JAKARTA, KOMPAS - Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Jakarta yang dulu dipimpin Djan Faridz, Kamis (15/11/2018) di Jakarta, menyatakan niatnya untuk islah dengan PPP kubu Romahurmuziy. Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta, Humphrey R Djemat, mengatakan, soliditas partai itu penting untuk menghadapi ancaman ambang batas parlemen dalam Pemilu 2019.
Di hadapan para anggota PPP Muktamar Jakarta dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III di Jakarta, kemarin, Humphrey menyatakan niat islah menjadi hal mendesak yang harus dilakukan saat ini.
”Ini sudah tegas bahwa kita menginginkan satu penyelesaian atau islah yang bisa menguatkan PPP di masa mendatang. Itu berarti satu tekad yang kuat, bukan basa-basi. Menjaga islah PPP yang saat ini masih terpecah. Islah menjadi jalan keluar terbaik,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam Mukernas III tersebut, Humphrey dikukuhkan sebagai Ketua Umum PPP sampai muktamar selanjutnya, yakni 2019. Sebelumnya, Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta dipimpin Djan Faridz, dan Humphrey ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta menyusul pengunduran diri Djan Faridz.
Selain pengukuhan Humphrey, agenda lain Muktamar PPP adalah pematangan arah sikap politik Muktamar Jakarta dalam Pemilu Presiden 2019. Namun, sikap politik itu baru akan disampaikan dalam penutupan Mukernas III pada Jumat ini setelah mendengarkan masukan perwakilan dewan pimpinan wilayah di 34 provinsi.
Perdamaian di PPP sangat dibutuhkan guna menyelamatkan partai dari ancaman kegagalan memenuhi persyaratan ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Apalagi, sejumlah lembaga survei menunjukkan ketenaran PPP sangat rendah.
”Karena memang kami cukup mengkhawatirkan PPP tak akan lolos ambang batas. Jika PPP dapat menyatu, ini membawa dampak positif dan kami harap tentu mendapat simpatik konstituen lama dan dukungan umat sehingga PPP tidak tinggal nama di masa mendatang,” tuturnya. Selama ini, upaya islah memang tengah dijajaki Humphrey.
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menilai Mukernas III yang digelar PPP Muktamar Jakarta adalah ilegal. Digelarnya mukernas itu dinilai tidak menghargai PPP yang dipimpin Romahurmuziy.
”Kalau soal islah dan niat mau membesarkan PPP, caranya bukan mukernas, tetapi datang ke pengurus partai yang sah. Mereka, kan, warga PPP,” ujarnya.