Pelibatan Masyarakat di Program Padat Karya Diperluas

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis (kiri) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono seusai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI tentang Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PUPR dalam Nota Keuangan RAPBN 2019, Kamis (6/9/2018), di Jakarta. Program padat karya menjadi salah satu fokus infrastruktur tahun depan.

JAKARTA, KOMPAS - Pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat menjadi fokus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menyusun anggaran 2019. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, kesejahteraan mereka pun diharapkan meningkat.

"Kalau program padat karya tunai seperti irigasi bisa disepakati dengan DPR sedari awal, maka proyeknya bisa mulai dikerjakan sejak awal tahun," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI tentang Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PUPR dalam Nota Keuangan RAPBN 2019, Kamis (6/9/2018), di Jakarta.

Beberapa program padat karya yang dianggarkan adalah infrastruktur irigasi. Program pembangunan irigasi untuk tahun depan direncanakan di 8.000 lokasi senilai Rp 1,8 triliun dan program pemeliharaan irigasi senilai Rp 1,7 triliun. Untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan dianggarkan Rp 1,03 triliun. Di bidang perumahan, bantuan stimulan perumahan swadaya atau lebih dikenal bedah rumah dianggarkan Rp 3,6 triliun untuk 200.000 unit rumah. Total pagu infrastruktur berbasis masyarakat sebesar Rp 11,3 triliun.

Pada tahun 2019, berdasarkan pagu indikatif, Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran Rp 102 triliun. Selain itu ada tambahan Rp 2,1 triliun untuk percepatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rp 6,5 triliun untuk penguatan sumber daya manusia, yakni berupa pembangunan prasarana pendidikan seperti rehabilitasi sekolah, penyelesaian perguruan tinggi, dan pendidikan vokasi untuk tenaga konstruksi. Dengan demikian, total pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 110,73 triliun.

Tahun depan, kata Basuki, pemerintah tidak lagi memprogramkan proyek berskema kontrak anggaran tahun jamak kecuali pembangunan bendungan baru. Selain itu, proyek air baku yang mendukung fungsi bendungan tetap diprogramkan agar bendungan dapat segera dimanfaatkan masyarakat. Tahun depan pemerintah berencana membangun 8 bendungan.

Menurut Basuki, program padat karya memang ditambah dibandingkan tahun sebelumnya. Misalnya, program pembangunan irigasi kecil atau disebut Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) ditambah dari 5.000 lokasi pada 2018 menjadi 8.000 lokasi tahun depan. Anggaran setiap lokasi sekitar Rp 225 juta.

“DPR malah minta agar program seperti itu (padat karya) ditambah lagi. Masih akan kami upayakan,” kata Basuki.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Rapat kerja dengan Komisi V DPR RI tentang Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PUPR dalam Nota Keuangan RAPBN 2019, Kamis (6/9/2018), di Jakarta.

Untuk tahun ini, realisasi penyerapan anggaran saat ini mencapai 45,76 persen atau senilai Rp 52,1 triliun dari total anggaran Rp 113,86 triliun. Untuk realisasi fisiknya adalah 50,22 persen. Ditargetkan penyerapan keuangan hingga akhir tahun mencapai 93 persen.

Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis mengapresiasi kinerja Kementerian PUPR dalam rehabilitasi dan pembangunan prasarana dan sarana Asian Games 2018.  Namun demikian, Komisi V DPR RI memberi catatan agar proyek yang telah direncanakan dapat terlaksana. “Kami mendorong target-target pembangunan yang belum tercapai agar diselesaikan karena ada penambahan anggaran untuk tahun depan,” kata Fary.

Sementara, anggota Komisi V DPR Yoseph Umar Hadi mengapresiasi pemerintah yang mendukung program kerakyatan. Yoseph mengusulkan agar program peningkatan SDM berupa pembangunan atau perbaikan sarana pendidikan juga bisa diusulkan anggota Komisi V DPR RI.