Pengawasan dari Udara Jadi Komponen Penting

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Helikopter antikapal selam jenis Panther (kiri) dan Pesawat CN235-220 Maritime Patrol Aircraft diparkir di Hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Kamis (24/1/2019). Nantinya alutsista ini akan digunakan TNI Angkatan Laut untuk berpatroli di perairan Indonesia.

BANDUNG, KOMPAS — Pengawasan udara menjadi komponen penting yang harus dimiliki Indonesia. Memiliki perairan yang luas serta punya jalur pelayaran internasional, alat utama sistem persenjataan atau alutsista dengan kemampuan deteksi dan kecepatan tinggi sangat dibutuhkan untuk menunjang hal itu.

Hal itu dikatakan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Wuspo Lukito saat menghadiri proses penyerahan satu unit pesawat CN 235-220 Maritime Patrol Aircraft (MPA) dan lima helikopter antikapal selam (AKS) buatan PT Dirgantara Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Kamis (24/1/2019). Sebelumnya, TNI AL telah menerima satu unit MPA di awal tahun 2018 dan lima AKS pada 2017 dan 2018. Masih tersisa satu AKS yang akan diserahkan pada September 2019.

”Semuanya akan digunakan bergantian di tiga armada besar. Kita maksimalkan apa yang ada, nanti pengoperasiannya akan diatur lebih lanjut,” ujarnya.

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Petugas memasang pengait untuk memindahkan Pesawat CN235-220 Maritime Patrol Aircraft (MPA) di Hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Kamis (24/1/2019). Kapal ini dibeli TNI Angkatan Laut dan menjadi alutsista dalam pengawasan perairan Indonesia.

Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksamana Muda Agus Setiadji menambahkan, kemajuan teknologi untuk pengawasan wilayah harus dilihat dari kemampuan menjangkau lokasi dengan cepat dan akurat. Dengan ancaman dari kemampuan militer negara lain dan ancaman terorisme serta bencana alam, Indonesia sangat membutuhkan peningkatan kualitas alat pertahanan.

”Peralatan yang dibutuhkan harus dilihat dari kemampuan deteksi dan kecepatan, misalnya satelit, pesawat kendali jarak jauh, dan alutsista lain yang cepat menjangkau lokasi. Prioritasnya adalah produksi dalam negeri,” ujarnya.

Agus menyatakan, kemampuan militer negara-negara tetangga perlu diimbangi dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan alutsista, seperti perjanjian jual-beli pesawat dan helikopter dari perusahaan pertahanan dalam negeri. Ke depan, tuturnya, Indonesia diharapkan mengembangkan kebutuhan kekuatan tempur.

Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Elfien Guntoro memaparkan, MPA memiliki kemampuan terbang selama 10 jam dan irit bahan bakar. Pesawat ini juga mampu lepas landas dari landasan jarak pendek dengan kondisi belum beraspal dan berumput sehingga bisa berfungsi di landasan darurat. Selain itu, MPA juga akan dilengkapi alat deteksi yang mampu menangkap target hingga 200 mil laut dan kemampuan pelacakan otomatis untuk mengidentifikasi kapal.

Kompas

Prosesi penerimaan alutsista TNI AL oleh Wakil KSAL Laksamana Madya TNI Wuspo Lukito, di PT Dirgantara Bandung, Kamis (24/01/2019).

”Pesawat ini dapat digunakan untuk patroli perbatasan dan zona ekonomi eksklusif, pengawasan pencurian ikan, pencemaran laut, bahkan berperan dalam pengawasan imigrasi dan perdagangan manusia serta penyelundupan,” tutur Elfien.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno mengatakan, komitmen pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri diharapkan bisa menjadikan Indonesia mandiri dalam hal pemenuhan kebutuhan alutsista. Dia yakin kualitas sumber daya manusia BUMN sudah setara dengan negara-negara maju lainnya.

”Jadi, tidak perlu khawatir. Kualitas insinyur kita sudah kelas dunia, jadi bisa membuat produk yang terjamin. Saya harap kerja sama yang dijalin antara Kementerian Pertahanan sebagai partner utama dalam industri pertahanan dalam negeri bisa terus mengembangkan bakat anak bangsa,” tuturnya.