Gubernur Gorontalo Rusli Habibie

Rusli Habibie merupakan politikus Partai Golkar yang menjabat Gubernur Provinsi Gorontalo dua periode yakni 2012-2017 dan 2017-2022. Ketua DPD Golkar Gorontalo yang juga keponakan mantan Presiden BJ Habibie ini sebelumnya menjabat Bupati Gorontalo Utara.

Rusli Habibie adalah politisi yang berpengalaman memimpin pemerintahan daerah lebih dari 10 tahun. Ia mengawali kariernya sebagai karyawan di PT Industri Pesawat Terbang Nusantara pada 1992-1998.

Setelah itu, ia terjun sebagai pengusaha dengan menjadi Direktur PT Cahaya Mandiri Persada. Setelah mapan sebagai pengusaha, keponakan mantan Presiden BJ Habibie ini terjun ke dunia politik dengan menjadi kader Golkar dan lantas mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Rusli memenangi pemilihan kepala daerah dan terpilih sebagai kepala daerah melalui proses sengketa di Mahkamah Konstitusi. Saat pertama kali bertarung di Pilkada Gorontalo Utara, Rusli memenangi Pilkada dan terpilih sebagai Bupati Gorontalo Utara melalui sengketa pilkada di MK karena selisih suara dengan kandidat lainnya hanya puluhan suara.

Proses serupa terulang saat ia terpilih sebagai Gubernur Gorontalo pada 2012. Melalui proses persidangan di MK terkait gugatan hasil Pilkada Gorontalo, Rusli akhirnya dinyatakan sebagai pemenang pilkada tersebut. Lima tahun kemudian ia kembali terpilih menjadi gubernur provinsi tersebut periode 2017-2022.

Selama memimpin Gorontalo, Rusli Habibie dikenal sebagai "Bapak Pembangunan Gorontalo dan Gubernur 5000". Hal ini karena konsistensi dan komitmen yang dilakukan Rusli dalam melakukan pembangunan di Gorontalo.  Sementara julukan “Gubernur 5000” merujuk pada kebiasaan Rusli Habibie yang kerap turun ke lapangan untuk menggelar pasar murah dan menjual bahan pokok serba lima ribu rupiah.

Keluarga petani

Rusli Habibie  lahir di Gorontalo pada 6 Juli 1963. Ia merupakan anak ketiga dari delapan bersaudara dari pasangan Hamzah Habibie dan Rahima Sidiki. Sang ayah berasal dari marga yang sama dengan mantan Presiden BJ Habibie. Sang ayah merupakan seorang guru dan petani di kampung halamannya.

Hidup di tengah keluarga guru dan petani membuat Rusli merasakan kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Rusli kecil sudah terbiasa membantu orang tuanya  bekerja bertani, membajak sawah, memberi makan hewan ternak. Tak heran bila sejak kecil ia sudah memiliki sikap disiplin dan bertanggungjawab.

Rusli kecil mengenyam pendidikan dasarnya hingga SMA di Gorontalo. Setelah lulus SMA, Rusli memutuskan ingin menjadi seorang polisi. Dengan bermodalkan niat dan semangat, ia mencoba peruntungannya untuk menjadi abdi negara. Namun, dua kali mengikuti tes di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI), Rusli gagal lolos seleksi.

Ia lantas memilih melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung. Selama di Bandung, Rusli pernah tinggal di rumah mantan Menristek BJ Habibie. Setelah lulus dari pendidikan tinggi ia mengawali kariernya dengan menjadi karyawan di PT Industri Pesawat Terbang Nusantara pada 1992-1998. Beberapa tahun kemudian, di sela-sela kesibukannya sebagai pengusaha di Gorontalo, Rusli masih sembat mengecap Pendidikan S2 di STIA LAN Makassar dan lulus pada 2001.

Karier

Pria yang menghabiskan masa mudanya di kota kelahirannya itu dikenal sebagai sosok yang ulet dan berbakat bisnis. Rusli di masa mudanya sempat ikut dengan ibunya berdagang kecil-kecilan. Lantas Semasa kuliah di Bandung, Rusli juga memiliki sebuah perusahaan dan berkat kerja kerasnya di perusahaan tersebut, ia bisa membiayai kuliahnya sendiri.

Selepas lulus dari STKS Bandung, Rusli langsung bekerja di PT Industri Pesawat Terbang Nusantara pada 1992-1998. Setelah itu, ia pulang kampung dan menjadi pengusahan dengan menjabat Direktur PT Cahaya Mandiri Persada pada 1999-2008.

Pada 2008, keponakan mantan Presiden BJ Habibie ini mulai terjun ke politik dengan mencalonkan diri sebagai Bupati Gorontalo Utara. Pilkada yang diikuti lima pasangan calon itu berhasil dimenangkan pasangan Rusli Habibie-Indra Yesin yang diusung Partai Golkar dan Demokarat.

