RI Punya Modal Kuat di Dewan Keamanan

ANTARA FOTO/Aditya Wicaksono

Wapres Jusuf Kalla mewakili Indonesia menyampaikan pidato pada sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-72 di New York, Amerika Serikat, Kamis (21/9). Beberapa isu yang menjadi perhatian Indonesia pada Sidang Majelis Umum PBB tahun ini antara lain mengenai perdamaian dan keamanan internasional, pembangunan berkelanjutan, kemajuan HAM dan reformasi PBB.

NEW YORK, KOMPAS — Indonesia dinilai memiliki modal kuat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai negara besar, Indonesia telah memainkan peran aktif menjaga perdamaian dunia. Salah satunya ditunjukkan dengan pengiriman pasukan penjaga perdamaian sejak 1950-an.

Menteri Luar Negeri Yunani Nikos Kotzias, misalnya, menilai kehadiran Indonesia penting dalam Sidang Umum Ke-72 PBB kali ini.

”Ini adalah acara resepsi satu-satunya yang saya hadiri dalam pekan ini. Indonesia adalah negara besar, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia,” kata Nikos Kotzias saat menghadiri malam resepsi diplomat di Markas PBB, Jumat (22/9) malam waktu setempat atau Sabtu pagi WIB, seperti dilaporkan wartawan Kompas, Andy Riza Hidayat dan Mh Samsul Hadi, dari New York, Amerika Serikat.

Kompas/Andy Riza Hidayat

Menteri Luar Negeri Yunani Nikos Kotzias (paling depan) menghadiri malam resepsi diplomatik yang digelar pemerintah Indonesia di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Jumat (22/9) malam waktu setempat atau Sabtu dinihari WIB.

Acara resepsi itu digelar untuk menggalang dukungan atas pencalonan RI sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Saat acara, Nikos Kotzias berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. Sejumlah pejabat setingkat menteri luar negeri juga menghadiri resepsi itu, salah satunya Menteri Luar Negeri Singapura.

Dukungan lebih jelas sebelumnya juga disampaikan Presiden Komoro, Presiden Palau, Presiden Afrika Selatan, dan pemimpin delegasi Bahrain. Dukungan itu disampaikan secara lisan saat para pemimpin tersebut bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam forum bilateral. Secara umum, menurut Menlu Retno, jumlah dukungan cukup meyakinkan bagi Indonesia. Agar aman, Indonesia memerlukan 129 suara negara anggota PBB.

Kompas/Andy Riza Hidayat

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi penjelasan tentang agenda Indonesia di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kota New York, Amerika Serikat, Selasa (19/9).

Wapres Jusuf Kalla, saat menghadiri resepsi diplomat, menyampaikan terima kasihnya kepada para tamu yang hadir. Menurut Kalla, bukan sebuah keberuntungan bahwa usia Indonesia dan PBB sama-sama 72 tahun. Kesamaan ini telah membawa Indonesia dan PBB bersama-sama lahir untuk menciptakan tatanan kehidupan dunia yang baru. Keduanya menginginkan kebebasan, kesetaraan, dan kemajuan yang dapat dinikmati oleh semua bangsa.

Sebagai anggota PBB, Indonesia akan selalu berkontribusi untuk menciptakan perdamaian dunia, sebagaimana amanat konstitusi. Kalla menyampaikan kepada semua hadirin bahwa Indonesia adalah mitra sejati untuk perdamaian dunia,

pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Karena itu, Indonesia mendeklarasikan keinginannya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

”Kami sedang menghitung dukungan Anda pada pencalonan kami. Kita bisa bekerja sama untuk menciptakan perdamaian dan kemakmuran,” kata Kalla.

”Mari angkat gelas kita untuk perdamaian dan kemakmuran, cheers!” ujarnya.

Selain Retno, Wapres juga didampingi Wakil Tetap RI untuk PBB Dian Triansyah Djani, Duta Besar RI untuk AS Budi Bowoleksono, serta para diplomat Indonesia.

Papua

Pada sesi debat umum sidang Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB, New York, Jumat sore waktu setempat, isu hak asasi manusia di Papua kembali muncul. Kali ini, isu itu dilontarkan oleh Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare.

Dalam pidatonya, PM Sogavare kembali melontarkan tuduhan pelanggaran HAM di Papua. Ia pun mendesak negara-negara dan lembaga-lembaga internasional, khususnya PBB, untuk membuka jalan bagi pengakuan atas hak menentukan nasib sendiri bagi warga Papua.

DOKUMENTASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyampaikan seruan untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam pertemuan tingkat menteri negara-negara anggota Non-Blok di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (19/9).

”Kita telah meninggalkan mereka sejak 50 tahun lalu saat kita, sebagai keluarga bangsa-bangsa, mencatat kesulitan mereka tanpa berbuat banyak,” kata Sogavare.

Merespons hal ini, Retno menegaskan, ia tidak akan mundur satu inci pun terkait kedaulatan Indonesia di Papua.

Bagi Indonesia, menurut Retno, ini bukan hal baru dalam pertarungan diplomasi di PBB. Tahun lalu, isu tersebut diangkat enam pemimpin negara Pasifik, termasuk Kepulauan Solomon. Sebelum Sidang Umum PBB tahun ini, Retno juga telah memperkirakan isu Papua bakal kembali diangkat.

KOMPAS/MH SAMSUL HADI

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi (kiri) menerima penghargaan "Agen Perubahan" Badan Perempuan PBB, yang diserahkan oleh Asisten Sekretaris Jenderal PBB/Deputi Direktur Eksekutif Badan Perempuan PBB, Lakhsmi Puri (kedua dari kanan), di Markas Besar PBB, New York, AS, Rabu (20/9) atau Kamis dini hari WIB.

Hari Minggu lalu, Retno mengatakan, delegasi Indonesia telah menyiapkan antisipasinya, termasuk menangkis isu yang dilontarkan Kepulauan Solomon melalui hak menyampaikan tanggapan (right of reply) di forum yang sama.

”Saya secara tegas mengatakan bahwa kalau isu (HAM di Papua) ini coba diambil untuk memberikan dukungan terhadap gerakan separatisme Papua, saya sampaikan, di situ titik saya berhenti,” kata Retno, menyampaikan hasil pembicaraannya dalam pertemuan dengan Presiden Nauru Baron Waqa, Jumat.

Google Maps

Peta lokasi negara Solomon, Nauru, dan Vanuatu, di Samudera Pasifik.

Retno juga menjelaskan kepada Presiden Waqa bahwa banyak sekali informasi keliru yang berusaha disebarkan oleh beberapa pihak mengenai Papua, seolah-olah pelanggaran hak asasi terus terjadi di wilayah tersebut. ”Tuduhan itu sama sekali tidak benar,” tuturnya.

Kepada Waqa, ia menjelaskan perkembangan di Papua, termasuk pembangunan ekonomi yang digerakkan Pemerintah Indonesia. Menurut Retno, Waqa menyatakan menghormati integritas teritorial Indonesia.

Bagi Indonesia, isu Papua tidak bisa dilepaskan dari kebijakan luar negerinya di Pasifik. Kini, Indonesia juga banyak melibatkan diri dalam isu-isu di Pasifik.