Jokowi-Ma’ruf Rancang Lima Program Utama, Prabowo-Sandi Jaring Masukan Pakar
Oleh
PRADIPTA PANDU
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pembahasan visi dan misi kedua bakal calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma\'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masih terfokus pada isu ekonomi. Pasangan Jokowi-Ma’ruf secara garis besar merancang lima program utama, sedangkan pasangan Prabowo-Sandi masih merancang program kerja dengan menjaring masukan dari para pakar.
Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Irma Suryani Chaniago, di Jakarta, Jumat (14/9/2018), menyampaikan, secara garis besar telah merancang lima program utama yang akan dijalankan dalam masa kepemimpinan lima tahun ke depan.
Irma menjelaskan, program pertama dari Jokowi-Ma’ruf akan mengutamakan pembangunan manusia melalui pengurangan angka kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Kedua, pengurangan kesenjangan antarwilyah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.
Program ketiga, menurut Irma, yakni peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan melalui pertanian industri pariwisata dan jasa produktif lainnya.
Adapun program keempat yaitu pemantapan energi, pangan dan sumber daya air. Sementara program kelima ialah menjaga ketahanan nasional dan suksesnya pemilihan umum.
Sebelumnya, Jokowi-Ma’ruf juga telah menjabarkan visi-misi saat mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 10 Agustus 2018. Visi-misi tersebut merupakan format pertama dari gabungan pendapat pasangan calon dan partai politik anggota koalisi yang diberi nama Program Nawacita II.
Nawacita II yang dijabarkan saat itu terdiri dari 45 program di berbagai bidang dengan 21 program bidang ekonomi, 15 program bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan politik luar negeri, serta 9 program bidang kebudayaan, pengembangan sumber daya manusia, dan revolusi mental.
”Seluruh aspek dalam pengelolaan negara tentu akan diselesaikan dalam visi-misi di 2019. Segala sesuatu yang belum paripurna di periode 2014-2019 akan dilanjutkan karena Nawacita untuk dua periode atau jangka panjang karena keterbatasan APBN kita,” ujar Irma.
Irma menyatakan, saat ini terdapat program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang ekonomi dan hukum yang belum bisa diselesaikan. Salah satu contoh program tersebut adalah penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat pada masa lalu.
Menurut dia, sejumlah kasus pelanggaran HAM berat belum dapat diselesaikan karena pertimbangan politis yang dapat menimbulkan suasana tidak kondusif.
”Pak Jokowi bisa menyelesaikan ini secara cepat tetapi pasti dianggap mempunyai unsur politik. Ini yang membuat penyelesaian tidak semudah itu karena banyak pertimbangan dan keadaan menjadi serba salah,” kata Irma.
Menjaring masukan
Selain Jokowi-Ma’ruf, pasangan Prabowo-Sandi saat ini juga mulai intens menjaring masukan dari para ekonom, seperti mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri Kwik Kian Gie, mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, hingga mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah.
Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan, bidang ekonomi masih menjadi fokus perhatian karena pasangan dan partai koalisi Prabowo-Sandi percaya perekonomian Indonesia bisa terus tumbuh dengan program yang tepat.
”Kami percaya lapangan kerja bisa terbuka dan harga pokok bisa terjangkau. Caranya tentu saja dengan melibatkan pakar dan anak bangsa yang menguasai ilmu ekonomi seperti Pak Kwik salah satunya,” ujar Andre.
Andre menambahkan, visi dan misi Prabowo-Sandi secara keseluruhan masih dirancang oleh tim koalisi dan sejumlah pakar, seperti mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan di bidang tata ruang. Visi dan misi, program kerja, serta struktur tim kampanye nasional Prabowo-Sandi baru akan diumumkan pada 20 September mendatang.
Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, menilai, seharusnya visi-misi setiap pasangan capres dan cawapres tidak hanya fokus ke masalah ekonomi, tetapi juga bidang pendidikan. Hal ini karena pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat memajukan suatu negara.
Selain itu, Emrus juga berharap bidang hukum, seperti penyelesaian kasus pelanggaran HAM, dapat menjadi program kerja dari setiap pasangan. Namun, Emrus mengimbau agar penyelesaian kasus HAM juga harus berhati-hati agar tidak mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.