Redam Konflik Sejak Dini

KOMPAS/MUHAMMAD IKHSAN MAHAR

Menko Polhukam Wiranto didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menyampaikan keterangan pers setelah memberi sambutan pada Rapat Pimpinan TNI-Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Polri, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS – Sinergitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RI semakin dibutuhkan untuk meredam sejak dini potensi konflik dan gangguan keamanan pada penyelenggaraan Pemilu 2019. Oleh karena itu, seluruh satuan kewilayahan Polri diharapkan memetakan seluruh potensi kerawanan, terutama untuk pemilu legislatif.

Usai memberikan arahan pada rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Selasa (29/1/2019), Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, dirinya telah memerintahkan seluruh pimpinan satuan kewilayahan Polri untuk memetakan kerawanan di setiap daerah. Ia menekankan, seluruh kepala kepolisian daerah (polda) dan kepala kepolisian resor (polres) bertanggung jawab untuk mencegah konflik dan aksi anarkisme di wilayah di seluruh tahapan Pemilu 2019.

Tito menuturkan, pencegahan konflik itu dilakukan melalui upaya pengawasan baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Program pencegahan itu, lanjutnya, tidak hanya untuk mengamankan pemilihan presiden, tetapi juga dititikberatkan pada pelaksanaan pemilu legisltaif (pileg).

Seluruh kepala kepolisian daerah (polda) dan kepala kepolisian resor (polres) bertanggung jawab untuk mencegah konflik dan aksi anarkisme di wilayah di seluruh tahapan Pemilu 2019.

Sebab, pileg memiliki peta dan kontestan yang lebih banyak dan beragam. Bahkan, Tito menekankan, potensi gesekan kontestan pileg dapat berasal dari dalam satu partai politik atau antar parpol.

“Saya perintahkan seluruh jajaran untuk siapkan langkah pencegahan agar potensi konflik dapat diredam. Kami juga akan menggunakan rayonisasi untuk mengerahkan dukungan kekuatan TNI-Polri di wilayah rawan yang berasal dari personel di wilayah sekitarnya,” ujar Tito, Selasa.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Peserta Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Rapim TNI-Polri 2019 agak berbeda dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya. Apabila di tahun-tahun sebelumnya, pembukaan dan pelaksanaan rapim dilaksanakan di satu tempat, misalnya di Markas Besar TNI atau di STIK Polri, tahun ini lokasi rapim berada di dua lokasi.  Untuk pembukaan yang dilaksanakan Presiden Jokowi dilaksanakan di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, lalu rapim dilanjutkan di STIK Polri.

Agenda itu dihadiri seluruh pejabat utama serta seluruh satuan kewilayahan TNI-Polri. Selain Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Kemanan Wiranto dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut B Pandjaitan juga menyampaikan arahan. Lalu, terdapat pula diskusi yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan.

Netralitas

Lebih lanjut, Tito menjamin, seluruh personel Polri akan netral dalam pesta demokrasi tahun ini. Hal itu telah diatur dalam telegram rahasia Kepala Polri dan perintah lisan yang telah disampaikan dalam berbagai kesempatan.

ERIKA KURNIA UNTUK KOMPAS

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto saat ditemui di kantornya di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (18/1/2019).

Adapun Wiranto mengapresiasi TNI-Polri yang mampu menjaga kondisi keamanan selama kontestasi politik di Pilkada 2016 hingga Pilkada 2018. Prestasi itu, lanjut Wiranto, menjadi bekal yang berharga untuk TNI-Polri untuk menjamin penyelenggaraan Pemilu 2019 yang bebas dari gangguan keamanan.

"Saya yakin pengalaman selama pilkada serentak itu dapat membekali prajurit TNI-Polri untuk dapat netral dan mampu menetralisir ancaman dan hambatan pada Pemilu 2019," tutur Wiranto.

Sementara itu, Tjahjo mengatakan, pihaknya berkomitmen bersinergi dengan TNI-Polri untuk mendukung penuh KPU dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilu 2019. Bantuan terhadap KPU, tambahnya, akan dilakukan dalam proses pengamanan personel penyelenggara pemilu, pengiriman logistik, hingga memastikan proses pemungutan suara berjalan lancar.