Puan Maharani

Puan Maharani merupakan perempuan pertama yang menduduki kursi ketua DPR. Sebelumnya puteri dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri ini merupakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi atau kerap disapa Puan Maharani meneruskan ‘serba pertama’ dalam garis keturunan Soekarno. Tiga generasi berhasil mencatat sejarah dalam kancah perpolitikan Indonesia. Mulai dari sang kakek sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, hingga ibunya Megawati Soekarnoputri yang menjadi Presiden perempuan pertama Indonesia. Kini, giliran Puan sebagai Ketua DPR RI perempuan pertama di Indonesia.

Puan juga dinobatkan sebagai perempuan pertama yang pernah menjabat sebagai menteri koordinator. Ia ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2014-2019. Saat ditunjuk menjadi menteri, usianya baru menginjak 41 tahun dan tercatat sebagai menteri termuda di Kabinet Indonesia Kerja.

Ia juga berada di deretan pertama peraih suara terbanyak pada Pemilu Legislatif 2019 dengan mendapatkan 404.034 suara di daerah pemilihan Jawa Tengah V yang wilayahnya meliputi Surakarta, Sukoharjo, dan Klaten. Pada pemilu-pemilu sebelumnya Puan menduduki peringkat ke-2 suara terbanyak tingkat nasional. Pada Pemilu 2014, ia meraih 369.927 suara, sementara pada Pemilu 2009, Puan mengantongi 242.504 suara di dapil tersebut.

Selain itu, Puan juga menjadi salah satu Ketua DPR termuda dalam sejarah parlemen di Indonesia. awal menjabat ketua DPR, puteri satu-satunya dari Ketua Umum PDIP ini baru berusia 46 tahun. Kehadiran Puan dalam kancah politik Indonesia ini bisa menjadi inspirasi sekaligus membuka mata bahwa arena tersebut tidaklah tabu bagi perempuan.

Cucu Sang Proklamator

Puan Maharani yang lahir di Jakarta pada pada 6 September 1973 merupakan puteri dari pasangan Taufiq Kiemas dan Megawati Soekarnoputri. Sang ayah merupakan politikus PDIP dan pernah menjabat sebagai ketua MPR pada 2009-2013, sementara sang ibu adalah ketua umum PDIP dan pernah menjabat Presiden RI pada 2001-2004. Adapun sang kakek yakni Soekarno merupakan tokoh proklamotor dan presiden pertama RI.

Puan kecil mengenyam pendidikan dasarnya di SD Perguruan Cikini dan lulus pada tahun 1982. Kemudian ia melanjutkan pendidikan menengahnya di  SMP Perguruan Cikini dan menuntaskan pendidikannya pada 1988. Puan kemudian melanjutkan pendidikannya di SMA Perguruan Cikini dan lulus pada 1991.

Setelah Lulus SMA, Puan muda melanjutkan pendidikan tingginya di Jurusan Komunikasi Massa, FISIP Universitas Indonesia. Ia meraih gelar sarjana ilmu komunikasi pada 1997. Setelah itu Puan Maharani lebih banyak mendampingi, menyaksikan dan belajar dari ibunya yang saat itu terlibat dalam  berbagai peristiwa politik sehingga terbentuk PDI Perjuangan.

Meski tak kenal secara langsung Sang Proklamator, membawa garis keturunan Soekarno membuat Puan merasa bangga dan menjadikan sang kakek inspirasi dalam mengarungi dunia politik negeri. Kebanggaannya menjadi cucu Soekarno disadari saat ia bertemu Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud.

Kala itu Raja Salman sedang berkunjung ke Istana Bogor, Jawa Barat, pada 1 Maret 2017 mencari langsung keberadaan cucu Soekarno. Puan yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sontak menjadi sorotan hadirin yang menyambut kedatangan raja. Peristiwa kecil tersebut menjadi momentum tak terlupakan bagi Puan.

KOMPAS

Ketua DPR RI Puan Maharani

Karier

Puan Maharani mewarisi bakat politik dari sang kakek Soekarno dan ibunya, Megawati Soekarnoputri. Ia mengawali karir politik pada tahun 2006 dengan bergabung sebagai anggota DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Di organisasi kepemudaan itu Puan bergabung di bidang Luar Negeri.

Kemudian pada tahun 2007, Puan bergabung dalam kepengurusan DPP PDIP di bidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat. Ia pun kemudian menyalonkan diri sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2009 dengan Daerah Pemilihan V yang meliputi Solo, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali.

Pada pemilu tersebut perolehan suara Puan berhasil menduduki peringkat kedua terbanyak secara nasional dengan jumlah mencapai 242.504 suara. Pencapaian yang membawanya menjadi wakil rakyat di DPR periode 2009-2014 itu terbilang cemerlang dalam mengawali karier politiknya.

Awal berkarier sebagai anggota dewan, Puan ditugaskan partainya duduk di Komisi IV yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan. Tugas di komisi tersebut dijalaninya selama tiga tahun yakni dari 2009-2012. Kemudian Puan dipindahkan ke Komisi I yang membidangi pertahanan, intelejen, luar negeri, komunikasi dan informatika hingga masa tugasnya berakhir pada 2014.

