JAKARTA, KOMPAS - Pemulihan Nusa Tenggara Barat akibat gempa jadi prioritas utama Gubernur-Wakil Gubernur terpilih NTB, Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi. Itu pula pesan Presiden Joko Widodo kepada mereka.
”Saya sampaikan ke Gubernur dan Wakil Gubernur untuk langsung bekerja, karena di Provinsi NTB ada persoalan besar yang harus segera di selesaikan, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi korban gempa,” kata Presiden menjawab pertanyaan wartawan usai melantik Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2018-2023 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/09/2018).
Hadir dalam pelantikan, antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nurwahid, dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan.
Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi merupakan pemenang pemilihan umum kepala daerah NTB. Pasangan yang diusung PKS dan Partai Demokrat ini mengalahkan tiga pasangan calon lainnya.
Menurut Presiden, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi harus dipantau agar berjalan baik sesuai rencana. Rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama mencakup pembangunan rumah warga dan fasilitas umum yang rusak.
Pemerintah menargetkan pembangunan rumah rusak ringan berlangsung enam bulan. Adapun untuk fasilitas umum yang dibangun paralel, targetnya tuntas dalam setahun.
Soal penyaluran dana bantuan pembangunan rumah rusak dari pusat, Presiden mengatakan, akan dilakukan secepatnya. Namun, tetap harus melalui proses akuntabel, seperti verifikasi.
”Kalau sudah siap, sudah diverifikasi, tentu segera disalurkan. Kalau belum harus melalui proses verifikasi. Memang prosesnya seperti itu. Tidak langsung diberikan,” kata Presiden.
Usai pelantikan, Zulkieflimansyah menyatakan, prioritas utamanya memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan baik dan lancar. Ia berjanji akan segera berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, di antaranya pemerintah kabupaten dan kota di NTB yang daerahnya terdampak gempa.
Pemerintah daerah yang dimaksud meliputi Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat. ”Mudah-mudahan dengan koordinasi, pekerjaan berat ini terasa lebih ringan,” kata dia.
Terkait kasus pemotongan dana pembangunan sekolah yang dipotong pejabat, Zulkieflimansyah mengatakan, hal itu harus menjadi pembelajaran serius. ”Bahwa kami sebagai penyelenggara negara harus sangat hati-hati. Dan mudah-mudahan ini memberi peringatan serius buat kami bahwa penanggulangan bencana harus disikapi dengan serius. Tidak boleh ada motif-motif yang kurang baik. Apalagi, masyarakat butuh penanggulangan segera,” kata dia.
Ia juga menekankan percepatan pembangunan. Sebab, musim hujan sudah semakin dekat. ”Tidak mungkin masyarakat kami hidup di bawah tenda sederhana, bertumpuk-tumpuk. Sanitasi harus segera diperbaiki. Mudah-mudahan ketika musim hujan tiba, banyak hal baik bisa kita selesaikan,” kata Zulkieflimansyah.