Menggali Muatan Pendidikan dalam Kurikulum Merdeka

Pemerintah meyakini Kurikulum Merdeka dapat mengurangi dampak ketertinggalan pembelajaran akibat pandemi. Ada yang menarik dari nilai-nilai dalam Kurikulum Merdeka yang serupa dengan model pendidikan Barat.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim (tengah), dan pendiri Narasi Najwa Shihab menjelaskan kolaborasi yang membentuk Gerakan Akselerasi Generasi Digital yang diluncurkan (15/12/2021). Gerakan ini terdiri atas program yang digagas Kementerian BUMN melalui pendanaan Merah Putih Fund, Narasi melalui Indonesia Digital Tribe, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Microcredentials.

Pada 11 Februari 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Merujuk pada paparan Mendikbudristek Nadiem Makarim, setidaknya ada tiga alasan mengapa pemerintah meluncurkan Kurikulum Merdeka.

Pertama adalah kemampuan siswa dalam memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Potret kemampuan tersebut tergambar dari skor Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA) dalam 15 tahun terakhir yang tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Kompetensi membaca dan matematika sekitar 70 persen siswa usia 15 tahun masih berada di bawah kompetensi minimum. Tak hanya itu, kegiatan pembelajaran juga masih menghadapi kesenjangan kualitas antar-wilayah dan antar-kelompok sosial.

Keberadaan krisis kompetensi siswa tersebut diperparah oleh pandemi Covid-19. Hilangnya pembelajaran (learning loss) dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran yang menjadi alasan kedua munculnya Kurikulum Merdeka ini. Faktor terakhir adalah keberhasilan penyederhanaan kurikulum dalam bentuk kurikulum dalam kondisi khusus (kurikulum darurat) yang sudah diterapkan dalam masa pandemi ini.

Survei yang dilakukan Kemdikbudristek kepada 18.370 siswa kelas I-III SD di 612 sekolah di 8 provinsi, menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar yang signifikan antara penggunaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat pada masa pandemi. Temuan tersebut memberi gambaran penggunaan kurikulum yang lebih sederhana bisa meminimalkan terjadinya learning loss dan mempercepat pemulihan pembelajaran di masa pandemi.

Berpijak dari efektivitas tersebut rancangan kurikulum yang lebih dinamis dan komprehensif disiapkan melalui platform Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami materi. Dalam konsepnya, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik.

Kebebasan

JC Tukiman Taruna, Ketua Dewan Penyantun dan Pengajar Doktor Ilmu Lingkungan (PDIL) Unika Soegijapranata dalam opini Kompas (14/2/2022) menuliskan nilai-nilai dalam Kurikulum Prototipe (cikal bakal Kurikulum Merdeka) terinspirasi dari pemikiran John Dewey dalam artikelnya “My Pedagogic Creed”.

Dewey adalah filsuf pendidikan khususnya pendidikan progresif dari Amerika Serikat. Ungkapan terkenalnya, “Aku percaya akan pendidikan itu adalah kehidupan dan bukannya persiapan untuk hidup”. Menurutnya, pendidikan harus bermanfaat dan kurikulum adalah kehidupan anak sehari-hari yang dapat dipilih secara mandiri.

Dalam artikel yang dipublikasikan School Journal tahun 1987 ini berisi pemikiran Dewey bahwa pendidikan itu adalah kehidupan anak itu sendiri. Proses pendidikan berbicara mengenai dua hal yaitu pengembangan anak dari sisi psikologi dan sisi sosiologi.

Sisi psikologi menggali kemampuan anak dari mental, pikiran, dan perilakunya. Sedangkan sosiologi, mengembangkan potensi anak dalam kehidupan sehari-hari serta pengaruhnya ilmu yang anak pelajari dalam bermasyarakat. Selama ini, banyak institusi pendidikan yang kurang menggali sisi sosiologinya.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pelajar pulang sekolah di SDN Kalibaru 7, Cilincing, Jakarta Utara (16/3/2022). Pemulihan pendidikan akibat pandemi Covid-19 masih jadi perhatian dan upaya bersama dunia.

Serupa dengan pemikiran Dewey, Kurikulum Merdeka berupaya mengadopsi hal tersebut untuk menyeimbangkan kedua sisi. Salah satu dari tiga struktur penerapan pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

Kegiatan proyek ini ditujukan untuk menggali isu nyata di lingkungan sekitar dan berkolaborasi untuk memecahkan masalah tersebut. Salah satu contoh proyek yang dapat dilakukan adalah proyek kewirausahaan. Tema ini mendorong siswa untuk mengeksplorasi potensi kerajinan lokal di wilayahnya. Sehingga kebermanfaatan ilmu dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Nilai yang sama juga hadir dalam konsep yang digaungkan oleh Maria Montessori. Dalam tulisannya, Montessori menegaskan tujuan pendidikan bukan menjejali seorang anak dengan fakta-fakta yang ada, tetapi memupuk keinginan mereka untuk belajar secara mandiri.

Model pendidikan ini berjalan dua arah antara guru dan murid. Anak-anak dibiarkan menjadi pengambil keputusan setiap berkegiatan sehingga dia mengetahui cara menyelesaikan masalah.

Konsep ini berbeda dengan model pendidikan tradisional, biasanya guru mengajar dalam kelas dan menentukan apa yang akan dipelajari pada hari tersebut. Tetapi, model pengajaran tersebut menyamaratakan kemampuan anak, bahwa semua anak siap menerima materi yang sama.