Selain di komisi, Puan juga aktif sebagai pengurus Fraksi PDIP di Senayan, Jakarta. Awalnya Puan dipercaya sebagai ketua I fraksi tersebut.  Tiga tahun kemudian, kariernya menanjak dengan menggantikan posisi Tjahjo Kumolo sebagai Ketua Fraksi PDI-Perjuangan di DPR RI tahun 2012-2014. Selain itu, Puan juga menjadi anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI periode 2009-2014.

Pada Pemilu 2014, Puan terpilih kembali menjadi anggota DPR periode 2014-2019 dari Jawa Tengah V yang wilayahnya meliputi Surakarta, Sukoharjo, dan Klaten.  Pada pemilu tersebut Puan kembali peraih suara terbanyak kedua se-Indonesia dengan mendulang 369.927 suara. Pada periode 2009-2014 lalu, Puan juga mengantongi suara terbanyak kedua tingkat nasional dengan 242.504 suara.

Baru satu bulan menjabat sebagai anggota legislatif, Puan pun terpaksa harus mengundurkan diri lantaran dipercaya Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada masa Kabinet Kerja I. ia ditugaskan mengkoordinasikan tujuh kementerian.

Ketujuh kementerian itu adalah Kementerian Agama; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Kesehatan; Kementerian Sosial; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Selama menjabat sebagai Menko PMK, Puan melakukan berbagai agenda dan strategi pembangunan Indonesia untuk mewujudkan pembangunan manusia dan kebudayaan melalui revolusi mental, agar lebih menunjukkan karakter dan budaya bangsa yang sesuai nilai-nilai Pancasila.

Adapun beberapa program yang diinisiasi oleh Puan pada masa itu antara lain dengan membangun keteladanan elit negara, pluralisme pendidikan, dan membagikan Kartu Indonesia Pintar kepada anak yatim.

Menjalang akhir masa tugasnya sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan kembali mengikuti kontestasi Pemilu 2019 untuk Daerah Pemilihan Jawa Tengah V yang meliputi daerah Klaten, Sukoharjo, Boyolali, dan Kota Surakarta. Politikus PDIP ini menjadi juara dalam perolehan suara Pemilu 2019 dengan meraih 404.034 suara atau terbanyak dibandingkan kandidat lainnya di Indonesia.  Selain membawanya ke senayan sebagai anggota dewan untuk ketiga kalinya,  perolehan itu juga menyumbang suara partainya sehingga keluar sebagai peraih kursi DPR terbanyak sejumlah 128.

Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pimpinan DPR setelah Pemilu 2019 terdiri atas lima orang. Seorang ketua akan diisi oleh anggota DPR dari partai politik yang memperoleh kursi paling banyak di DPR. Empat orang lainnya menjadi wakil ketua dan berasal dari parpol yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dengan demikian, jatah kursi ketua DPR jatuh pada PDIP dan partai tersebut menunjuk Puan Maharani sebagai Ketua DPR periode 2019-2024.

Puan dilantik sebagai ketua DPR pada 1 Oktober 2019 di Kompleks Parlemen, Jakarta. Pada pidato politik perdananya di DPR, Puan menyampaikan tiga hal pokok yakni tentang pentingnya menjaga keutuhan NKRI dengan mengamalkan Pancasila, DPR mendatang tak akan antikritik, dan segera memprioritaskan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) yang tertunda di periode sebelumnya.

Selain dunia politik praktis, Puan juga aktif terlibat dalam kepengurusan PDIP. Kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang dipimpin Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, ia menjabat sebagai ketua bidang politik dan keamanan. Pada kepengurusan sebelumnya, Puan juga memegang jabatan di posisi tersebut, namun non aktif karena menjabat  Menko PMK. Adapun awal kiprahnya di partai tersebut  Puan menjabat Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (2007 – 2010).

Kompas/Heru Sri Kumoro

Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarnoputri, dan Wakil Presiden Ma\'ruf Amin hadir dalam pelantikan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Muhammad Yusuf Ateh di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Penghargaan

Semasa terjun dalam perpolitikan Indonesia, Puan Maharani berhasil meraup berbagai penghargaan atas kinerjanya. Sebagai salah satu petinggi negara yang aktif di bidang pemeliharaan dan pengembangan budaya tradisional Indonesia, Puan berhasil mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia-Indonesia sebagai Pemrakarsa Pagelaran Wayang Kulit dengan Kelir Terpanjang di tahun 2013.

Kemudian pada tahun 2015, Puan kembali mencetak rekor MURI sebagai Perempuan Pertama yang Menjabat Menteri Koordinator Bidang PMK. Masih di tahun dan periode yang sama, ia dinobatkan sebagai Menteri Termuda dalam Kabinet Jokowi – JK oleh MURI.

