Teten Masduki

Teten Masduki sebelumnya dikenal sebagai aktivis antikorupsi dan perburuhan. Ia dipercaya Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Koperasi dan UKM pada Kabinet Indonesia Maju 2019–2024. Sebelumnya, Teten menjabat Kepala Staf Kepresidenan.

Namanya melambung kala menjadi pegiat antikorupsi dengan memimpin Indonesia Corruption Watch (ICW). Lembaga yang dipimpinnya itu berhasil membongkar kasus korupsi petinggi Kejaksaan Agung pada masa Presiden BJ Habibie. Kemudian, ia berkiprah di lembaga Transparency International yang menyoroti korupsi di tingkat global.

Meski tak berlatar belakang ilmu hukum, Teten belajar hukum secara otodidak dan banyak berdiskusi dengan tokoh-tokoh di LBH dan YLBHI. Setelah menguasai bidang hukum, ia pun kemudian melakukan lompatan dengan menggeluti urusan korupsi yang kemudian melambungkan namanya.

Lompatan Teten berikutnya, dengan berada di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak masa kampanye Pilpres 2014 sebagai tim relawan Jokowi-Jusuf Kalla. Setelah Jokowi terpilih, Teten masuk ke lingkaran Istana Kepresidenan dengan menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Pada periode keduanya, Jokowi menunjuk Teten sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2019–2024.

Asli Garut

Teten Masduki lahir di Garut, Jawa Barat, pada 6 Mei 1963. Ia adalah anak kelima dari delapan bersaudara dari pasangan Masduki dan Ena Hindasyah. Sang ayah merupakan pelaku UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) di bidang pengolahan tapioka dan jual beli hasil bumi di Kecamatan Limbangan, Garut.

Masa kecil Teten dihabiskan di kampung halamannya di Limbangan, Garut. Teten kecil mengenyam pendidikan dasarnya di SDN 1 Limbangan dan lulus tahun 1976. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan di SMPN Limbangan, Garut. Setelah lulus dari SMP tahun 1979, Teten melanjutkan pendidikan ke SMAN 1 Cicalengka, Kabupaten Bandung yang berjarak sekitar 20 kilometer dari kampung halamannya.

Setelah lulus dari SMA tahun 1982, Teten melanjutkan pendidikannya di IKIP Bandung (kini Universitas Pendidikan Indonesia) mengambil jurusan Ilmu Kimia di Fakultas Matematika dan IPA dengan fasilitas tanpa tes. Ia menempuh pendidikan guru di kampus tersebut selama lima tahun dan lulus tahun 1987.

Saat di bangku kuliah, Teten bersama kawan-kawannya sering mengikuti kelompok diskusi dan memperlajari teori-teori sosial dari aliran kiri sampai yang kanan. Sebelum kuliah selesai, ia sudah menjadi aktivis sosial dengan bergabung ke lembaga studi manusia dan bertemu dengan teman-teman aktivis hak asasi manusia (HAM) yang banyak membela petani dan pemberdayaan ekonomi. Bahkan, ia pernah mengikuti aksi demonstrasi membela petani di Garut yang tanahnya dirampas.

KOMPAS

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki

Karier

Setelah lulus dari IKIP Bandung (kini UPI), Teten menjadi seorang guru. Ia mengajar di sebuah Sekolah Menengah Keterampilan Keluarga (SMKK) Negeri di Tangerang selama empat tahun, 1986–1990. Sambil mengajar, ia aktif di LSM Informasi dan Studi Hak Asasi Manusia (INSAN).

Kemudian ia memutuskan aktif sepenuhnya sebagai aktivis LSM dan melepaskan profesi guru dengan golongan terakhirnya III B. Ia pun kemudian bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sebagai Kepala Divisi Perburuhan. Di yayasan itu, Teten banyak belajar di bidang hukum secara otodidak dan belajar dari senior-seniornya seperti Abdul Hakim Garuda Nusantara, Mulyana W Kusumah, dan Hendardi.

Teten kemudian melakukan lompatan besar dengan menggeluti urusan perkorupsian dengan menjabat sebagai Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) tahun 1998. Namanya mencuat ketika Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dipimpinnya, membongkar kasus suap yang melibatkan Jaksa Agung Andi M Ghalib pada masa pemerintahan BJ Habibie. Teten memimpin ICW selama sekitar 10 tahun.

Ketika pemerintah membentuk lembaga Ombudsman tahun 2000, Teten menjadi salah satu anggota lembaga itu. Lembaga Ombudsman kemudian berganti nama menjadi Ombudsman Republik Indonesia pada 2009 dan Teten menjadi salah satu komisioner lembaga itu.

Kemudian Teten melompat lagi ke lembaga antikorupsi internasional pada 2008. Ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TI-I). TI-I merupakan jaringan dari Transparency International (TI), sebuah jaringan LSM global antikorupsi yang memiliki jaringan di sejumlah negara. Ia mengundurkan diri dari lembaga itu pada November 2012 karena keikutsertaannya dalam kontestasi politik pemilihan kepala daerah Provinsi Jawa Barat.

