Bansos, Pendongkrak Suara Prabowo-Gibran?
Survei ”exit poll” Litbang Kompas menunjukkan, anggapan bansos mendorong kemenangan Prabowo-Gibran tak sepenuhnya benar.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F12%2F18%2F4f249406-3dce-4f4e-8274-ec2f1dc104b8_jpg.jpg){kind=logo}
Warga membawa beras bantuan 10 kg yang mereka ambil dari kantor Desa Pringgasela Selatan, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Senin (18/12/2023). Mereka yang menerima bantuan sosial nontunai ini merupakan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.
Berbagai program bantuan sosial pemerintah ditengarai menjadi kapital sosial penting bagi kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu Presiden 2024. Namun, hasil survei pascapencoblosan (exit poll) menunjukkan tidak sepenuhnya anggapan itu benar di tengah besarnya harapan publik terhadap bansos.
Sejak masa pandemi Covid-19, pemerintah menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat, terutama akibat pembatasan kegiatan yang berimplikasi pada ekonomi, warga yang kehilangan pekerjaan, dan mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Bantuan sosial tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako atau bantuan pangan non-tunai (BPNT), diskon listrik, subsidi gaji, bantuan produktif usaha mikro, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, dan program Kartu Prakerja. Ragam bansos telah diberikan sejak masa pandemi dan beberapa jenis terus dilanjutkan pascapandemi.
Hal ini telah membuat kondisi rakyat bawah sangat lekat oleh berbagai bantuan sosial. Kondisi demikian juga dianggap memudahkan langkah politik bagi kandidat yang disokong pemerintah karena telah memiliki pijakan historis emosional sebagai dampak bansos di kalangan masyarakat.
Hasil survei pascapencoblosan atau exitpoll yang dilakukan Litbang Kompas pada 14 Januari 2024 memperlihatkan, seperempat bagian publik (24,7 persen) menyatakan pernah ditawari bansos dalam waktu sebulan sebelum pencoblosan, baik sembako maupun uang, oleh tim sukses dari parpol ataupun capres. Jumlah seperempat bagian responden merupakan proporsi yang sangat besar jika diproporsikan ke total pemilih yang mencapai 204 juta, yaitu sekitar 51 juta orang.
Proporsi tersebut hampir sama dengan data jumlah penerima bansos secara faktual dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, di antaranyapenerima Program Keluarga Harapan 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM, serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM.
Sebanyak tiga dari setiap empat orang yang ditawari bantuan tersebut mau menerima bansos dan satu orang menolak. Dilihat dari latar belakang pilihan capres, responden yang menolak penawaran bansos bervariasi. Pemilih Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Prabowo-Gibran yang menolak berjumlah sekitar 4,5 persen responden, sedangkan pemilih Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar proporsinya lebih besar, yakni 8 persen.
Bagi responden survei pascapencoblosan yang menyatakan menerima bansos, komposisinya berdasarkan latarbelakang pilihan capres tidak menunjukkan perbedaan signifikan. Sekitar 15 persen responden dari pemilih masing-masing pasangan capres menyatakan telah ditawari bansos dan menerimanya.
Temuan survei ini menunjukkan proporsi penerima bansos relatif sama di antara ketiga kelompok responden pemilih capres-cawapres. Meski memiliki komposisi sama dalam merespons bansos, capres-cawapres tersebut memiliki elektabilitas yang berbeda. Dalam hal ini, berarti bansos tak menjadi faktor pengubah elektabilitas capres-cawapres.
Kenaikan gaji ASN dan TNI-Polri jelang Pemilu 2024
Pembagian bantuan sosial berupa sembako ataupun uang tetap berlangsung sejak penetapan resmi pemerintah tentang berlangsungnya pandemi Covid-19, 31 Maret 2020, hingga penetapan resmi usainya pandemi pada 21 Juni 2023.
Seterusnya, bansos terus diberikan meskipun masa pandemi dinyatakan berakhir, 21 Juni 2023, hingga ketika pemilu presiden dilaksanakan 14 Februari 2024. Khusus bansos beras, pemerintah bahkan memperpanjang masa penyaluran beras 10 kilogram hingga Juni 2024 dari rencana sebelumnya yang hanya hingga November 2023, kepada 22 juta keluarga penerima manfaat.
Tak hanya bansos, per 1 Januari 2024 pemerintah juga menaikkan sejumlah remunerasi penyelenggara negara, termasuk kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI-Polri, masing-masing kenaikan gaji 8 persen serta kenaikan tunjangan pensiun 12 persen. Sebagian kenaikan remunerasi itu sudah dilakukan sebelum hari-H pencoblosan suara. Tunjangan pensiun bahkan ditransfer pada 13 Februari 2024, sehari sebelum hari-H.