Setahun kemudian Puan Maharani mendapatkan Democracy Award dari Rakyat Merdeka Online. Selang tiga tahun kemudian, ia berhasil memperoleh Anugerah Pers 2019 Jawa Tengah Bidang Pemerintahan, Khususnya Diseminasi dan Implementasi Gerakan Revolusi Mental.

Di samping sederet penghargaan tersebut, Puan juga mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Diponegoro pada Februari 2019.  Gelar itu dianugerahkan kepada Ketua DPR RI saat sidang terbuka di Gedung Prof. Sudarto Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah. Gelar ini dianugerahkan karena Puan secara nyata berkontribusi terhadap hubungan baik antarbangsa dan negara lain dalam bidang sosial budaya, kebijakan pembangunan kemanusiaan, dan kesejahteraan umat manusia.

KOMPAS/RINI KUSTIASIH

Puan Maharani saat memberikan kata sambutan di Universitas Diponegoro, Semarang, Kamis (13/10/2020) malam.

Gebrakan di DPR

Mengawali jabatannya sebagai ketua DPR, Puan Maharani berjanji memberikan dobrakan demi mengembalikan kembali kepercayaan publik terhadap DPR yang sempat hilang. Puan menegaskan selama lima tahun kepemimpinannya, DPR berkomitmen untuk terbuka terhadap beragam koreksi dan menerima aspirasi rakyat.

Ia juga mengharapkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, di antaranya pengamat dan media massa.  Politikus kondang ini mengharapkan agar masyarakat turut memberikan penilaian obyektif terhadap kinerja DPR. Sebab, pada dasarnya anggota DPR merupakan representasi rakyat, bahkan ia menyebut gedung tempatnya bekerja sama saja dengan rumah rakyat.

Sebagai ketua DPR, Puan bertekad bakal menitik beratkan sinergi antara eksekutif dan legislatif.  Ia mengatakan semua parpol yang menjadi representasi rakyat bisa bersama-sama bergotong royong memberikan hasil terbaik. Boleh saja berbeda pendapat dengan pemerintah atau tidak bersama pemerintah. Tetapi, untuk hal-hal yang telah sepakati bersama terkait kebijakan yang prorakyat, sudah selayaknya di DPR ini bersatu dan bergotong royong.

Puan kembali menegaskan DPR sebagai rumah rakyat dan akan siap menerima aspirasi ataupun masukan dari rakyat. Menurut Puan, kepemimpinan DPR yang bersifat kolektif kolegial akan diwujudkan dalam semangat kerja sama dan gotong royong. ”Hanya dengan semangat gotong royong, kita bisa mengoptimalkan tugas kita sebagai wakil rakyat,” katanya.

Dengan menjalankan fungsi DPR di bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan, Puan berharap DPR bisa mewujudkan tujuan bernegara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Terkait fungsi legislasi yang kerap menjadi sorotan publik, Puan  berharap DPR selanjutnya bisa produktif menghasilkan undang-undang yang matang dan tak perlu banyak-banyak. Penyusunan undang-undang memang harus ada sinergi antara pemerintah, DPR, dan mendapatkan masukan dari masyarakat ataupun ahli terhadap undang-undang yang dibahas. (Kompas, 2/10/2019)

Sebagai pimpinan dewan, putri semata wayang pasangan Megawati Soekarnoputri dan Taufiq Kiemas ini telah melaporkan harta kekayaannya terakhir pada KPK tanggal  27 April 2020. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diunduh dari situs KPK (https://elhkpn.kpk.go.id/), Puan  memiliki akumulasi kekayaan tahun 2019 sebesar Rp 364,5 miliar.

Berdasarkan catatan dari LHKPN itu kekayaan terbesarnya berasal dari surat berharga yang nilainya mencapai Rp 213,2 miliar,  kemudin tanah dan bangunan senilai Rp 149,3 miliar. Kepemilikan tanah dan bangunan itu tersebar pada  75 bidang tanah dan bangunan di Provinsi Bali yang tersebar di Tabanan, Denpasar, Klungkung, Badung, dan Gianyar. Sedangkan sebagian properti lainnya berada di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, dan Depok.

Sumber kekayaan lainnya berasal dari alat transportasi nilainya mencapai Rp 1,53 miliar yang  terdiri dari 7 mobil dan 3 motor. Harta lain yang dimiliki perempuan kelahiran Jakarta ini berupa harta bergerak lainnya senilai Rp 5 miliar, kas dan setara kas senilai Rp 55, 9 miliar Kendati demikian, keseluruhan harta tersebut mesti dikurangi utang sebesar Rp 60, 5 miliar, sehingga total harta kekayaan Puan sebesar 364,5 miliar.

Harta itu meningkat dibandingkan saat Puan menjabat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Saat awal menjabat Menko PMK, Puan melaporkan harta kekayaannya ke KPK pada 31 Oktoebr 2014 sebesar Rp 162,56 miliar, sementara pada laporan harta kekayaannya pada 31 Desember 2018 atau menjelang akhir masa jabatan Menko PMK tercatat sebesar 363,79 miliar.

Referensi