Pilkada Maluku Utara Berlanjut ke MK, Pilbup Paniai Digelar 25 Juli

ANTARA FOTO/IZAAC MULYAWAN

Petugas mendistribusikan logistik Pilkada Maluku di Ambon, Senin (25/6/2018). KPU Maluku telah menetapkan 1.151.915 pemilih yang tersebar di 3.385 tempat pemungutan suara pada 11 kabupaten/kota.

AMBON, KOMPAS — Tim pemenangan pasangan Abdul Gani Kasuba-Al Yasin Ali menolak hasil rekapitulasi Pemilihan Gubernur Maluku Utara yang dimenangkan pasangan Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar. Dengan mengantongi sejumlah bukti pelanggaran pemilu, mereka akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, pasangan Ahmad-Rivai meraih 176.993 suara, Abdul-Yasin 169.123 suara, Burhan Abdurahman-Ishak Jamaluddin 143.416 suara, dan Muhammad Kasuba-Madjid Husen 65.202 suara. Abdul-Yasin hanya terpaut 1,42 persen dari Ahmad-Rivai.

Juru bicara tim pemenangan Abdul-Yasin, Dino Umahuk, yang dihubungi Kompas dari Ambon, Selasa (10/7/2018), mengatakan, gugatan itu didaftarkan tim hukum ke MK pada Selasa kemarin. Namun, hingga Selasa pukul 20.20 WIT, belum diperoleh nomor laporan di MK.

Menurut Dino, ada bukti kuat pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif di Kabupaten Kepulauan Sula. Indikasi itu ditemukan di 42 tempat pemungutan suara di 10 kecamatan. Kepulauan Sula merupakan daerah asal Ahmad yang memimpin kabupaten itu selama dua periode.

Selain itu, kata Dino, temuan serupa ditemukan di Kabupaten Pulau Taliabu, kabupaten yang sebelumnya tergabung dalam Kepulauan Sula. Bupati Pulau Taliabu saat ini adalah adik kandung Ahmad. ”Kami juga menemukan politik uang. Banyak bukti yang sudah kami kumpulkan untuk diuji ke MK,” ujar Dino.

Kompas

Pilkada Maluku Utara 2018

Senin lalu, Ketua KPU Maluku Utara Syahrani Somadayo mengatakan, jika laporan itu sampai disidangkan oleh MK, KPU Maluku Utara tinggal menunggu keputusan MK yang bersifat final dan mengikat. Keputusan itu bisa jadi menolak permohonan penggugat, mengabulkan sebagian atau semua permohonan.

Berlanjutnya dinamika pemilihan gubernur Maluku Utara saat ini seperti mengulang persaingan Ahmad dan Abdul yang berakhir di MK tahun 2014. Saat itu, Abdul menang setelah pemungutan suara ulang di Kepulauan Sula, termasuk Taliabu. Saat itu, Ahmad masih bupati di sana. Abdul yang berpasangan dengan M Naser Thaib meraih 262.983 suara, sedangkan Ahmad yang berpasangan Hasan Doa meraih 258.747 suara.

Pilkada Paniai

Di Jayapura, KPU Provinsi Papua akhirnya menetapkan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati Paniai, yakni 25 Juli mendatang. Paniai menjadi satu-satunya daerah yang belum melaksanakan pilkada karena masalah keamanan.

Pemilihan bupati dan wakil bupati di Paniai terpaksa tertunda pada 27 Juni lalu. Penyebabnya, protes sekelompok masyarakat yang menolak kandidat petahana Hengky Kayame-Yehezkiel Tenouye sebagai peserta pilkada. Hengky dinilai telah pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Makassar.

Saat ini seorang perwira dan 400 personel masih bersiaga di Paniai.

Massa hanya menginginkan calon tunggal dalam pilkada di Paniai, yakni Meki Nawipa-Oktovianus Gobay. Namun, KPU tetap meloloskan Hengky Kayame berdasarkan putusan Panwaslu Paniai. Hengky dianggap sudah membayar utangnya kepada pihak penggugat.

Anggota KPU Papua Tarwinto, dihubungi dari Jayapura, mengatakan,  pihaknya telah menetapkan jadwal Pemilihan Bupati Paniai berdasarkan hasil rapat Senin lalu.

”Kami mengambil keputusan untuk penetapan jadwal pilbup  pasca-pelaksanaan rekapitulasi hasil suara Pilgub Papua tingkat provinsi,” kata Tarwinto. Ia menegaskan, pihaknya tidak akan mengubah keputusan jumlah kandidat yang mengikuti Pilbup Paniai sesuai keinginan warga. Sebab, hal tersebut melanggar keputusan yang telah ditetapkan KPU.

”Tidak boleh ada warga yang dapat menggagalkan pelaksanaan pilkada di Paniai. Kami meminta agar aparat keamanan dapat memproses hukum oknum yang hendak mengganggu kegiatan ini,” katanya.

Hal senada disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu Papua Metusalak Infandi. Ia berharap seluruh pihak berkomitmen agar secepatnya menyelesaikan pelaksanaan pilbup di Paniai.

”Aparat keamanan bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan pilbup di Paniai berjalan aman. Tak boleh ada lagi penundaan,” ujarnya.

Adapun Kapolda Papua Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar saat ditemui mengatakan, pihaknya siap melaksanakan pengamanan dan telah menantikan jadwal pilbup di Paniai dari KPU.

”Saat ini seorang perwira dan 400 personel masih bersiaga di Paniai. Tujuannya untuk mengamankan jalannya pilkada di Paniai,” kata Boy.