Pemerintah Daerah Diminta Membantu Pembiayaan BPJS
Oleh
PRAYOGI DWI SULISTYO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah pusat meminta peran aktif pemerintah daerah untuk membantu pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan di daerahnya.
Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla mendorong seluruh pemangku kebijakan bekerja sama meningkatkan kualitas layanan kesehatan pada masyarakat, khususnya pemerintah daerah. ”Upaya promotif dan preventif harus diutamakan dalam layanan kesehatan,” kata Kalla.
Jusuf Kalla menyampaikan hal itu dalam pembukaan seminar bertajuk ”Pembiayaan yang Berkelanjutan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju Pelayanan Kesehatan Semesta (UHC) di Indonesia”, di Jakarta, Kamis (17/1/2019).
Ia mengatakan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memiliki defisit anggaran hingga Rp 16 triliun. Namun, pemerintah pusat hanya mampu membayar Rp 10 triliun.
Defisit tersebut terjadi karena sejumlah layanan kesehatan memiliki piutang. Sebagai contoh, Palang Merah Indonesia memiliki piutang Rp 150 miliar. Belum lagi piutang dari satu rumah sakit yang berjumlah puluhan miliar rupiah.
Melihat situasi tersebut, ia meminta pemerintah daerah ikut terlibat aktif dalam meningkatkan kualitas kesehatan di daerahnya. ”Banyaknya pasien yang mengantre BPJS bukanlah tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesehatan. Itu adalah sebuah kegagalan karena lingkungan yang kotor,” ujarnya.
Banyaknya pasien yang mengantre BPJS bukanlah tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesehatan. Itu adalah sebuah kegagalan karena lingkungan yang kotor.
Kalla berharap pemerintah daerah mau membantu pembiayaan terhadap kebutuhan BPJS. Selama ini pemerintah pusat selalu menanggung biaya kesehatan setiap orang hingga Rp 80 juta.
Di sisi lain, BPJS juga perlu melakukan kampanye yang berkaitan dengan kesehatan sehingga kesehatan masyarakat dapat terjaga.
Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte mengatakan, kesehatan merupakan bagian dari kesejahteraan masyarakat sehingga melibatkan isu sosial dan politik. ”JKN harus membawa manfaat bagi semua pemangku kebijakan,” kata Philips.
Prioritas kebijakan
Former Director of Health Systems Financing, World Health Organization (WHO) David Evans mengatakan, hampir seluruh negara mengeluhkan persoalan keuangan dalam jaminan kesehatan. Negara maju pun mengeluh, salah satunya Swiss.
”Semua negara merasa tidak cukup karena populasi setiap negara terus bertambah,” kata David.
Untuk mengatasi hal tersebut, David menyarankan konsep keberlanjutan keuangan. Setiap negara memiliki prioritas masing-masing dalam mengambil kebijakan.
David mencontohkan, beberapa negara meningkatkan pajak pada produk-produk tertentu yang dapat mengganggu kesehatan, seperti rokok, alkohol, dan minuman yang mengandung gula. Salah satu negara yang menerapkan kebijakan ini adalah Filipina.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah mendapatkan pemasukan yang lebih banyak dari pajak yang ditetapkan. Selain itu, kesehatan masyarakat juga dapat lebih terjaga.
Ada juga negara yang melibatkan sektor swasta untuk membantu meringankan beban pemerintah menanggung biaya layanan kesehatan. Sejumlah negara itu antara lain India, Etiopia, dan Nigeria.
”India, misalnya. Mereka melibatkan diaspora atau warga yang tinggal di luar negeri membantu biaya kesehatan bagi warga yang tinggal di dalam negeri,” katanya.
India, misalnya. Mereka melibatkan diaspora atau warga yang tinggal di luar negeri membantu biaya kesehatan bagi warga yang tinggal di dalam negeri.
David menegaskan, hal terpenting dalam mengatasi permasalahan keuangan dalam layanan kesehatan adalah inovasi, termasuk penggunaan teknologi modern.