Revitalisasi Jembatan Penyeberangan Orang Perlu Pertimbangan Matang

Oleh

PRAYOGI DWI SULISTYO

· 3 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Revitalisasi tiga jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan Jalan MH Thamrin hingga Jalan Sudirman perlu dipertimbangkan secara matang mengingat biaya revitalisasi ketiga JPO tersebut mencapai Rp 56 miliar.

Kepala Bidang Simpang dan Jalan Tak Sebidang Dinas Bina Marga Heru Suwondo menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merevitalisasi 12 JPO dan 3 JPO menjadi prioritas. Ketiga JPO tersebut adalah JPO Ratu Plaza, JPO Gelora Bung Karno, dan JPO Polda Metro Jaya. ”Ketiga JPO tersebut diharapkan dapat direvitalisasi sebelum gelaran Asian Games dimulai pada 18 Agustus 2018,” kata Heru saat ditemui di Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Heru mengatakan, apabila membangun JPO baru di ketiga JPO tersebut, akan menghabiskan dana Rp 56 miliar. Namun, apabila hanya memperbaiki JPO yang sudah ada, anggarannya kurang dari Rp 56 miliar.

Ketiga JPO tersebut akan dibangun secara modern dengan mengusung nilai keindahan dan kearifan lokal. JPO itu akan dipasang lift, tata pencahayaan, kamera pemantau (CCTV), tempat berlindung (shelter), trotoar, dan pagar pembatas. Heru membantah jika ketiga JPO tersebut akan dipasang Wi-Fi atau aktivasi internet.

”Kami belum dapat memastikan ketiga JPO tersebut akan dibangun baru atau hanya diperbaiki,” kata Heru. Ia menambahkan, pihak konsultan masih membuat perencanaan terkait konsep dan anggarannya.

Heru menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta tidak akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk merevitalisasi ketiga JPO tersebut. Mereka akan menggunakan dana dari pihak ketiga yang mau mensponsori.

Diperjelas

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, konsep dari ketiga JPO tersebut harus diperjelas fungsinya. Apabila ketiga JPO tersebut berfungsi sebagai jembatan penyeberangan dan toko komersial, biaya tersebut terhitung wajar.

”Konsep JPO modern semacam itu sudah ada di sejumlah kota-kota besar di seluruh dunia, antara lain di China dan Malaysia,” kata Agus.

Menurut Agus, persoalan biaya yang besar bukan menjadi permasalahan yang besar untuk membangun JPO modern, apalagi menggunakan dana dari pihak ketiga. Biaya tersebut tergolong besar apabila hanya digunakan untuk membangun JPO yang berfungsi sebagai jembatan penyeberangan.

Guru Besar Manajemen Konstruksi Universitas Pelita Harapan, Manlian Ronald A Simanjuntak, mengatakan, desain JPO di Jakarta harus menyatu dengan desain kawasan Jakarta sehingga pembuatan JPO tersebut tepat sasaran. ”Seharusnya Pemprov DKI Jakarta sudah mempertimbangkannya sebagai bagian dari penyelenggaraan kota Jakarta,” kata Manlian.

Beberapa aspek yang perlu diimplementasikan untuk kelaikan desain JPO di Jakarta adalah aspek keamanan, keselamatan, kemudahan, fungsional, dan estetika. Selain itu, JPO di Jakarta juga harus terintegrasi dengan beberapa fasilitas infrastruktur, seperti halte bus, transjakarta, kereta api ringan (light rail transit), dan transportasi massal cepat (MRT).

Menurut Manlian, kajian awal dalam membuat desain JPO di Jakarta dibutuhkan agar Gubernur DKI Jakarta dapat tepat sasaran dalam mengambil keputusan untuk keberlanjutan revitalisasi proyek yang akan dilaksanakan.

Editor:

JPO dki jakarta kebijakan pemerintah kajian jembatan penyeberangan orang perencanaan