Parpol Koalisi Jokowi Bahas Tim Kampanye

ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI

Presiden Joko Widodo (tengah) melakukan pertemuan dengan sembilan Sekjen partai pendukung di Grand Garden Cafe, Kompleks Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/7/2018). Pertemuan tersebut membahas hal teknis menindaklanjuti hasil pertemuan sekjen partai pendukung dan pertemuan ketua umum.

Semalam, Jokowi bertemu dengan para sekjen parpol pendukungnya. Pertemuan juga digelar Prabowo

BOGOR, KOMPAS - Sembilan partai politik anggota koalisi Presiden Joko Widodo di Pemilu 2019, mulai membahas rancangfan tim dan materi kampanye yang secara resmi akan ditetapkan setelah Jokowi memilih calon wakil presiden pendampingnay di Pemilu 2019.

Masalah tim dan materi kampanye ini, disinggung dalam pertemuan antara Jokowi dengan sembilan sekretaris jenderal partai pengusungnya di Bogor, Selasa (31/7/2018) malam.

Sembilan sekjen parpol yang hadir di acara itu adalah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Lodewijk Freidrich Paulus (Golkar), Johnny G Plate (Nasdem), Abdul Kadir Karding (Partai Kebangkitan Bangsa), Arsul Sani (Partai Persatuan Pembangunan) Herry Lontung (Partai Hanura) Ahmad Rofiq (Partai Persatuan Indonesia), Raja Juli Anthony (Partai Solidaritas Indonesia) dan Imam Anshori (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia).

Sebelum makan malam bersama di sebuah restoran di Kebun Raya Bogor, Presiden dan para sembilan sekjen tersebut melakukan pertemuan tertutup di Istana Bogor selama kurang lebih satu jam.

Saat makan malam, hadir pula Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang duduk terpisah dengan meja makan tempat Presiden dan sekjen parpol makan malam.

Seusai makan malam, Hasto menuturkan, dalam pertemuan itu, para sekjen sembilan parpol pengusung Jokowi sepakat melanjutkan sembilan program prioritas pemerintahan Jokowi yang disebut Nawa Cita sebagai visi misi perjuangan yang kedua pada pemilihan Presiden 2019. Program Nawa Cita ke-2 ini akan memperkuat capaian yang sudah ada dan mengejar target yang belum diterwujud selama ini.

Para sekjen sembilan parpol pengusung Jokowi sepakat melanjutkan sembilan program prioritas pemerintahan Jokowi yang disebut Nawa Cita sebagai visi misi perjuangan yang kedua pada pemilihan Presiden 2019. Program Nawa Cita ke-2 ini akan memperkuat capaian yang sudah ada dan mengejar target yang belum diterwujud selama ini.

Program Nawa Cita ke-2 ini, lanjut Hasto, akan diperjuangkan oleh tim kampanye yangsegera dibentuk setelah Presiden memilih calon wakil Presiden (cawapres).

Secara terpisah, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pertemuan Jokowi dengan para sekjen itu lebih fokus untuk membahas tim yang akan bekerja di lapangan.

Pertemuan dengan para sekjen ini, juga untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya antara Presiden dengan ketua umum parpol koalisi yang digelar pekan lalu.

Cawapres untuk Prabowo

Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, semalam juga mengumpulkan pimpinan Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Pertemuan itu untuk membahas (cawapres) pendamping Prabowo.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, mengatakan, dalam pertemuan itu dibahas rekomendasi cawapres dari para ulama yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF). Dalam acara Ijtima Ulama, pekan lalu, para ulama mengusulkan dua nama cawapres untuk Prabowo yaitu Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri dan Abdul Somad.

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyempaikan keterangan pers usai pertemua kedua tokoh tersebut. Pertemuan ini berlangsung di kediaman Prabowo, Kebayoran, Jakarta, Senin (30/07/2018)

Muzani mengatakan, Parbowo menyanggupi nama-nama yang direkomendasikan para ulama itu, tetapi keputusan harus tetap diambil bersama-sama dan disetujui partai lain anggota koalisi. Terkait hal itu, saat ini, Prabowo masih menampung masukan dari berbagai pihak, termasuk dari pimpinan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. “Kalau koalisi ini bersama, ada empat partai, tentu harus dapat persetujuan dari keempatnya,” katanya.

Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal mengatakan, rekomendasi cawapres dari ulama sudah sepatutnya dihargai dan diikuti oleh Prabowo. "Ini sudah hasil masukan ulama jadi itu \'bahasa langit\' bagi kami," katanya.

Meski demikian, dia mengatakan, jika ada keputusan di luar nama yang diusulkan PKS, maka hal itu harus terlebih dahulu dibicarakan dalam forum majelis syuro.

Sementara itu, arah koalisi dari PAN untuk Pemilu 2019 akan diambil setelah mendengarkan aspirasi dari pengurus PAN di wilayah dalam rapat kerja nasional PAN yang akan digelar di Jakarta, Minggu (5/8/2018). “Keputusan untuk Pilpres akan diambil di rakernas PAN,” ujar Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Dia yakin keputusan tersebut belum terlambat sekalipun pendaftaran pasangan capres dan cawapres ke KPU dimulai 4 Agustus dan berakhir 10 Agustus. “Pendaftaran capres itu paling cepat nanti dilakukan 9 Agustus,” tambahnya.

Menurutnya, jika rakernas sudah memutuskan capres yang akan diusung oleh PAN, PAN akan menyerahkan sepenuhnya keputusan pemilihan cawapres dari capres tersebut kepada capres. “Pada akhirnya memang capres yang akan menentukan,” ujarnya.

APA/AGE/INA/HAR)