Sampah di Pesisir Jakarta Terkait Daerah Lain

KOMPAS/JOHANES GALUH BIMANTARA

Para relawan memunguti sampah di Pantai Cilincing, Jakarta Utara, dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2018 tingkat DKI Jakarta di pesisir Pantai Cilincing, Minggu (15/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong daerah-daerah di timur dan barat untuk menekan timbulan sampah di pesisir mereka. Sebab, sampah di daerah pesisir Tangerang dan Bekasi bisa terbawa ke Teluk Jakarta dan meningkatkan volume sampah di laut dan pesisir Ibu Kota.

“Kami sudah mempelajari, ternyata volume sampah di pesisir ini dipengaruhi oleh faktor dorongan angin dari utara Bekasi, utara Tangerang, bahkan ada yang turun dari Lampung,” ucap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DKI Isnawa Adji di sela-sela acara Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2018 tingkat DKI Jakarta di pesisir Pantai Cilincing, Jakarta Utara, Minggu (15/4/2018).

Karena terkait juga dengan sampah dari daerah lain, Pemerintah Provinsi DKI memanfaatkan forum Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (BKSP Jabodetabekjur) untuk mendorong daerah-daerah penyangga Ibu Kota agar bersama memikirkan masalah sampah dari hulu ke hilir. Gubernur DKI Anies Baswedan menjabat ketua badan tersebut periode 2017-2020.

Khusus soal sampah pesisir Jakarta, Pemprov DKI meminta pemerintah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang untuk menekan volume sampah di pesisir masing-masing, antara lain dengan edukasi penduduk di pesisir serta memasang jaring-jaring agar sampah tidak mencapai laut.

Namun, belum ada langkah konkret terkait itu. Isnawa mengatakan, Pemprov baru menyampaikan ide awal di BKSP Jabodetabekjur.

Sampah yang terbawa arus laut antara lain mencapai Pantai Cilincing yang jadi lokasi peringatan HPSN 2018 DKI. Selama sekitar dua pekan, 100 petugas dari Suku Dinas LH dan Kebersihan Kepulauan Seribu dan tiga alat berat membersihkan sampah yang 90 persennya non organik itu.

Kompas

Kepala Sudin LH dan Kebersihan Kepulauan Seribu, Yusen Hardiman.

“Lebih dari 300 ton sampah kami angkut,” ujar Kepala Sudin LH dan Kebersihan Kepulauan Seribu, Yusen Hardiman.

Sebelumnya, Pemprov juga menangani tumpukan sampah yang tersangkut di pesisir Muara Angke, Pluit, Jakarta Utara, Maret lalu, saat ramai diberitakan. Hingga Minggu (25/3/2018), 133 ton sampah dari utara kawasan mangrove tersebut terangkut ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantargebang, Bekasi.

Meski volume sampah pesisir Muara Angke lebih sedikit dibanding di Pantai Cilincing, pengangkutannya terkendala oleh ketiadaan akses jalan bagi truk mendekati tumpukan sampah. Penanganan di Pantai Cilincing relatif mudah karena masih ada jalan yang memadai untuk truk. Yusen menuturkan, pihaknya cukup meminta izin PT Kawasan Berikat Nusantara agar truk-truk sampah bisa masuk hingga pesisir pantai, mengingat area pantai tersebut masuk wilayah pengelolaan PT KBN.

Kompas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DKI Isnawa Adji

Isnawa menambahkan, meski terdapat sampah yang berasal dari wilayah non DKI, Pemprov tetap berkomitmen untuk menjaga kebersihan pesisir. “Kami memiliki pasukan dan kapal-kapal pembersih yang membersihkan setiap hari,” ucap dia.

Yusen mengatakan, terdapat 13 kapal Sudin LH dan Kebersihan Kepulauan Seribu yang setiap hari mengangkuti sampah tidak hanya dari pulau-pulau Kepulauan Seribu, tetapi juga area pesisir Jakarta daratan. Sampah yang diangkut dari pesisir di Kaliadem, Muara Angke, sebanyak 8-15 ton per hari, dari Pantai Mutiara 3-4 ton per hari, dan dari Marunda 3-5 ton per hari. Tenaga penyisiran sampah di pantai utara Jakarta berjumlah 35 orang, terdiri dari petugas kapal dan petugas pesisir pantai.

Perusahaan

Sementara itu, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Novrizal Tahar meminta para produsen barang konsumsi yang menggunakan kemasan plastik ikut mengurangi sampah. ”Produsen harus tanggung jawab juga. Jangan cuma masyarakat dan pemerintah,” katanya.

Menurut Novrizal, tanggung jawab tersebut sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 15 UU itu menyebutkan, produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksi dan tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Prinsip ini dikenal sebagai perluasan tanggung jawab produsen atau extended producer responsibility (EPR).

Ia mencontohkan, terdapat produsen minuman yang mengambil lagi sampah botol produknya dan mendaur ulang menjadi sarung tangan serta kaos kaki.

Novrizal menekankan EPR karena melihat sebagian besar sampah di pesisir Kawasan Berikat Nusantara tempat acara HPSN DKI berlangsung merupakan sampah plastik kemasan barang konsumsi, seperti mi instan, kopi instan, dan makanan ringan. Jika terus dibiarkan, sampah yang masuk ke pesisir dan laut semakin banyak, mengancam kehidupan biota laut, sekaligus mengancam kesehatan manusia.

Menurut kajian Jenna R Jambeck dari Universitas Georgia dan tim yang terbit di jurnal Science (2015), Indonesia adalah negara pembuang sampah plastik ke laut terbanyak kedua di dunia, yakni 0,48 juta-1,29 juta ton per tahun. Peringkat pertama ditempati China yang membuang sampah plastik 1,32 juta-3,53 juta ton per tahun.

Kompas

Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Novrizal Tahar.

”Sampah plastik lantas hancur menjadi mikroplastik dan bisa ikut terkonsumsi ikan dan biota laut lainnya,” ujar Novrizal. Ikan dengan mikroplastik di tubuhnya yang kemudian dikonsumsi berpotensi memicu gangguan kesehatan bagi manusia.

Pantauan pada Minggu pagi, sampah yang terdampar di pesisir Kawasan Berikat Nusantara di Cilincing itu tidak hanya terdiri dari bungkus-bungkus plastik. Ada pula ban-ban truk, batang kayu, bambu, tas punggung, dan sandal. Sekitar 2.000 orang ikut serta dalam HPSN 2018 di sana untuk ikut membersihkan Pantai Cilincing dari sampah.

Kompas

Relawan memindahkan sampah ban truk dalam kegiatan bersih-bersih di acara Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2018 tingkat DKI Jakarta di pesisir Pantai Cilincing, Jakarta Utara, Minggu (15/4/2018).