Acara bincang-bincang ”Dramaturgi Setya Novanto” di Warung Daun, Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11).
JAKARTA, KOMPAS — Polemik dari dramaturgi kasus Setya Novanto menimbulkan respons buruk dari masyarakat. Bukannya semakin prihatin, kejadian kecelakaan yang menimpa Novanto malah membuat masyarakat melontarkan komentar negatif di media sosial. Hal tersebut tentunya mengancam citra DPR dan elektabilitas Partai Golkar.
Direktur Eksekutif Polcomm Institute Heri Budianto menjelaskan, munculnya meme dan respons negatif dari masyarakat di media sosial menjadi tidak terelakkan terkait kasus kecelakaan Novanto. Menurut dia, hal tersebut sebagai sebuah dramaturgi yang semakin membuat masyarakat bertanya-tanya, siapa dalang di balik skenario ini.
Bukannya semakin prihatin, kejadian kecelakaan yang menimpa Setya Novanto malah membuat masyarakat melontarkan komentar negatif di media sosial.
”Ini seperti sebuah babak yang ditunggu masyarakat. Masyarakat seakan menyaksikan dua sisi panggung. Kecelakaan Setya Novanto ini menjadi panggung depan dan masyarakat mencoba menebak apa yang ada di balik panggung tersebut,” ujar Heri dalam sesi bincang-bincang bertajuk ”Dramaturgi Setya Novanto” di Warung Daun, Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11).
Menurut Heri, respons masyarakat sudah buruk sejak Novanto menghilang saat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi kediaman Novanto, tersangka pada kasus korupsi KTP elektronik.
”Akan menjadi hal yang wajar jika nantinya masyarakat mencoba untuk menebak-nebak kelanjutan peristiwa ini. Contohnya seperti kemungkinan Setya Novanto menjadi amnesia dan kemungkinan dirawat di Singapura,” lanjut Heri.
Selain itu, masyarat juga semakin kritis dalam menanggapi isu ini. Jika ada hal yang ganjil dari kasus Novanto, tentunya akan menjadi sorotan dari masyarakat. ”Menurut saya, Setya Novanto harus legowo. Jika memang ada skenario, lebih baik dihentikan. Kasihan DPR dan Partai Golkar,” ucap Heri.
Inisiator Gerakan Partai Muda Golkar, Mirwan Bz Vauly, menjelaskan, komentar negatif yang beredar merupakan salah satu sanksi sosial yang harus diterima Novanto. ”Apa yang ditampilkan Setya Novanto kepada publik, kan, dinilai lucu. Jadi, publik menerima hal itu apa adanya. Menurut saya, inilah konsekuensi dari demokrasi, publik menjadi kritis, kaitannya seperti aksi dan reaksi,” ungkap Mirwan.
KOMPAS/LASTI KURNIA
Setya Novanto dibawa ke ambulans dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta, Jumat (17/11). Pengacara Novanto, Fredrich Yunandi, mengatakan, Novanto dipindahkan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo karena fasilitas MRI di RS Medika Permata Hijau rusak.
Mirwan menyebutkan, Partai Golkar harus segera mengambil langkah strategis untuk memperbaiki citranya. ”Ini, kan, buat pendidikan politik bangsa. Alangkah baiknya jika politisi bisa menampilkan perilaku yang baik kepada masyarakat,” katanya.
Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar memaparkan, masyarakat juga akan kritis menanggapi setiap pernyataan dari kuasa hukum Novanto. ”Pengacara fungsinya mendampingi tersangka atau mendampingi terdakwa agar terdakwa tidak dilanggar hak-haknya sesuai dengan hukum acara. Pengacara menjaga agar kepentingan hukum kliennya itu sesuai dengan hukum acara,” katanya.
Abdul juga menjelaskan, pemeriksaan terhadap Novanto harus seizin Presiden merupakan pernyataan yang tidak masuk akal. ”Itu yang saya bilang melawan akal sehat. Aturannya jelas, setiap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus diproses sesuai dengan izin Presiden, kecuali tindak pidana tertangkap tangan, tindak pidana yang hukuman mati dan hukuman seumur hidup, dan tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus ialah korupsi narkoba, terorisme. Itu menghina akal sehat dan terlalu dipaksakan oleh kuasa hukum,” tutur Abdul.
Ia juga menyarankan KPK bergerak cepat dalam mempersiapkan berkas-berkas jelang praperadilan kedua. Kemudian, perlu ada upaya pemeriksaan terhadap dokter dan rumah sakit yang memberikan rekomendasi Setya Novanto tidak dapat diperiksa jika sedang dirawat.
KOMPAS
Ketua DPD 1 Partai Golkar NTT Melki Laka Lena menjelaskan, Partai Golkar saat ini tetap solid meskipun ada kasus yang menimpa Novanto. Menurut dia, saat ini pimpinan Golkar melakukan pertemuan informal untuk membahas permasalahan ini.
”Kami serahkan semuanya pada proses hukum yang berlaku. Untuk masalah kecelakaan, kami serahkan kepada kepolisian. Untuk urusan kesehatan, kami serahkan kepada tenaga medis, dan untuk urusan hukum, kami serahkan kepada KPK,” tutur Melki.
Mantan fungsionaris Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh, berharap Partai Golkar dapat melahirkan pemimpin yang negarawan untuk menghadapi generasi milenial yang sangat kritis. (DD05)
Dhanang David
Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar memberikan pemaparan dalam acara bincang-bincang ”Dramaturgi Setya Novanto” di Warung Daun, Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11).
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2F487342_getattachment8d8670f0-74ae-4b16-907c-9500b2978a61478738.jpg){kind=logo}
