Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf
Muhammad Yusuf adalah Wali Kota Tasikmalaya sisa masa jabatan 2021–2022 yang sebelumnya menjabat Wakil Wali Kota periode 2017-2022. Ketua Partai Golkar Kota Tasikmalaya ini didapuk menjabat Wali Kota Tasikmalaya karena Wali Kota Budi Budiman terjerat kasus suap pengurusan Dana Alokasi Khusus Tasikmalaya.
Muhammad Yusuf merupakan mantan birokrat yang terjun ke politik praktis setelah pensiun dari aparatur sipil negara. Karier tertingginya sebagai ASN adalah saat ia menjabat Kepala Dinas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tasikmalaya.
Setelah pensiun dari ASN, ia lantas bergabung dalam Partai Golkar dan lantas terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Tasikmalaya periode 2016--2020. Yusuf kemudian maju dalam Pilkada Kota Tasikmalaya 2017 sebagai calon wakil wali kota mendampingi Wali Kota petahana Budi Budiman.
Pasangan Budi-Yusuf pun akhirnya terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya 2017--2022. Namun dalam perjalanannya, Budi Budiman tersandung kasus korupsi Dana Alokasi Khusus Kota Tasikmalaya pada 2019 dan Yusuf lantas ditunjuk sebagai pelaksana tugas wali kota. Setahun menjelang masa tugasnya berakhir, Muhammad Yusuf resmi menjadi Wali Kota Tasikmalaya setelah dilantik oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate, Bandung pada 10 September 2021.
Putra Galunggung
Pria yang lahir pada 6 Juni 1956 ini menghabiskan masa kecilnya berpindah-pindah daerah. Awalnya ia tinggal di kawasan kaki Gunung Galunggung, Kota Tasikmalaya. Ia mengenyam pendidikan dasarnya di SDN 1 Galunggung dan lulus tahun 1969. Ia dan keluarganya lantas pindah ke Ambon, Maluku dan mengenyam pendidikan SMP di kota tersebut hingga lulus pada 1972.
Setelah lulus SMP, ia pindah lagi ke Yogyakarta dan menempuh pendidikan mengengahnya di SMA Muhammadiyah II Yogyakarta dan lulus tahun 1975. Ia pun lantas melanjutkan kuliah di kota tersebut dan menikah dengan Rukmini Affandi, putri maestro seni lukis Indonesia Affandi pada 1982 di Yogyakarta.
Di sela-sela berkarier sebagai ASN, Yusuf juga kembali ke bangku kuliah dan mengambil jurusan Ilmu Administrasi Negara, STISIP Garut dan lulus tahun 1993. Ia juga pernah mengenyam pendidikan khusus, yakni Pendidikan PPNS Pemprov. Jawa barat (1989) dan Auditor Ahli BPKP (2003).
Karier
Muhammad Yusuf menghabiskan sebagian besar kariernya sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Tasikmalaya mulai dari staf hingga kepala bagian di sejumlah instansi di pemerintah daerah tersebut.
Karier pria yang lahir pada 6 Juni 1956 ini mulai meroket saat ia menjabat Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tasikmalaya (2007 – 2008), Kemudian ia didapuk menjabat Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2008.
Berselang tiga tahun, ia ditunjuk menjadi Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Tasikmalaya. Setahun kemudian ia dipromosikan dengan menjabat Kepala DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya. Jabatan sebagai bendahara Kabupaten Tasikmalaya itu dia emban selama lima tahun sebelum memasuki masa pensiun tahun 2017.
Setelah pensiun dari PNS Kabupaten Tasikmalaya, ia aktif sebagai kader di Partai Golkar dan kemudian terjun ke politik praktis. Dalam Pilkada Kota Tasikmalaya 2017, ia diminta parpolnya menjadi calon wakil wali kota mendampingi Budi Budiman yang diplot sebagai calon Wali Kota Tasikmalaya.
Pasangan Budi-Yusuf diusung Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golkar, PKB, dan Nasdem dalam pilkada tersebut. Pasangan itu bersaing dengan dua pasangan lainnya, yakni Dede Sudrajat--Asep Hidayat dan Dicky Candra--Denny Romdoni. Pasangan Dede-Asep diusung Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Sedangkan artis Dicky Candra-Denny diusung PDI Perjuangan dan Partai Bulan Bintang.
Usai pencoblosan yang digelar pada 15 Februari 2017, Budi Budiman --Muhammad Yusuf memperoleh 40,06 persen atau 151.931 suara, mengalahkan dua pasangan lainnya, Dicky Chandra--Deni Romdoni yang memperoleh 22,54 persen atau 85.510 suara dan Dede Sudrajat--Asep Hidayat memperoleh 37,40 persen atau 141.854 suara.
