MALANG, KOMPAS– Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly terus mendorong pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk bekerja profesional dan berintegritas. Ia mendorong anak buahnya terus membasmi percalonan dan suap.
Hal itu dikatakan Yasonna saat berkunjung ke Kantor Imigrasi Kelas I Malang, Jawa Timur, Selasa (3/7/2018). Di hadapan pegawai Kemenkumham di wilayah Jawa Timur tersebut, Yasonna meminta anak buahnya untuk memiliki intelektualitas tinggi, enerjik, dan berintegritas.
“Kita harus sebuat kredo kerja kita yaitu profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif. Kita bekerja tidak solo tetapiharus teamwork. Itu namanya sinergi. Denga nsinergi, hasil pekerjaan jauh lebih baik. Sinergitas itu harus vertikal dan horizontal,” katanya.
Lebih lanjut, Yasonna mengatakan ia masih beberapa kali mendapat keluhan soal kinerja anak buahnya khususnya dalam hal menangani orang asing. “Dalam menangani orang asing kita kadang terlalu bersemangat. Yang saya tekankan di sini, kita itu harus profesional. Jangan kamu takut-takuti mereka (orang asing) itu, agar mereka memberikan 86 (suap). Kita harus membasminya. Dan memang hasilnya mulai kelihatan. Kita terus bergerak menjadi lebih baik,” kata Yasonna.
Pentingnya birokrasi yang berintegritas, menurut Yasonna adalah akan berpengaruh pada kemajuan bangsa. “Peran birokrasi penting untuk angkat kemajuan bangsa. Kemenkumham perlu dibenahi dan tinggalkan kultur birokrasi lama. Beberapa UPT telah menjadi lebih baik dan meninggalkan kultur lama. Namun memang masih ada yang masih sulit,” katanya.
Contoh kultur masih sulit berubah menurut Yasonna adalah di bagian pemasyarakatan. “Sejak saya di sini, hingga kini, persoalan HP di dalam lapas saja masih belum bisa teratasi. Ada masalah ternyata sebabnya selalu berulang seperti itu. Hal ini harus terus diusahakan agar berubah lebih baik,” katanya.
Profesionalitas pegawai, menurut Yasonna harus terus diwujudkan. Sebab, pemerintah saat ini terus berusaha meningkatkan tunjangan kerja pegawai Kemenkumham. “Menpan juga akan kaji struktur gaji kita, agar beberapa tahun ke depan gaji PNS bisa bersaing dengan gaji swasta yang baik. Tapi pada saat gaji itu sama, harus diikuti service yang lebih baik. PNS harus melayani dengan kualitas layanan sama dengan swasta,” katanya.
Anis Joeliati, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sukun mengatakan bahwa tempatnya bekerja saat ini sedang diusulkan oleh Kemenkumham agar mendapat sertifikasi zona bebas korupsi. Sertifikasi diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
“Kami terus berusaha memberikan layanan lebih baik pada pengunjung, warga binaan, dan kolega kami. Salah satu contohnya, kami sudah menggunakan IT untuk mengurus berkas-berkas surat warga binaan misalnya untuk mendapat remisi dan sejenisnya. Ini bisa sangat membantu warga binaan,” kata Anis.