Kemenangan pasangan itu ditempuh melalui proses sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. sebelumnya kubu calon kepala daerah Gorontalo Utara Thariq Modanggu-Djafar Ismail yang perolehannya hanya selisih puluhan suara dari pasangan pemenang mendaftarkan sengketa pilkada di MK.

Putusan  majelis konstitusi MK memenangkan Rusli Habibie dan Indra Yasin sebagai kepala daerah terpilih tahun 2008,  Majelis konstitusi MK yang diketuai Mahfud MD memutuskan Rusli Habibie dan Indra Yasin mendapat suara terbanyak dengan suara 23.104 suara sah.

Sidang Pleno KPU sebelumnya memutuskan perolehan suara Rusli-Indra memperoleh 23.108 suara sementara Thariq menerima 23.047  suara. Pasangan Rusli-Indra pun lantas dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara periode 2008-2013.

Belum selesai mengemban tugas sebagai bupati Gorontalo Utara, Rusli kemudian mencalonkan diri sebagai Gubernur Gorontalo pada 2011.  Rusli Habibie maju dalam pilkada tersebut berpasangan dengan Idris Rahim yang dijagokan Partai Golkar dan PPP.

Dalam pilkada itu, Rusli-Idris bersaing dengan pasangan Incumbent, Gusnar Ismail-Toni Uloli, yang diusung Partai Demokrat, Gerindra, Hanura, dan PKS,  dan pasangan David Bobihoe-Nelson Pomalingo dari jalur independen.

Usai pemilihan yang digelar pada 11 November 2011, Rusli-Idris ditetapkan KPU Gorontalo sebagai pemenang Pilkada Gorontalo 2011. Namun, putusan itu digugat pasangan Gusnar-Toni ke Mahkamah Konstitusi.

Setelah bersidang, MK menetapkan perolehan suara yang benar untuk masing-masing Pasangan Calon Peserta Pilkada Gorontalo Tahun 2011 yakni Rusli Habibie-H Idris Rahim memperoleh 264.011 suara, pasangan Gusnar Ismail-Tonny Uloli 183.060 suara dan pasangan David Bobihoe Akib- Nelson Pomalingo 48.104 suara.

Rusli Habibie dan Idris Rahim resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo periode 2012-2017 pada 16 Januari 2012 di halaman kantor DPRD Provinsi Gorontalo. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilakukan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Menjelang berakhir masa jabatan, Rusli kembali bertarung dalam Pilkada Gorontalo 2017 dan kembali berpasangan dengan Idris Rahim. Pasangan itu diusung oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat. Pilkada Gorontalo diikuti tiga pasagan calon dan digelar pada 15 Februari 2017.

Usai pemilihan, KPU Provinsi Gorontalo dalam rapat pleno terbuka pada 26 Februari 2017 menetapkan Rusli Habibie-Idris Rahim sebagai pemenang Pilgub Gorontalo 2017. Dari hasil rekapitulasi KPU Provinsi Gorontalo,  Rusli-Idris mengantongi 326.131 suara atau 50,65 persen. Sementara Hanna Hasanah Fadel-Tonny Junus 166.430 suara atau 25,85 persen serta pasangan Zainuddin Hasan-Adhan Dambea dengan 151.278 suara atau 23,50 persen.

Pasangan Rusli-Idris kemudian dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 12 Mei 2017. Pasangan tersebut dilantik bersama empat pasangan gubernur dan wakil gubernur lainnya yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2017.

Usai pelantikan, Rusli Habibie bersama Idris Rahim mengadakan syukuran sekaligus silaturahmi dengan tokoh-tokoh nasional dan warga Gorontalo di Jakarta. Dalam sambutannya, Rusli berjanji tetap merespon ide-ide yang bagus dari masyarakat Gorontalo, terutama yang berkaitan dengan program-program yang telah dijalankan sebelumnya.

Selain di dunia politik, Rusli juga berkecimpung di sejumlah organisasi kemasyarakatan. Selama kuliah di Bandung, misalnya, ia pernah menjabat Ketua HPMIG Bandung Jawa Barat (1988–1991), kemudian pengurus ICMI Orwil Jawa Barat saat ia bekerja di PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN).

Kemudian ia kembali ke Gorontalo dan menjadi pengusaha di kota tersebut. Selama berkarier sebagai pengusaha, ia pernah menjabat Ketua Umum KNPI Provinsi Gorontalo (2001–2004), Ketua Umum AKAINDO Provinsi Gorontalo, Ketua KADINDA Provinsi Gorontalo (2003–2008), dan Ketua Umum Ketua Umum BPD GAPENSI Provinsi Gorontalo (2007–2010).

