Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Sutarmidji
Sutarmidji merupakan mantan Wali Kota Pontianak dua periode yang menjabat Gubernur Kalimantan Barat 2018-2023. Kader PPP ini berhasil membuat banyak kemajuan pembangunan Kalbar, terutama di bidang infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan.
Sutarmidji adalah putera Melayu Kalimantan Barat. Lulusan Universitas Tanjungpura dan Universitas Indonesia ini mulai meniti karier sebagai dosen di Fakultas Hukum di Universitas Tanjungpura dan Universitas Panca Bakti di Pontianak, Kalimantan Barat.
Di sela-sela kesibukan mengajar, ia terjun ke dunia politik praktis dengan bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan. Ia lantas terpilih sebagai anggota DPRD Kota Pontianak pada akhir era Orde Baru. Selama menjadi anggota DPRD, Sutarmidji juga mengajar di Universitas Panca Bakti.
Karier politik Sutarmidji lantas menanjak sejak ia terpilih sebagai Wakil Wali Kota Pontianak mendampingi Buchary Abdurrachman pada 2003. Lima tahun kemudian, ia terpilih sebagai Wali Kota Pontianak dalam Pilkada 2008 dan terpilih kembali untuk periode keduanya dalam Pilkada 2013.
Selanjutnya ia menapaki karier politiknya di tingkat provinsi dengan menjadi calon Gubernur Kalimatan Barat dalam Pilkada 2018. Ia maju dengan menggandeng Bupati Mempawah Ria Norsan sebagai calon wakil gubernur yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Golkar, PKS, PKB, Partai Hanura dan PPP.
Usai pencoblosan, Sutarmidji dan Ria Norsan dinyatakan KPU Provinsi Kalbar sebagai pemenang Pilkada Kalimantan Barat. Pasangan Sutarmidji--Norsan menorehkan suara terbanyak, yakni 51,55 persen mengungguli dua pasangan calon lainnya. Pasangan Midji--Norsan pun dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar periode 2018--2023 oleh Presiden Jokowi pada 5 September 2018 bersama dengan 8 pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada Serentak 2018.
Melayu Kalbar
Sutarmidji yang lahir di Pontianak pada 29 Januari 1962 merupakan anak keenam dari sembilan bersaudara dari pasangan Tahir Abubakar dan Djaedah. Ayahnya merupakan keturunan Melayu Kalbar yang bekerja di Departemen Agama di Pontianak. Sang ayah, pada masa mudanya, pernah aktif di Partai Masyumi.
Midji, begitu panggilan masa kecilnya, mengecap pendidikan dasar di SDN 54 Pontianak dan lulus pada tahun 1974. Lantas melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Pontianak dan lulus tiga tahun kemudian. Ia lantas melanjutkan pendidikan menengah atasnya di SMA Santo Paulus dan lulus tahun 1981.
Tak berselang, Midji melanjutkan pendidikan sarjananya di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Setelah lima tahun bergelut dengan ilmu hukum, gelar Sarjana Hukum dari universitas tersebut pun diraih pada tahun 1986. Beberapa tahun kemudian, ia mengambil pendidikan master di Universitas Indonesia. Ia menyandang gelar Magister Humaniora dari universitas tersebut pada 1993.
Gubernur Kalbar Sutarmidji
Karier
Setelah menyandang gelar sarjana hukum, Sutarmidji langsung menjadi asisten dosen di almaternya Universitas Tanjungpura (UNTAN). Midji lantas menjadi dosen di Fakultas Hukum Untan sejak tahun 1987. Beberapa tahun kemudian ia juga mengajar hukum di Universitas Panca Bakti.
Pada akhir Orde Baru, Sutarmadji bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan dan menjadi caleg partai tersebut pada Pemilu 1997. Ia kemudian berhasil menjadi anggota DPRD Kota Pontianak periode 1997--2002. Namun, jabatan itu hanya dijalani selama dua tahun karena proses reformasi politik dan berakhirnya rezim Orde Baru.