Dalam skema Montessori, materi pembelajaran disusun dari yang paling mudah sampai paling sulit. Setiap anak menggunakan material sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Dan memilih sesuai ketertarikan mereka.

Hal yang sama juga diadopsi dalam Kurikulum Merdeka. Capaian Pembelajaran (CP) disusun per fase. Dalam Buku Saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka dijelaskan bahwa hal ini merupakan upaya penyederhanaan sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk menguasai kompetensi.

Capaian Pembelajaran per fase ini memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai tingkat pencapaiannya (teaching at the right level), kecepatan dan kesesuaian gaya belajar mereka. Serupa dengan yang diajarkan dalam pendidikan Montessori, Kurikulum Merdeka membebaskan anak untuk belajar sesuai fase tahapannya.

Kedua model pendidikan Barat tersebut kurang lebih menjadi inspirasi untuk menyamai kualitas pendidikan kita dengan negara lain. Dalam Programme for International Student Assessment (PISA) 2018, sebagian besar yang menduduki peringkat 20 teratas adalah negara-negara Eropa.

Tantangan

PISA adalah sistem ujian yang diinisiasi oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk mengevaluasi sistem pendidikan dari 79 negara di dunia berdasarkan tiga kompetensi dasar yaitu membaca, matematika, dan sains. Indonesia masih berada di barisan 10 besar papan bawah.

Rendahnya urutan peringkat dalam PISA menjadi evaluasi atas kualitas pendidikan Indonesia. Impelentasi Kurikulum Merdeka menjadi momentum penting meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Tujuan pemulihan pembelajaran (learning recovery) dan implementasi di ruang-ruang pendidikan menjadi faktor penting keberhasilan penerapan kurikulum ini.

Nisa Faridz, Direktur Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) mengingatkan penerapan kurikulum baru ini jangan fokus pada perbedaan namanya, tetapi pada inti kebijakan itu dan implementasinya di lapangan. Salah satu keunggulan kurikulum ini tidak ada peminatan bagi siswa jenjang SMA. Sehingga siswa bebas memilih mata pelajaran sesuai minat dan aspirasinya. Kurikulum ini juga diyakini lebih sederhana, relevan, dan interaktif.

Menyambut tahun ajaran mendatang 2022/2023, pemerintah membebaskan pihak sekolah untuk memilih kurikulumnya. Tiga pilihan kurikulum tersebut adalah Kurikulum 13, Kurikulum Darurat, atau Kurikulum Merdeka. Kebebasan memilih tersebut juga masih sejalan dengan pemikiran John Dewey dan Maria Montessori dalam mengajar murid sesuai tahapan dan kemampuannya.

DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Siswa-siswa kelas V SDN Talio Muara I di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah sedang belajar tatap muka karena tidak bisa mengikuti sekolah daring (18/9/2021). Mereka saat itu sedang belajar pelajaran matematika yang mereka anggap tidak bisa dilaksanakan dan dipahami jika dilakukan secara daring.

Berdasar panduan tersebut, Sekolah Dasar Negeri 1 Giripurwo di Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta, memilih untuk masih menggunakan Kurikulum 13. Bukan tanpa alasan, utamanya karena tenaga pengajar di sekolah tersebut belum siap.

Ihdina Khusnasani, seorang guru dari sekolah tersebut, setiap hari menempuh perjalanan 45 menit dari pusat Kabupaten Kulon Progo untuk sampai ke sekolahnya mengatakan “Untuk semester ini, kepala sekolah saya memutuskan untuk masih menggunakan Kurikulum 13, karena sejauh ini kami pun belum fasih dengan penerapannya. Contoh paling kecil adalah pengajaran dalam kelas tematik, tetapi ujiannya masih per mata pelajaran, jadi masih belum sesuai. Para guru juga masih kesulitan untuk menuliskan rapot dalam bentuk tematik”.

Ketidaksiapan tenaga pengajar menjadi salah satu kekhawatiran yang perlu diperhitungkan risikonya dalam membebaskan pilihan kurikulum. Di atas kertas, memang rancangan mengenai Kurikulum Merdeka ini ditujukan untuk menjawab kekhawatiran murid dan orang tua atas beban belajar murid yang berat selama ini.

RONY ARIYANTO NUGROHO

Sejumlah pemuda pemudi mendampingi anak-anak yang mengikuti sekolah daring di garasi salah satu rumah warga di RW 10, Menteng, Bogor, Jawa Barat (12/8/2020). Sejumlah anak muda setempat membantu mendampingi para orangtua memahami pelajaran yang diikuti para anak-anak SD dan SMP. Kegiatan ini menjadi bentuk aksi sukarela mereka dalam masa pandemi ini.

Selain itu, kurikulum ini juga lebih banyak mengeksplorasi kemampuan siswa dan tenaga pendidik untuk memilih pelajaran dan metode pembelajarannya. Namun perlu di ingat, kompetensi guru di Indonesia belum merata. Selain itu ada sekolah yang sudah ikut program sekolah penggerak, tetapi banyak juga yang belum.

Bimbingan secara bertahap untuk menerapkan Kurikulum Merdeka perlu terus dilakukan. Tidak ada salahnya mengacu keberhasilan model pendidikan negara-negara Barat, tetapi tetap dibutuhkan pendampingan dan penyesuaian dengan kondisi pendidikan di Indonesia. (LITBANG KOMPAS)

Baca juga: Mengapa Kurikulum Merdeka