Budi Budiman dan Muhammad Yusuf kemudian diterapkan KPU Kota Tasikmalaya sebagai pemenang pilkada dan dilantik oleh Gubernur Jawa Barat sebagai pasangan Wali Kota Tasikmalaya & Wakil Wali Kota Tasikmalaya periode 2017--2022 pada tanggal 14 November 2017 di Gedung Sate, Bandung.
Tiga tahun berselang, Budi Budiman dinonaktifkan sebagai Wali Kota karena ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tasikmalaya, Jawa Barat. Muhammad Yusuf pun kemudian didapuk menjabat pelaksana tugas Wali Kota sejak tahun 2020.
Setelah satu tahun menjabat pelaksana tugas, Muhammad Yusuf kemudian dilantik oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi Wali Kota Tasikmalaya definitif sisa masa jabatan 2017--2022 pada 10 September 2021. Pelantikan sebagai wali kota itu dilaksanakan menyusul telah ditandatanganinya Surat Keputusan Pengangkatan Plt. Wali Kota Tasikmalaya HM Yusuf menjadi Wali kota definitif oleh Mendagri.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi melantik Muhammad Yusuf sebagai Wali Kota Tasikmalaya di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (10/9/2021). Yusuf yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Wali Kota Tasikmalaya dilantik setelah Wali Kota Tasikmalaya sebelumnya, Budi Budiman tersandung kasus korupsi
Penghargaan
Muhammad Yusuf meraih penghargaan Man of The Year Priangan Timur dari Anugerah TIMES Indonesia (ATI) 2020 pada Januari 2021. Penghargaan itu melengkapi penghargaan yang diraih Pemkot Tasikmalaya selama dipimpin Muhammad Yusuf, antara lain, predikat BB atas penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perintah dari KemenPAN RB, dan Kota Layak Anak dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
Penghargaan lainnya yang didapat Pemkot Tasikmalaya, antara lain, Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, Jasa Bakti Koprasi dan UKM dari Kementerian Koperasi dan UKM, Kota Peduli Hak Asasi Manusia dari Kementerian Hukum dan Ham, serta Anugerah Prahita Ikap Raya Katagori Madya tahun 2021 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
Melayani warga
Usai dilantik Gubernur Ridwan Kamil, Muhammad Yusuf menyampaikan bahwa dirinya bersama seluruh jajaran DPRD Kota Tasikmalaya merasa bersyukur warga Kota Tasikmalaya kini memiliki Wali Kota Definitif pasca-dilantiknya dirinya sebagai Wali Kota Tasikmalaya untuk sisa masa jabatan 2017 – 2022.
Muhammad Yusuf juga meminta dukungan dan peran serta aktif seluruh elemen masyarakat sehingga berbagai program pembangunan selama ia menjabat Walikota Tasikmalaya dapat terselesaikan dengan baik. Ia berjanji akan menyelesaikan tugas-tugas pemerintah daerah terkait dengan target RPJMD 2017--2020.
Ia juga berjanji bakal melanjutkan pembangunan masyarakat dan pemerintahan meskipun dalam suasana Covid-19 dan berharap semua program, baik program pembangunan, program kemasyarakatan, maupun pemerintahan dapat berjalan baik. Selain itu, Muhammad Yusuf meminta partisipasi aktif seluruh masyarakat dalam pembangunan walaupun suasana pandemi covid19 ini, di antaranya masyarakat betul-betul bisa mentaati protokol Kesehatan.
Saat mencalonkan diri sebagai calon wakil wali kota, Muhammad Yusuf telah melaporkan hartanya dalam LKHPN ke KPK pada 14 September 2017. Total harta miliknya yang dilaporkan itu mencapai Rp 1,12 miliar. Empat tahun berselang, dalam LHKPN yang dilaporkan ke KPK pada 31 Desember 2020 saat ia menjabat Wakil Wali Kota Tasikamalaya, hartanya menyusut menjadi Rp 961 juta.
Rinciannya satu bidang tanah dan bangunan di Kota Tasikmalaya senilai Rp 393 juta, kendaraan bermotor yang terdiri dari 3 mobil dan 1 sepeda motor senilai Rp 260 juta, harta bergerak lain Rp 239 juta, kas dan setara kas Rp 116 juta, dan harta lainnnya Rp 75 juta serta surat berharga Rp 4 juta. Dalam laporan itu Muhammad Yusuf juga melaporkan hutangnya Rp 126 juta, sehingga total hartanya dalam LHKPN 2020 tercatat Rp 961 juta.
