JAKARTA, KOMPAS —Tenaga pendidikan merupakan proporsi formasi terbesar penerimaan CPNS tahun ini. Dari total kebutuhan tenaga baru PNS sebanyak 238.015 orang, setidaknya ada alokasi sekitar 120.000 kursi untuk tenaga pendidikan mengisi posisi di pusat dan daerah.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), Syafruddin, menyatakan, kuota penerimaan CPNS 2018 merupakan yang terbesar dalam sejarah. Oleh karena itu, kerjasama badan pemerintah terkait digandeng turut membantu dan mengawasi proses seleksi itu.
“Proses seleksi ini perlu diawasi dengan profesional agar tetap transparan dan bersih dari kecurangan,” kata Syafruddin saat menghadiri penandatangan nota kesepahaman antara Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), dan Kepolisian Negara RI, di Jakarta, Jumat (28/9/2018).
Rincian dari total alokasi kebutuhan PNS terbagi menjadi dua. Sebanyak 51.271 formasi dibuka untuk instansi pusat yang terdiri atas 72 kementerian dan lembaga. Sementara 186.744 formasi dibuka untuk 525 instansi di pemerintah daerah (Kompas.id, 6/9/2018).
Syafruddin memperkirakan jumlah pendaftar seleksi CPNS akan mencapai jumlah sekitar 5 juta orang. Hal itu berarti akan ada 4,8 juta pendaftar yang akan tersisih saat proses seleksi. “Hal itu perlu diantisipasi agar tak memicu gelombang protes,” tambah Syafruddin.
Menanggapi hal itu, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, mengatakan, gelombang protes tak akan terjadi jika proses penerimaan CPNS tahun ini bisa berlangsung transparan dan bersih dari kecurangan. Tito menyatakan, gelombang protes biasanya muncul akibat proses seleksi tak transparan yang kemudian menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.
“Jika pendaftar dapat mengakses informasi mengapa mereka gugur dalam proses seleksi, saya kira mereka akan berlapang dada menerima hasil,” ujar Tito. Tito berjanji akan menurunkan aparat kepolisian di semua kabupaten/kota lokasi tes seleksi penerimaan CPNS.
Proses penerimaan CPNS tahun ini akan menggunakan infrastruktur Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang dimiliki Kemdikbud dan tersedia di seluruh kabupaten/kota. Hal itu diyakini akan mempercepat persiapan seleksi yang menggunakan sistem berbasis komputer.
Selain itu, penggunaan infrastruktur yang telah ada di setiap kabupaten/kota akan memudahkan peserta menjangkau lokasi seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. “Kesiapan infrastruktur di kabupaten/kota telah ditinjau ulang agar tak ada kendala saat proses seleksi dilaksanakan,” kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana.
Bima menjelaskan, ruang lingkup kerja sama dengan Kemdikbud itu selain mencakup kesiapan infrastruktur juga melingkupi pelatihan bagi pengawas seleksi. Sebagai persiapan awal, Kementerian PAN dan RB akan mengirimkan surat edaran kepada gubernur, dan walikota atau bupati tentang pemanfaatan sarana laboratorium komputer sekolah.
“Jangan ada pengotakan kerja badan pemerintah dalam proses penerimaan CPNS kali ini. Kerja sama semua badan terkait dibutuhkan untuk menjaga proses seleksi tetap tranparan dan bersih dari kecurangan,” ujar Syafruddin. (PANDU WIYOGA)