JAKARTA, KOMPAS-- Menjelang Pemilu 2019, Partai Golkar menampik adanya perpecahan di dalam internal partai. Perpecahan ini diduga diakibatkan karena terpilihnya Maruf Amin sebagai cawapres Joko Widodo. Selain itu, saat ini Partai Golkar juga sedang memperbaiki nama partai setelah ditetapkannya mantan Menteri Sosial Idrus Marham sebagai tersangka kasus korupsi.
Sebelumnya, Anggota Dewan Pembina Partai Golkar Fadel Muhammad mengatakan adanya potensi perpecahan di internal Partai Golkar karena Presiden Joko Widodo memilih Maruf Amin sebagai cawapres.
Menanggapi hal tersebut Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjelaskan, Fadel sudah tidak berhak mengomentari soal isu di dalam Partai Golkar. Selain itu, Airlangga memastikan bahwa tidak akan anggota DPP Partai Golkar yang menyebrang dan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Kalau kami sebagai anggota DPP sudah solid. Selain itu, Fadel sudah mencalonkan diri sebagai anggota DPD, dan pencalonan Fadel sudah diterima oleh KPU. Oleh sebab itu, yang bersangkutan sudah tidak bisa bicara lagi soal Partai Golkar," katanya sebelum rapat pleno di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (27/08/2018).
Isu perpecahan ini juga berpotensi membuat dukungan dari Partai Golkar akan terpecah antara ke kubu Jokowi-Maruf dan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Airlangga juga belum memikiran sanksi apa yang aka diberikan jika ada kader yang beralih mendukung Prabowo-Sandi.
"Kami belum pikirkan sanksi tersebut, yang pasti sesuai dengan keputusan munaslub, kami akan fokus mendukung Jokowi," ucapnya.
Selain dilanda dengan isu perpecahan internal kubu partai, Partai Golkar juga diterpa masalah karena salah satu kadernya, Idrus Marham ditetapkan sebagi tersangka korupsi. Sebelumnya, Idrus ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam kasus PLTU Riau 1.
Berdasarkan dugaan sementara, ada aliran sebesar Rp 2 miliar yang maduk dalam pendanaan Munaslub Partai Golkar 2017.
Menanggapi dugaan tersebut, Airlangga menampik adanya aliran dana yang masuk dalam pendanaan munaslub.
"Kami hargai Idrus karena secara ksatria mengundurkan diri dari Partai Golkar. Terhadap aliran dana Partai Golkar dan hasil informasi dari Agus Gumiwang dan bendahara partai, tidak ada aliran dana yang masuk," ucapnya.
Menteri Sosial yang juga merupakan Ketua Organize Comitte (OC) Munaslub Golkar, Agung Gumiwang menjelaskan, Partai Golkar siap jika dilakukan audir terhadap keuangan partai. Selain itu, Agus enggan berkomentar terkait penempatan dirinya sebagai Mensos yang merupakan strategi pemenangan di kubu Joko Widodo-Maruf Amin untuk pemilu 2019
"Hal itu silakan ditanya langsung kepada Pak Presiden, pastinya saya siap melaksanakan perintah dari Pak Presiden," ujar Agus.
Sebelumnya, pada Sabtu (25/08/2018), Inisiator Gerakan Muda Partai Golkar Sirajuddin Abdul Wahab mengatakan, dengan menjabatnya Agus sebagai Mensos bisa memenangkan suara Jokowi di wilayah Jawa Barat pada pemilu 2019.
Dalam rapat pleno kali ini, pengurus DPP Partai Golkar juga membahas terkait pembentukan Bapilu jelang Pemilu 2019. Meski diterpa sejumlah masalah tersebut, Airlangga tetap yakin, Golkar bisa merebut sekitar 110 kursi di DPR nanti.
"Kami masih yakin dengan kualitas caleg Partai Golkar. Selain itu, kami juga sudah mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Partai Golkar dengan menempatkan Adies Kadir sebagai pengganti Agus Gumiwang dan Agus Makmur sebagai anggota DPR untuk mengisi kekosongan jabatan. Posisi tersebut diberikan kepada generasi muda sebagai salah satu upaya regenerasi partai," kata Airlangga.