Sistem Integrasi Data Ekspor Didukung Sejumlah Kalangan
Oleh
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS – Sejumlah kalangan mendukung sistem integrasi data dan informasi devisa terkait ekspor-impor. Sistem ini dinilai mampu mengoptimalkan insentif pajak dan devisa negara.
“Sistem ini sangat penting untuk mengontrol dari sisi kebutuhan strategi ekspor. Melalui sistem ini, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana hubungan antara besaran ekspor dengan devisa yang didapatkan,” kata Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Muhammad Faisal, Selasa (8/1/ 2019) kepada Kompas.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, selama ini alur dokumen dan barang dicatat Bea Cukai Kementerian Keuangan. Adapun alur uang dicatat oleh Bank Indonesia. Maka, integrasi penting untuk memberikan gambaran utuh mengenai data ekspor dan impor Indonesia.
Sinkronisasi data dilakukan melalui sistem monitoring devisa terintegrasi seketika atau disingkat Simodis. Secara teknis, Simodis akan mengintegrasikan aliran dokumen, barang, dan uang melalui dokumen ekspor dan impor dari Direktorat Jenderal Bea Cukai dan data nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak, serta data dari Bank Indonesia. (Kompas, 8 Januari 2019)
Menurut Faisal, melalui Simodis, hubungan antara besaran ekspor dan devisa dapat dilihat secara menyeluruh. “Apakah hubungannya kuat atau sebetulnya ada hal-hal yang mengganggu, sehingga mungkin ekspornya besar, tapi devisa tidak terlalu besar karena banyak devisa yang ditahan di luar negeri,” ujarnya.
Selain itu, Faisal menambahkan, dalam hal ini, teknologi diperlukan untuk pembenahan data sehingga pemantauan dan pengawasan menjadi lebih baik. Pada akhirnya, kebijakan yang akan dikeluarkan pun menjadi tepat dengan informasi yang lebih baik.
Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat juga mendukung sistem Simodis. Menurutnya, sistem ini merupakan tindakan pencegahan agar devisa negara tidak dinikmati negara lain.
“Melalui sistem ini, devisa hasil ekspor dapat dipastikan masuk ke negara sendiri. Memang pengusaha pasti ada yang tidak menyukai sistem ini, namun hal ini sangat baik bagi ketertiban dalam bernegara,” kata Ade. (Sharon Patricia)