Bappenas: Peranan Infrastruktur Indonesia Masih Jauh Dibandingkan Negara Lain

KELVIN HIANUSA UNTUK KOMPAS

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro dan Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso saat hadir di acara PINA Day, Kamis (18/1) di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta. Mereka mendorong peran swasta dan BUMN untuk investasi pada infrastruktur.

JAKARTA, KOMPAS — Peranan  infrastruktur pada produk domestik bruto di Indonesia hanya sekitar 38 persen. Jumlah itu jauh dibandingkan negara maju. Hal itu membuat pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur.

Jumlah peranan infrastruktur Indonesia kalah dari negara maju, seperti Amerika Serikat 76 persen, China 80 persen, dan Jepang lebih dari 100 persen terhadap PDB. Adapun standar global adalah 70 persen.

”Kalau mau jadi negara maju tetapi tidak membangun infrastruktur, itu mimpi,” ucap Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pertemuan PINA, Kamis (18/1) di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta.

Menurut Bambang, pengembangan infrastruktur sudah terbukti menjadi syarat bagi negara maju. Infrastruktur dinilai bisa menumbuhkan ekonomi yang berkelanjutan.

HARIAN KOMPAS

Angkutan massal berbasis rel di Jabodetabek.

Pada 2012, peran infrastruktur pada PDB Indonesia adalah 38 persen. Bambang mengatakan, pada 2018, angka tersebut cenderung sama dengan 2012.

Untuk itu, pembangunan infrastruktur mulai bergeliat kembali pada era Presiden Joko Widodo. Menurut Bambang, pemerintah harus berkorban alokasi anggaran untuk memikirkan Indonesia pada 20-30 tahun ke depan. ”Jangan sampai seperti permasalahan MRT (mass rapid transit),” katanya.

Bambang mengucapkan, MRT Jakarta sudah didesain pada awal 1990-an. Rencana trayeknya adalah Lebak Bulus-Kota. Akan tetapi, 23 tahun kemudian baru dibangun.

Akibatnya, kemacetan sudah telanjur parah. Ekonomi pun terdampak. Apalagi, biaya pengerjaan infrastruktur 23 tahun setelahnya memakan biaya lebih. ”Pembebasan lahan pasti makin mahal. Itulah kalau terlambat pasti membuang uang semakin banyak lagi,” kata Bambang.

Melalui gencarnya pembangunan, peran infrastruktur pada PDB bisa kembali meningkat. Apalagi, pada Orde Baru, infrastruktur sempat berperan 49 persen pada PDB. ”Dulu cukup tinggi. Setelah krisis 1998, perlahan kolaps,” ucap Bambang.

Pemerintah berharap masyarakat bersabar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Hal itu karena pembangunan membutuhkan proyek jangka menengah dan panjang yang memakan waktu lama, seperti proyek pembangkit listrik selama 3-4 tahun.

Hadir juga pada acara PINA, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso. Ia mengatakan, infrastruktur berpengaruh signifikan pada PDB. Menurut data OJK, setiap 1 persen pembelanjaan infrastruktur pertumbuhan PDB bisa mencapai 0,2-0,4 persen. ”Di seluruh dunia perhitungannya seperti itu,” katanya.

Pada 2017-2025, Indonesia akan membiayai 37 proyek infrastruktur prioritas. Total yang dibutuhkan adalah Rp 1.794 triliun.

Wimboh menyatakan, kemampuan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya 8,7 persen, sedangkan ada jarak 91,3 persen kekosongan. ”Harapannya ada dukungan dari swasta dan BUMN (badan usaha milik negara),” ujarnya. (DD06)