghasilkan sekitar 1.320 ton sampah. Sementara itu, sampah yang terkelola baru sekitar 740 ton.
“Jadi sisanya (sekitar 580 ton) itu berarti kececer-cecer,” kata Siti dalam dialog dengan warga Kecamatan Beji, Depok, dengan tema “Penyelamatan Lingkungan Situ Pladen dan Situ yang Beralih Fungsi”. Diskusi itu membahas tentang Situ Pladen yang tercemar, salah satunya oleh sampah.
Menurut Siti, Kota Depok memang memiliki permasalahan terkait tempat pembuangan sampah. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, Depok, tidak cukup menampung sampah yang dihasilkan.
“Kadang-kadang tingginya sampai 30 meter, sampai longsor. Kita sedang bersama-sama mendukung (untuk mencari solusi) itu,” ujar Siti.
FAJAR RAMADHAN UNTUK KOMPAS
Tumpukan kantong plastik berisi sampah terdapat di trotoar Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Kamis (1/11/2018).
Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Depok Iyay Gumelar mengakui, TPA Cipayung memang tidak dapat menampung semua sampah yang dihasilkan warga Depok. Namun, dia membantah jika sampah yang tidak terkelola mencapai 580 ton.
Menurut Iyay, daya tampung TPA Cipayung tahun 2019 sekitar 800-900 ton. Sementara itu, sisa sampah yang tidak tertampung dikelola di 420 bank sampah (anorganik) dan 31 unit pengelolaan sampah (organik). Iyay mengklaim sejauh ini dua alternatif itu telah berjalan optimal.
“Paling sekitar 150 ton lagi yang tidak tertampung. Mungkin Bu Menteri menggunakan data tahun lalu. (Untuk yang tidak tertampung) kita akan memperbanyak bank sampah. Atau, pemilahan sampah di sumber akan digiatkan lagi sosialisasinya,” kata Iyay.
Persoalan sampah menjadi keluhan sejumlah warga, salah satunya di Kelurahan Beji, Depok. Di lokasi itu, sebagian sampah bermuara di Situ Pladen, Beji. Hal itu membuat pencemaran di situ yang telah berlangsung sejak 1983 semakin parah.
YOLA SASTRA UNTUK KOMPAS
Tumpukan sampah di Situ Pladen, Beji, Depok, yang dikumpulkan oleh seorang petugas kebersihan, Minggu (10/2/2019) siang.
Cecep Iskandar (59), warga RT 003 RW 03 Kelurahan Beji yang juga pernah menjadi Ketua Kelompok Kerja Situ Pladen mengatakan, sampah di situ tersebut sebagian besar hanyut dari dua ceruk (inlet) di sebelah selatan dan timur situ. Dia memperkirakan, setiap hari ada dua meter kubik sampah yang masuk ke situ.
“Rendahnya kesadaran warga dalam membuang sampah pada tempatnya, bahkan sampai sekarang, membuat pencemaran situ semakin parah,” kata Cecep dalam dialog.
Berdasarkan pantauan di lokasi, air situ berwarna hijau serta berlumut hitam di tepiannya. Aroma tak sedap menguar dari situ, bahkan hingga puluhan meter dari tepian. Seorang petugas berkaos biru berkeliling dengan rakitnya untuk mengumpulkan sampah.
Adipura
Setelah dialog, Siti juga menyampaikan bahwa sistem pengelolaan sampah di TPA Cipayung juga belum tertata rapi. Bahkan, TPA itu masih menggunakan sitem pembuangan terbuka (open dumping). Artinya, sampah dibuang ke TPA tanpa diolah terlebih dahulu.
YOLA SASTRA UNTUK KOMPAS
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar berdialog dengan warga terkait kondisi Situ Pladen, Beji, Depok, yang tercemar, Minggu (10/2/2019).
Menurut Siti, sistem pembuangan terbuka tidak diperbolehkan lagi berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Kondisi itu pula yang menyebabkan Kota Depok gagal meraih penghargaan Adipura 2018. Padahal, setahun sebelumnya, Depok meraih penghargaan itu.
“Jadi sedang kita lakukan enforcement (penegakan aturan itu), tetapi daripada enforcement duluan, lebih baik pembinaan saja. Makanya seluruh kota yang masih memiliki open dumping terpaksa dikeluarkan dari Adipura,” ujarnya.
Sistem pembuangan terbuka tidak diperbolehkan lagi berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
Terkait sistem pembuangan terbuka di TPA Cipayung, Iyay mengatakan, TPA itu sudah relatif tua dan perlu direvitalisasi. Iyay pun berharap, TPA Regional Lulut-Nambo yang dibangun Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bogor segera dibuka, setidaknya pada 2020. Pada TPA yang juga digunakan oleh Kabupaten Bogor dan Kota Bogor ini, Kota Depok mendapatkan jatah tempat sebanyak 700 ton.
“Kalau TPA Regional Lulut-Nambo dibuka, TPA Cipayung akan kita revitalisasi,” kata Iyay.