Sementara itu, melonjaknya elektabilitas Prabowo terlihat dari periode survei Kompas antara Agustus 2023 hingga Desember 2023. Dalam periode enam bulan itu, elektabilitas Prabowo meningkat drastis dari 24,6 persen menjadi 39,7 persen atau melonjak 15,1 persen. Angka tersebut terus melonjak hingga 58,47 persen pada hari-H pemungutan suara berdasarkan hasil hitung cepat (quickcount)Kompas14 Februari 2024.
Hal itu terlihat dari data survei Kompassepanjang periode Januari 2023 hingga Agustus 2023 dimana elektabilitas Prabowo masih bergerak dari angka 18,1 persen hingga 24,6 persen. Bahkan, elektabilitas Prabowo pada bulan Agustus 2023 tersebut masih relatif tertinggal dari elektabilitas Ganjar yang mencapai 24,9 persen.
Dengan membandingkan waktu pembagian bantuan sembako dan BLT dengan tingkat elektabilitas capres, kesimpulannya adalah bansos tak berperan utama dalam mendongkrak elektabilitas capres Prabowo hingga bulan Agustus 2023.
Meski demikian, bansos berpotensi memperkuat pertumbuhan elektabilitas capres Prabowo ketika sudah berpasangan dengan Gibran, yakni dalam periode November 2023 hingga 14 Februari 2024. Fenomena ini seiring dengan melonjaknya elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran dalam periode itu, terus meningkat tinggi dari angka pada bulan Agustus 2023.
Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan pangan beras kepada keluarga penerima manfaat di kantor Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten, Selasa (12/9/2023).
Dampak bansos Jokowi pada Pemilu 2024
Selain soal peran bansos yang lebih bersifat memperkuat elektabilitas ketimbang sebagai pengungkit, survei Kompas juga menemukan bukti penyebutan bansos sebagai ”bantuan Jokowi” ada di masyarakat. Hasil survei menunjukkan terdapat sekitar 3,8 persen responden yang menerima bansos dan disebutkan sebagai bantuan Presiden Jokowi. Dari jumlah itu, jika dirinci terdiri dari responden pemilih capres Anies-Muhaimin sebanyak 2,3 persen serta pemilih Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran berkisar 4,5 persen.
Penyebutan bantuan sosial sebagai bantuan dari Presiden Jokowi sempat menuai perhatian publik karena peristiwa Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dalam salah satu kampanye di Kendal, Jawa Tengah, 26 Desember 2023.
Meskipun ”sekadar” sebuah pernyataan, ungkapan Zulkifli itu sempat memicu polemik karena bansos dinilai telah dipolitisasi untuk kepentingan capres tertentu.
Waktu penerimaan bansos jelang Pemilu 2024
Bagi-bagi sembako dan uang tak terelakkan terjadi dalam gelaran pemilu. Data dari exitpoll Litbang Kompas menunjukkan, selain bansos resmi dari pemerintah, bagi-bagi sembako dan uang juga dilakukan oleh tim sukses, calon anggota legislatif, dan partai politik.
Tak hanya bansos, hasil pengamatan lapangan yang dilakukan Litbang Kompas bahkan mendapati ”serangan fajar” berupa pembagian uang dari tim sukses capres ke setiap rumah. Di salah satu dusun di Klaten, Jawa Tengah, misalnya, setiap rumah tangga didatangi timses capres dan diberikan uang Rp 50.000 hingga 100.000 dengan ”titipan pesan” memilih capres tertentu.
Fenomena ini juga tertangkap dari hasil wawancara exitpollKompasyang menunjukkan sebanyak 24,7 persen responden menyatakan pernah menerima bantuan sosial (uang ataupun sembako) dari pemerintah selama sebulan ini.
Dari segi waktu pemberian bansos, ada yang berlangsung sejak sebulan sebelumnya dan ada yang baru saja dilakukan mengindikasikan gencarnya pemberian bantuan. Meski demikian, pengakuan mayoritas penerima bansos yang sudah menerima sejak sebulan terakhir mengindikasikan panjangnya periode pemberian bansos.
Baca juga: Bansos Mengucur Jelang Pemilu, Suatu Kebetulan?
Secara keseluruhan, peran bansos dalam membentuk elektabilitas capres Prabowo ternyata tidak terjadi secara langsung. Pemberian bansos sejak era pandemi hingga Agustus 2023 bahkan tidak mendongkrak secara signifikan elektabilitas Prabowo sebagai capres. Perubahan signifikan dan drastis baru terjadi ketika Prabowo berpasangan secara resmi dengan Gibran pada 22 Oktober 2023.
Pada periode Oktober 2023 hingga 11 Februari 2024, bansos terus dikucurkan dengan berbagai ”gimik” tambahan, seperti kenaikan bertahap uang lauk pauk TNI, termasuk materi kampanye ”makan siang gratis”. Seluruh langkah politik tersebut pada akhirnya membentuk elektabilitas yang mumpuni bagi pasangan Prabowo-Gibran, mencapai angka lebih dari 58 persen di quick count sehingga diprediksi menang dalam satu putaran. (LITBANG KOMPAS)
