Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad telah mengirim surat kepada Presiden Perancis Emmanuel Macron terkait perdagangan kedua negara. Surat tersebut berisi sebuah keberatan atau juga dapat dikatakan sebagai protes terkait pembatasan penggunaan minyak sawit.
Kuala Lumpur akan mempertimbangkan untuk memperketat impor produk Perancis jika Paris tidak membatalkan rencananya yang hendak membatasi penggunaan minyak sawit dalam bahan bakar hayati atau biofuel.
Anggota Parlemen Perancis pada Desember 2018 telah memutuskan untuk menghapus minyak sawit dari skema bahan bakar hayati tahun 2020 menyusul dampak jangka panjang perkebunan kelapa sawit yang banyak terdapat di Indonesia dan Malaysia terhadap lingkungan. Indonesia dan Malaysia merupakan produsen 90 persen minyak sawit dunia.
Minyak sawit dipakai sebagai bahan pembuatan biodiesel, termasuk kue, sabun, hingga pewarna bibir. Aktivis lingkungan menyebutkan, industri minyak sawit menyebabkan deforestasi, mengancam satwa liar, dan masyarakat adat.
Bagi Malaysia, minyak sawit adalah sumber pendapatan yang vital. Negara itu merupakan eksportir terbesar kedua minyak sawit dunia. Mahathir mengatakan, upaya Perancis yang membatasi penggunaan minyak sawit diskriminatif dan perkebunan sawit tidak menyebabkan deforestrasi.
Dalam surat pada 8 Januari itu juga Mahathir meminta Macron untuk menolak rencana pembatasan minyak sawit dalam bahan bakar hayati. Menurut Mahathir, hubungan dagang kedua negara bergantung pada sikap saling menghormati setiap komoditas.
”Sikap tidak saling menghormati akan memaksa Malaysia untuk bertindak, termasuk menunda pembicaraan perdagangan bebas Uni Eropa-Malaysia dan pemberlakuan hal yang serupa terhadap produk impor dari Perancis,” kata Mahathir dalam suratnya.
Mahathir juga menyebut, sikap Perancis tersebut dapat membawa pada ”konsekuensi ekonomi dan dagang yang disesalkan” bagi eksportir minyak sawit Malaysia dan eksportir Perancis.
Seorang juru bicara dari kantor Mahathir mengonfirmasi kebenaran surat itu dan menyampaikan bahwa surat tersebut dikirim melalui jalur diplomatik. Menteri Industri Primer Teresa Kok juga mengonfirmasi kebenaran surat itu.
Seorang pejabat di Kepresidenan Perancis menyatakan sedang menyelidiki masalah ini. Perdagangan bilateral Malaysia-Perancis bernilai total 3,87 miliar euro atau 4,4 miliar dollar AS pada 2017. (REUTERS)