JAKARTA, KOMPAS —Penataan angkutan dalam kota di Jakarta diperkirakan baru dapat tuntas pada akhir 2018. Kendati sudah berjalan baik pada bus besar, masih banyak kendala yang terjadi, terutama pada bus kecil dan sedang.
Setelah setahun dibahas, PT Metromini, misalnya, belum juga dapat memenuhi syarat untuk masuk dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Beberapa kendala adalah dokumen yang belum lengkap dan aset yang masih di bawah syarat yang diminta.
Direktur Operasional PT Metromini Muryadi mengatakan, pihak Metromini melihat tak ada pilihan lain selain bergabung dengan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), tetapi kesulitan dalam memenuhi syarat-syaratnya. ”Kami sangat butuh bantuan dari pemerintah. Karena, kalau tidak bisa ikut, ya, bisa dipastikan Metromini akan mati akhir 2018,” katanya, Selasa (5/9).
PT Transjakarta memang membuka kesempatan bagi para pemilik armada metromini untuk bergabung secara mandiri atau tidak di bawah nama PT Metromini. Namun, uang muka untuk bergabung sebesar Rp 75 juta pun sulit dipenuhi setiap pemilik. Selama ini, setiap pemilik umumnya memiliki 1-2 armada.
Berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, pada 2013 terdapat 1.432 metromini yang beroperasi di 54 trayek.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, penataan untuk hampir semua bus besar sudah tuntas dengan bergabungnya para operator ke PT Transjakarta dalam kemitraan. Untuk bus sedang, sebagian besar sudah tuntas, termasuk penataan trayeknya.
Tahun ini, penataan mulai dilakukan pada bus kecil, dengan armada Koperasi Wahana Kalpika (KWK). KWK sudah bermitra dengan PT Transjakarta sejak April lalu. Dalam bulan ini, trayek KWK akan diinventarisasi dan ditata sehingga tak lagi bertumpang tindih dengan rute transjakarta.
”Untuk penataan trayek ini, paling banyak mereka bersinggungan 30 persen dari rutenya. Jadi, hanya sebagai feeder,” kata Andri.
Pada April lalu sudah dilakukan uji coba penataan KWK sebagai pengumpan (feeder) transjakarta. Uji coba ini dilakukan terhadap 500 unit KWK di 10 trayek pada puncak jam sibuk, pagi dan sore.
Penataan trayek ini, kata Andri, dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan memperluas jangkauan transportasi umum massal. Apalagi, bus kecil atau angkot mempunyai jangkauan hingga ke jalan-jalan lingkungan.
Saat ini terdapat 122 trayek dengan jumlah armada sekitar 6.010 unit. ”Kami mau rerouting, nih, bener gak segitu. Jadi, nanti kelihatan berapa sebenarnya bus yang dibutuhkan,” katanya.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga tengah menjajaki kemungkinan tarif gratis untuk KWK yang menjadi pengumpan dengan halte transjakarta. Penggratisan dinilai akan lebih menarik warga menggunakan angkutan umum massal. Namun, biaya yang diperlukan masih dalam penghitungan.
Sejauh ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menata trayek bus besar dari 127 trayek dengan 2.090 bus menjadi 10 trayek dengan 186 bus. Untuk bus kecil atau angkot, masih ada 154 trayek dengan 13.685 unit dari tiga operator, yaitu KWK, metromini, dan APB. Baru 10 trayek KWK di antaranya yang tersentuh penataan. (IRE)