Setelah reformasi lantas diadakan Pemilu 1999, dan Sutarmidji kembali menjadi calon legislatif dari PPP. Ia terpilih lagi menjadi anggota DPRD untuk periode 1999--2004. Sebelum usai menjadi anggota dewan, Midji diminta untuk mendampingi Buchary A Rachman menjadi pasangan wali kota dan wakil wali kota Pontianak dalam Pilkada 2003 yang dilakukan DPRD. Pasangan itu pun akhirnya terpilih menjadi pimpinan Kota Pontianak untuk periode 2003--2008.
Pada Pilkada 2008, Sutarmidji maju sebagai calon wali kota berpasangan dengan Paryadi, seorang anggota DPRD Kota Pontianak dari Demokrat. Pasangan yang diusung koalisi PPP, Demokrat dan PKPI itu berhasil memenangkan Pilkada dengan meraih dukungan terbanyak, yakni 85.340 suara atau 34,47 persen suara sah. Pasangan tersebut dilantik oleh Gubernur Kalbar Cornelis dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Pontianak di Gedung Pontianak Convention Center dan dipimpin Ketua DPRD Pontianak Gusti Hersan Aslirosa pada 22 Desember 2008.
Pada Pilkada Pontianak 2013, Sutarmidji kembali maju, kali ini ia menggandeng Edi Rusdi Kamtono, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak. Mereka diusung koalisi PDI-P, PKS, PPP, PAN, dan PKPB. Sutarmidji kembali menang, mengalahkan lima kandidat lainnya dengan perolehan 52,7 persen suara, dan kemudian dilantik oleh Gubernur Kalbar untuk masa jabatannya yang kedua pada 23 Desember 2013.
Menjelang berakhir memimpin Pontianak untuk periode keduanya, Sutarmidji maju dalam Pilkada Kalimantan Barat 2018. Ia berpasangan dengan Ria Norsan, mantan Bupati Mempawah yang merupakan kader Golkar. Keduanya maju dalam pilkada tersebut diusung oleh Partai Nasdem, Partai Golkar, PKS, PKB, Partai Hanura, dan PPP. Pasangan tersebut bakal bertarung dengan dua pasangan lainnya, yakni pasangan Karolin Natasa -- Suryadman Gidot yang diusung PDIP, Partai Demokrat, dan PKPI; serta pasangan Milton Cosby -- Boyman Harun yang diusung Partai Gerindra dan PAN.
Seusai pemungutan suara, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Kalbar 2018, KPU Kalbar menyatakan bahwa Sutarmidji dan Ria Norsan adalah pemenang Pilkada Kalimantan Barat. Pasangan Sutarmidji -- Norsan memperoleh dukungan 51,55 persen atau 1.334.512 suara, mengalahkan dua pasangan lainnya, yakni Karolin--Gidot yang meraih 1.081.876 suara atau 41,79 persen dan Milton--Boyman yang hanya mendulang 172.151 suara atau 6,65 persen.
Pasangan Midji--Norsan pun kemudian dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar periode 2018--2023 oleh Presiden Jokowi pada Rabu, 5 September 2018. Mereka dilantik bersama dengan 8 pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada Serentak 2018, yakni provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Papua, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan Bali.
/https%3A%2F%2Fkompaspedia.kompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F09%2FIMG_1014_1572107772-1024x683-1.jpg){kind=logo}
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, saat memberikan sambutan dalam acara Dialog Kebangsaan di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (26/10/2019) malam.
Penghargaan
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji dinobatkan sebagai Top Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2020. Tahun sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat juga mendapat penghargaan Top Pembina BUMD 2019 lantaran dinilai sukses membina BPD Kalbar menjadi BUMD yang sangat baik.
Penghargaan itu menambah deretan penghargaan yang pernah didapat Sutarmidji selama menjabat Gubernur Kalbar, antara lain, Anugrah Parahita Ekapraya Kategori Madya dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2018), Adhi Purna Prima Bidang Pendidikan di ajang Appsi Gubernur Award (2019), dan Harmony Award sebagai Pimpinan Daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama dari Kementerian Agama Republik Indonesia (2020).
