Pertikaian Antarwarga di Tolikara, Tiga Orang Tewas
Oleh
Fabio Costa
·2 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS — Pertikaian di antara dua kelompok warga yang terjadi di Distrik Bokondini, Kabupaten Tolikara, Papua, Jumat (16/11/2018), menyebabkan tiga orang tewas. Adapun enam korban yang luka dalam peristiwa itu dievakuasi ke Jayapura pada Sabtu pagi.
Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Ahmad Mustofa Kamal, di Jayapura, Sabtu, mengatakan, konflik tersebut melibatkan kelompok warga di Desa Apiam, Distrik Bokondini, dengan kelompok warga Desa Dogobak, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah. Lokasi konflik yang terjadi pukul 05.00 WIT itu berada di wilayah perbatasan kedua kabupaten tersebut.
Kejadian ini bermula ketika seorang warga Dogobak hendak memasuki Distrik Bokondini pada Kamis pukul 21.15 WIT. Saat melintasi pos keamanan milik warga di Desa Apiam yang disebut GIS, ia diperiksa penjaga pos.
Namun, warga tersebut tak terima ketika diperiksa sehingga terjadi adu mulut. Beberapa petugas penjaga pos kemudian memukul warga Dogobak tersebut. ”Tak terima dengan pemukulan itu, korban dan massanya kemudian menyerang warga di pos tersebut dengan panah pada Jumat dini hari. Akhirnya, konflik di antara kedua kampung pun terjadi,” kata Ahmad.
Ia menuturkan, Kepala Polres Tolikara Ajun Komisaris Besar Leonard Akobiarek bersama tim tiba di lokasi kejadian pukul 15.30 WIT untuk menghentikan konflik tersebut.
Konflik menyebabkan tiga orang tewas karena terkena anak panah. Identitas para korban ialah Pilenus Wanimbo, Atinus Jikwa, dan Batu Karoba. Rumah salah satu koordinator posko GIS juga dibakar massa.
”Enam korban yang luka karena terkena panah telah dievakuasi dengan pesawat dari Bokondini ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan medis,” ucap Ahmad.
Ia menambahkan, aparat kepolisian telah melaksanakan olah tempat kejadian dan berkoordinasi dengan kedua belah pihak yang bertikai.
”Polres Tolikara akan berpatroli di sekitar lokasi konflik untuk mencegah terjadi lagi pertikaian di antara kedua pihak. Kami mengimbau warga tidak mudah terprovokasi untuk melakukan aksi kekerasan,” ujar Ahmad.
Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Wilayah Papua Frits Ramandey menilai, konflik sosial yang sering terjadi di Papua merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.
”Konflik menyebabkan jatuh korban jiwa dan warga kehilangan hak untuk mendapatkan rasa aman. Pemerintah daerah setempat harus berperan maksimal untuk mencegah konflik dan memberikan sosialisasi kepada warga,” tuturnya.