JAKARTA, KOMPAS Menjelang penetapan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2019 pada 20 September, kedua kubu telah berhasil menetapkan susunan tim kampanye nasional. Apabila sebelumnya pasangan Joko Widodo-Ma\'ruf Amin mengumumkan Erick Thohir sebagai ketua tim kampanye nasional, kini giliran kubu Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno mengumumkan Djoko Santoso, mantan Panglima TNI, sebagai ketua tim kampanye nasional.
Djoko Santoso akan memimpin upaya pemenangan pasangan capres/cawapres yang menggunakan tagline "Adil Makmur Bersama Prabowo-Sandi" dan diusung oleh partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur.
Finalisasi tim kampanye nasional Parbowo-Sandi dilakukan dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Selasa (18/9/2018) malam. Hadir dalam rapat tersebut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan, beserta sekretaris jenderal (sekjen) masing-masing partai koalisi.
Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais juga menghadiri rapat itu, begitu pula dengan Djoko Santoso.
Sekjen Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani mengatakan, tim pemenangan Prabowo-Sandi masih akan disempurnakan terkait dengan adanya sejumlah masukan. "Banyak juga para ulama juga yang ingin bergabung dalam tim kampanye ini,” kata Muzani.
Muzani juga mengungkapkan, selain membahas susunan tim kampanye nasional, rapat tersebut juga mendiskusikan beberapa isu strategis yang berkaitan dengan finalisasi tim kampanye nasional.
Menurut Sandi, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga telah mengusulkan nama-nama untuk dimasukkan ke dalam tim kampanye. “Pak SBY meminta hasil keputusan rapat tim kampanye ini. Sebab, akan dikonsolidasikan dan dikoordinasikan langsung dengan beliau,” kata Sandi.
Setelah itu, tambahnya, hasil tim kampanye nasional akan ditetapkan dalam satu hingga dua hari ke depan dan akan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum pada Kamis (20/9) ini,” ucap Sandi.
Selain itu, Sandi juga mengatakan, nama serta logo tim kampanye nasional berhubungan dengan aspirasi masyarakat dalam bidang ekonomi. Tim koalisinya akan lebih berfokus pada lapangan kerja dan biaya hidup masyarakat.
Deklarasi dukungan
Sementara itu, pada saat yang hampir bersamaan, sepuluh kepala daerah yang terdiri dari delapan bupati dan dua walikota di Sumatera Barat mendeklarasikan dukungan agar Presiden Joko Widodo melanjutkan kepemimpimpinan sebagai presiden untuk periode selanjutnya. Jokowi yang pada Pemilihan Presiden 2019 nanti berpasangan dengan Ma\'ruf Amin, dinilai berhasil menjalan program pembangunan baik bagi Indonesia maupun Sumbar oleh para kepala daerah tersebut.
Dalam deklarasi di Padang semalam, hadir enam kepala daerah yakni Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi, Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, dan Walikota Solok Zul Elfian.
Kepala daerah yang juga memberikan dukungan, yakni Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, Bupati Solok Gusmal, Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet, dan Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias.
“Banyak infrastruktur yang dibangun di Sumbar antara lain seperti seperti kereta api bandara dan Revitalisasi Kawasan Seribu Rumah Gadang dan lainnya. Oleh karena itu, kami ingin pemerintahan dilanjutkan oleh Pak Joko Widodo,” lanjut Sutan Riska.
Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kabupaten Pesisir Selatan juga menyampaikan hal serupa. “Kami tentunya sebagai kepala daerah akan terus memperbaiki daerah. Disitulah kami ingin Presiden Joko Widodo melanjutkan kepemimpinannya untuk periode berikutnya. Kami berkomitmen dengan dukungan ini dan siap untuk (mendukung) beliau menjadi Presiden RI,” kata Hendrajoni.
Terkait posisinya di PAN, Hendrajoni mengatakan tidak melawan kehendak partainya. Dia mengatakan sudah menyampaikan sikapnya kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sumbar dan siap menerima risiko atas sikap dan keputusannya itu.
Sementara Bupati Pasaman Yusuf Lubis yang juga Ketua Umum Partai Nasdem Pasaman menambahkan, dukungan ke Jokowi diberikan karena merasakan pembangunan yang merata bagi nagari di Sumbar. “Masyarakat yang sakit terbantu oleh program BPJS, lalu ada bantuan beras sejahtera, bedah rumah, dan lainnya,” kata Yusuf Lubis.
Dosen Ilmu Politik Universitas Andalas Asrinaldi mengatakan jabatan kepala daerah adalah jabatan politik, termasuk gubernur. "Jadi memberikan dukungan politik adalah hal yang wajar." kata Asrinaldi. (APA/E05/ZAK)