Selain itu, ia juga pernah mendapat beberapa penghargaan selama menjabat Wali Kota Pontianak, antara lain, Wali Kota Entrepreneur Award 2017, Seven Media National Award for Local Government sebagai Top Mayor of The Year 2017, dan Anugerah Ki Hajar 2017.
Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji - Ria Norsan berjabat tangan seusai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada 5 September 2018
Membangun Kalbar
Gubernur Kalbar Sutarmidji diketahui memiliki beberapa program kerja, salah satunya, yakni mempercepat pembangunan infrastruktur desa, kecamatan, sampai provinsi agar akses mobilitas penduduk lancar.
Sutarmidji menekankan pada perbaikan-perbaikan fasilitas dan pelayanan, di antaranya pelebaran jalan-jalan utama, perbaikan lebih dari seribu rumah yang tak layak huni, pembangunan kembali pasar-pasar tradisional dan sekolah-sekolah negeri, perbaikan gang dan saluran air, serta pembangunan dan penataan taman-taman publik seperti Taman Alun Kapuas.
Sutarmidji menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur itu akan dilakukan sampai akhir masa jabatannya pada 2023. Tahun 2021, Pemprov mengalokasikan anggaran Rp1,4 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Kalbar, di antaranya untuk membenahi 1.500 kilometer jalan provinsi, serta pemeliharaan ratus jembatan dan pembangunan jembatan baru. Ia berharap pada akhir masa jabatannya nanti semua itu bisa terealisasi minimal 85 persen.
Selain infrastuktur, Midji menekankan pada pelayanan publik dan transparansi anggaran. Demi mempercepat pelayanan, Sutarmidji menerapkan pelayanan satu atap dalam mengurus perizinan. Jumlah perizinan pun dipangkas dari yang sebelumnya 99 jenis izin hingga menjadi hanya 14 jenis perizinan.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, Sutarmidji meningkatkan alokasi anggaran menjadi 40 persen dari APBD Kalbar. Semula, anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari total APBD. Anggaran itu termasuk untuk beasiswa/pendidikan gratis kepada siswa SMA/SMK negeri di Kalbar termasuk untuk siswa sekolah swasta yang tidak mampu.
Sutarmidji juga menempatkan desa sebagai fokus pembangunan. Tahun 2020, ia menargetkan ada 159 desa mandiri di Kalbar. Untuk itu, Pemprov Kalbar mengalokasikan dana belanja langsung bagi pembangunan desa mandiri (di luar dana desa) sekitar Rp500 miliar pada 2020.
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji
Sejak menjabat Wali Kota Pontianak hingga Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmadji rutin melaporkan kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Sutarmidji ke KPK pada 2 Februari 2021, ia memiliki total kekayaan Rp7,49 miliar pada tahun 2020.
Menurut laporan itu, Sutarmidji tercatat memiliki 18 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Kota Pontianak dengan nilai mencapai Rp5,14 miliar. Semua tanah dan bangunan itu tercatat atas hasil sendiri bukan dari warisan atau hibah.
Selain itu, dalam LHKPN tersebut Gubernur Kalbar ini memiliki dua mobil, yakni Honda CRV tahun 2005 dan Toyota New Camry tahun 2007 senilai Rp235 juta. Ia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp178 juta, kas dan setara kas senilai Rp2,5 miliar. Dalam laporan itu, Sutarmidji tercatat tidak memiliki surat berharga dan mencantumkan utang sebesar Rp600 juta. Dengan demikian, total harta kekayaannya adalah Rp7,49 miliar.
Jika dibandingkan dengan LHKPN sebelumnya, harta kekayaaannya itu hanya sedikit mengalami kenaikan. Dalam LHKPN tahun 2019, mantan Wali Kota Pontianak ini memiliki harta senilai Rp6,06 miliar, sementara pada LHKPN 2018, hartanya tercatat Rp5,09 miliar. Adapun saat ia mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan masih menjabat Wali Kota Pontianak, hartanya tercatat Rp5,28 miliar pada November 2017.