Kemudian Rusli pernah menjadi Wakil Ketua Bidang Usaha Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Gorontalo (2007–2012), Wakil Ketua Himpunan Saudagar Gorontalo (HSG), dan Bendahara SOKSI Provinsi Gorontalo.

Di Partai Golkar, Rusli pernah menjabat sebagai Bendahara DPD I Golkar Provinsi Gorontalo (2001–2008), Wakil Ketua DPD I Golkar Provinsi Gorontalo (2008–2009), dan Ketua Umum DPD I Golkar Provinsi Gorontalo. Jabatan ketua DPD Golkar provinsi itu dipegang sejak tahun 2009 hingga sekarang atau selama tiga periode.

KOMPAS/LAKSANA AGUNG SAPUTRA

Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Iriana Joko Widodo meninjau panen raya di salah satu areal jagung di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Jumat (01/03/2019). Ikut mendampingi dari kiri ke kanan adalah isteri Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Penghargaan

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertempat di Gedung KPK pada Desember 2020. Penghargaan itu diberikan karena Provinsi yang dipimpinnya menjadi daerah dengan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 100 persen atau LHKPN terbaik 2020 tingkat provinsi.

Penghargaan itu melengkapi sejumlah penghargaan yang pernah diraihnya selama menjabat gubernur Gorontalo yakni APPSI Gubernur Awards 2019, penghargaan dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka karena telah berjasa dalam membangun gerakan pramuka di daerahnya (2017), dan penghargaan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada 2019.

Pencegahan korupsi

Rusli Habibie merupakan salah satu kepala daerah yang paling rajin melaporkan LHKPN ke KPK. Menurut Rusli, LHKPN merupakan kewajibannya sebagai kepala daerah. Selain itu,penyampaian LHKPN itu juga sebagai contoh bagi anak buahnya agar mematuhi kewajiban sebagai pejabat negara.

Bukti kepatuhan Rusli dan anak buahnya dalam mengisi LHKPN berbuah ganjaran penghargaan dari KPK. Rusli Habibie menerima penghargaan dari KPK pada Desember 2020 karena provinsi yang dipimpinnya menjadi daerah dengan LHKPN 100 persen atau penyampaian LHKPN terbaik 2020 dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.

Semenjak menjabat Gubernur Gorontalo, Rusdi berkoordinasi dengan KPK untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah yang dipimpinnya. Selain itu, Gubernur Rusli sejak tahun 2017 sudah mengeluarkan Pergub Nomor 24 tahun 2017 sebagai tindak lanjut dari Peraturan KPK Nomor 7 tahun 2016 yang diubah dengan Peraturan KPK Nomor 02 tahun 2020 tentang penyampaian LHKPN.

Berdasarkan ketentuan itu, wajib lapor LHKPN di Provinsi Gorontalo berlaku pada 409 orang yang terdiri dari 364 eksekutif dan 45 anggota DPRD. Di pihak eksekutif,selain gubernur dan wakil gubernur, wajib lapor juga dikenakan kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pratama dan administrator. Wajib lapor juga berlaku kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Barang (PPK), Pokja pengadaan barang dan jasa, bendahara dan pejabat pengawas pada Inspektorat.

Selain para pejabat tersebut, Rusli juga meminta ASN Pemprov Gorontalo rutin menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) ke Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Penyampaian LHKPN dan LHKASN itu masuk dalam kriteria penerima Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi PNS Pemprov Gorontalo.

KOMPAS

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie

Rusli Habibie terakhir melaporkan hartanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ia menjabat gubernur Gorontalo pada 31 Desember 2020. Dalam laporan itu, ia memiliki kekayaan senilai Rp 89,17 miliar  dan tercatat sebagai kepala daerah terkaya ke-6 menurut laporan KPK pada September 2021.

Rincian hartanya, 118 bidang tanah dan bangunan yang merupakan hasil sendiri senilai Rp 66,88 miliar yang tersebar di Bone Bolango, Boalemo, Bogor, Gorontalo, Gorontalo Utara, dan Puhowato. Selain itu, ia tercatat memiliki tujuh kendaraan bermotor senilai Rp 3,3 miliar,  kas dan setara kas senilia Rp 3,2 miliar, dan harta lainnya sebesar Rp 15,7 miliar.

Rusli tercatat rajin melaporkan hartanya dalam LHKPN tiap tahun ke KPK.  Awal dia menjabat gubernur untuk periode keduanya, ia melaporkan hartanya tahun 2017 sebesar Rp 68,1 miliar. Sebelumnya, saat ia awal menjabat gubernur Gorontalo 2012, harta yang dilaporkan ke KPK dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tercatat Rp 49 miliar.

Referensi