Teten mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat berduet dengan politikus PDI-P Rieke Diah Pitaloka. Namun, pasangan Rieke-Teten kalah dari pasangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar. Pasangan tersebut memperoleh peringkat ke 2 dari 5 pasangan calon dengan perolehan suara 5.714.997 suara atau 28,41 persen dari suara sah.

Pada Pilpres 2014, Teten bergabung dalam tim pemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sosok Teten kemudian dekat dengan Jokowi sejak masa kampanye Pilpres 2014. Dalam tim sukses Jokowi-Jusuf Kalla, Teten Masduki menempati posisi sebagai anggota Tim Relawan. Ia pun kemudian menjadi anggota Tim Transisi ketika pasangan tersebut memenangi Pilpres 2014.

Setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden, Teten kemudian masuk ke lingkaran Istana Kepresidenan dengan menjadi staf khusus kabinet. Pada 2015, ia digeser menjadi Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan yang kala itu diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Pada Januari 2018, posisi Teten di Kepala Staf Kepresidenan digantikan oleh Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko. Namun, Teten masih berada di lingkaran Istana dengan menjadi Koordinator Staf Khusus Presiden.

Pada April 2018, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengangkat Teten Masduki sebagai Ketua Dewan Pengawas Bulog menggantikan Sudar Sastro Atmojo.

Setelah Presiden Jokowi kembali terpilih sebagai Presiden untuk periode kedua, Teten dipercaya menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM pada Oktober 2019. Jabatan sebagai menteri UKM tidak jauh dari aktivitas sosialnya yang dekat dengan petani dan buruh.

Penghargaan

Kerja kerasnya mengampanyekan perang terhadap korupsi mendapat pengakuan dunia internasional yakni Ramon Magsaysay Award (2005). Sebelumnya, BussinessWeek memberi penghargaan sebagai Stars of Asia Opinion Shapers (2004). Teten adalah orang Indonesia ke-17 yang menerima Magsaysay Award.

Dari dalam negeri, Teten dianugerahi penghargaan Suardi Tasrif Award 1999 berkat kerja kerasnya membongkar kasus suap yang melibatkan pejabat pada masa pemerintahan BJ Habibie. Sementara dari almamaternya, ia mendapat penghargaan Alumni Berprestasi IKIP Bandung 2000.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki dalam acara Peluncuran Pusat Informasi Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional UMKM di Kantor Kemenkop dan UKM, Jakarta Selatan, Kamis (2/7/2020).

Menggerakkan UMKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi andalan dalam menyerap tenaga kerja dan menggerakkan perekonomian. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki di awal kerjanya berharap dapat membawa UMKM Indonesia naik kelas ke tingkat lebih tinggi. Ia ingin mendorong UMKM berdaya saing di pasar global.

Untuk mewujudkan hal itu Kemenkop dan UKM menyusun 5 strategi yang diharapkan bisa mempercepat UMKM naik kelas dan membuat pelaku UMKM menjalankan usahanya secara berkelanjutan.

Lima strategi itu, yakni kementerian membantu membuat akses pasar domestik dan akses pasar luar negeri. Strategi ini untuk menciptakan peluang dan membuat banyaknya permintaan masyarakat akan produk-produk UMKM. Berikutnya adalah meningkatkan daya saing dan kapasitas UMKM  dengan mendorong pelaku UMKM terjun secara Go Digital. Strategi ketiga adalah memberikan dukungan pembiayaan dan investasi bagi pelaku UKM agar bisa digunakan sebagai modal dalam membuat usahanya kembali berkembang.

Strategi keempat adalah melakukan pengembangan kapasitas manajemen dan usaha. Langkah ini dilakukan dengan memberikan berbagai konsultasi, pelatihan dan pendampingan oleh para ahli di bidangnya yang difasilitasi oleh Kemenkop dan UKM. Sementara yang kelima adalah memberikan kesempatan dan kemudahan dalam berusaha dengan memberikan kemudahan perizinan usaha dan memutus regulasi yang menghambat pelaku UMKM.

Pemerintah juga berupaya membantu para pelaku usaha kecil tersebut untuk bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19. Teten Masduki mengatakan pemerintah menyiapkan bantuan sosial produktif untuk modal kerja per unit usaha mikro memperoleh Rp 2,4 juta sekali bayar, ditransfer langsung ke rekening bersangkutan yang sudah terdata by name by address. Bantuan produktif itu untuk usaha mikro yang yang belum punya pinjaman dari perbankan. Pemerintah mengalokasikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro.

Selain itu, Pemerintah mengucurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM dengan alokasi Rp 123,4 triliun untuk membantu UMKM yang mempunyai masalah pembiayaan atau arus kas. Bantuan diwujudkan melalui restrukturisasi utang atau kredit, subsidi bunga, subsidi pajak, dan pembiayaan baru dengan bunga 3 persen dan masa tenggang 6 bulan.

Dengan demikian, diharapkan semakin banyak pelaku UMKM yang bisa mempertahankan bisnisnya dan mampu bertahan pada masa krisis akibat pandemi, seiring dengan berbagai upaya pemerintah meningkatkan daya beli masyarakat (Kompas, 16/8/2020).

Referensi