Para Sultan Bahas Pencalonan Tommy Thomas sebagai Jaksa Agung

AP/VINCENT THIAN, FILE

PM Malaysia Mahathir Mohamad (tengah) menghadiri buka puasa di Kuala Lumpur, 29 Mei 2018. Mahathir mencalonkan Tommy Thomas sebagai Jaksa Agung, yang ditentang sejumlah kalangan di negara tersebut.

KUALA LUMPUR, SENIN — Para sultan Malaysia direncanakan berkumpul pada Selasa (5/6/2018) ini untuk membahas calon jaksa agung yang diusulkan pemerintah. Pencalonan Tommy Thomas sebagai Jaksa Agung telah memicu kontroversi.

”Para penguasa Melayu mengikuti perkembangan ini dan mempertimbangkan tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan masalah ini,” kata juru bicara Istana Yang Dipertuan Agong Malaysia, Syed Danial Ahmad, Senin (4/6/2018), di Kuala Lumpur, Malaysia.

Tommy merupakan pengacara senior dari etnis India dan beragama Kristen. Sejumlah orang menentang calon yang diusulkan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad itu. Pertimbagannya, Tommy berasal dari kelompok minoritas.

REUTERS/ANGIE TEO

PM Malaysia Mahathir Mohamad memberikan keterangan pers seusai pertemuan kabinet, di Putrajaya, 30 Mei 2018.

”Ada yang berkata tidak akan ada lagi perlindungan Islam sebagai agama resmi negara. Hal itu tidak benar. Kami berwenang memerintah tanpa harus menentang Islam,” kata Mahathir.

Yang Dipertuan Agung XV sebagai kepala negara belum menyatakan persetujuan atas pencalonan Tommy. Sejumlah sumber di kantor PM Malaysia menyebut sebagian dari sembilan Sultan keberatan dengan pencalonan Tommy. Ia sudah diusulkan sejak pertengahan Mei 2018.

Meskipun demikian, Istana tidak menyatakan menolak atau menyetujui pencalonan Tommy.

DEPARTMENT OF INFORMATION/WAZARI WAZIR VIA REUTERS

PM India Narendra Modi berjalan bersama PM Malaysia Mahathir Mohamad seusai pertemuan kedua pemimpin, di Putrajaya, 31 Mei 2018.

Sejumlah warga Malaysia menggalang petisi menolak Tommy. Sebagian lagi mendukung pencalonan itu. Adapun Kantor PM Malaysia sampai sekarang tidak mau mengajukan calon lain.

Tommy akan menggantikan Apandi Ali, Jaksa Agung yang dinonaktifkan sejak kubu Mahathir memenangi pemilu 9 Mei 2018. Apandi dibebastugaskan karena dinilai tidak beres menyelidiki dugaan korupsi lembaga investasi pemerintah Malaysia, 1MDB.

Apandi pernah menyatakan mantan PM Malaysia Najib Razak tidak bersalah dalam kasus itu. Padahal, Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (MACC) dan mantan Jaksa Agung sebelum Apandi, Abdul Gani Patail, sudah menemukan bukti awal dugaan korupsi Najib dan sejumlah pihak lain dalam kasus 1MDB. Sejumlah negara juga mengindikasikan keterlibatan Najib. (REUTERS)