Perekonomian Turun, Bansos Diapresiasi

Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah bidang ekonomi menurun. Publik apresiasi upaya pemerintah salurkan bansos.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memberikan keterangan pers seusai acara Istana Berbatik di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 1 Oktober 2023.

Hasil survei berkala Kompas periode Desember 2023 secara umum menunjukkan, pada tahun keempat pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin terjadi sedikit penurunan kepuasan terhadap kinerja pemerintah.

Salah satu bidang yang menyumbang penurunan kepuasan adalah ekonomi. Kepuasan di bidang ini pada periode Desember 2023 turun 0,7 persen menjadi 60,8 persen. Hal itu bisa jadi dipengaruhi kondisi perekonomian yang sedikit lesu dan berimbas pada hidup sehari-hari.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Sejumlah indikator makro-ekonomi menunjukkan hal itu. Pertumbuhan ekonomi, yang sebelumnya stabil di level 5 persen selama tujuh triwulan berturut-turut sejak pemerintah berhasilmengendalikan pandemi Covid-19, pada triwulan III tahun 2023 turun menjadi 4,94 persen.

Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat mengalami pelemahan, mendekati Rp 16.000 per dollar AS, sejak akhir tahun lalu dan sekarang bertahan di angka Rp 15.600. Kenaikan harga sejumlah barang kebutuhan pokok yang dirasakan masyarakat sejak 2022 berlanjut hingga sekarang.

Hal itu terjadi meski pemerintah berhasil menekan inflasi menjadi kurang dari 3 persen (2,86 persen secara tahunan) pada November 2023. Pada awal tahun, angkanya masih di kisaran 5 persen. Tingkat suku bunga acuan yang memengaruhi dunia usaha terpaksa dinaikkan Bank Indonesia pada Oktober menjadi 6 persen.

Ketidakpuasan terhadap kinerja bidang ekonomi diungkapkan lebih besar oleh responden di kota (42 persen). Ketidakpuasan meningkat seiring dengan semakin tingginya pendidikan responden. Pada responden lulusan sekolah dasar, ketidakpuasan 35 persen. Pada responden lulusan sekolah menengah, ketidakpuasan 41,6 persen, sedangkan pada responden berpendidikan tinggi, ketidakpuasan mencapai 51,1 persen.

Dilihat per subbidang, ketidakpuasan tertinggi responden ditujukan terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran (47,4 persen). Angka ini lebih kurang sama dengan periode Agustus (47,2 persen). Artinya, belum ada upaya yang berhasil dilakukan pemerintah dalam penyediaan lapangan kerja untuk masyarakat.

Meski tingkat pengangguran terbuka setahun terakhir turun 0,54 persen atau berkurang 560.000 orang, masih terdapat 7,86 juta orang yang menganggur. Tingkat pengangguran di kalangan berpendidikan tinggi atau yang mengenyam bangku kuliah bertambah. Hal itu terjadi karena lapangan kerja yang tersedia lebih menyerap tenaga kerja berpendidikan rendah atau menengah.

Mengingat lulusan perguruan tinggi umumnya berada di perkotaan, pengangguran pun lebih banyak di kota. Ketidakpuasan terhadap kinerja ekonomi akhirnya banyak diutarakan responden perkotaan.

Pada kinerja tiga subbidang lain, yaitu pemerataan pembangunan antarwilayah, pemenuhan sendiri kebutuhan pangan dalam negeri, serta pemberdayaan petani dan nelayan kepuasan publik sedikit menurun. Namun, publik mengapresiasi upaya pemerintah mengendalikan harga barang dan jasa. Kepuasan terhadap pengendalian inflasi meningkat dari 51,1 persen (Agustus) menjadi 53 persen (Desember).

Iklan

Kesejahteraan sosial

Dalam kondisi ekonomi lesu yang menyebabkan penurunan kepuasan terhadap kinerja ekonomi, publik mengapresiasi upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Survei Kompas periode ini menunjukkan kepuasan responden terhadap kinerja bidang kesejahteraan sosial naik cukup besar, yakni 3,7 persen menjadi 80,1 persen. Angka kepuasan di bidang ini yang tertinggi selama pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi.

Kepuasan terhadap kinerja kesejahteraan sosial terbanyak diutarakan responden di perdesaan (82,8 persen). Kepuasan lebih banyak berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah hingga bawah. Semakin tinggi status sosial, kian berkurang tingkat kepuasan responden terhadap kinerja kesejahteraan sosial.

Baca juga: Beban Pemerintah Jaga Inflasi dan Daya Beli Tambah Berat

Pada kelompok masyarakat kelas bawah, kepuasan terhadap bidang kesejahteraan mencapai 79,8 persen. Pada kelas menengah-bawah, angkanya 83,5 persen. Di kalangan kelas menengah-atas, tingkat kepuasan berkurang menjadi 76,8 persen. Angkanya mengecil lagi pada kelompok masyarakat kelas atas, yaitu 63,8 persen.

Ditelisik lebih lanjut, kenaikan kepuasan ini terkait dengan kinerja pemerintah dalam memberikan bantuan langsung untuk kesejahteraan masyarakat. Kepuasan terhadap kinerja tersebut naik 4,3 persen dibandingkan survei Agustus.

Peningkatan kepuasan bisa dipahami karena selama tiga bulan terakhir, pemerintah gencar menyalurkan paket kebijakan stimulus fiskal kepada masyarakat kelas menengah dan bawah. Tujuannya, menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Warga membawa beras dan bantuan bahan kebutuhan pokok yang diserahkan Presiden Joko Widodo kepada 500 keluarga di gudang Bulog Sumatera Barat, Kota Padang, 25 Oktober 2023. Presiden juga menjanjikan bantuan langsung tunai (BLT) dampak El Nino sebesar Rp 400.000 untuk dua bulan, November-Desember 2023.

Di sektor pangan, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) guna mengantisipasi dampak El Nino. Jumlahnya Rp 200.000 per bulan pada November-Desember 2023 kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan.

Ada pula bantuan penyaluran beras sebanyak 10 kilogram kepada 21,3 juta KPM. Sedianya program penyaluran beras ini diberikan pada September-November, tetapi akhirnya diteruskan. Selain di sektor pangan, ada pula bantuan pemerintah atau subsidi untuk penguatan UMKM lewat percepatan penyaluran kredit usaha rakyat dan penguatan sektor properti.

Peningkatan kepuasan terlihat pula terhadap kinerja pemerintah dalam pelayanan kesehatan masyarakat (80,9 persen). Ingatan kolektif publik mengenai pengendalian pandemi masih kuat terkait layanan kesehatan yang kemudian memengaruhi penilaian.

Baca juga: Tantangan Menguatkan Kesejahteraan Sosial

Namun, kepuasan terendah di bidang kesejahteraan sosial ditujukan pada upaya mengatasi kemiskinan. Meski kemiskinan bisa diturunkan 0,21 persen, jumlahnya masih cukup besar, yakni 25,9 juta jiwa.

Publik mengapresiasi upaya pemerintah menyalurkan bantuan sosial menghadapi kondisi ekonomi yang lesu. Namun, bantuan yang sifatnya sebagai umpan dan hanya sementara ini belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Dibutuhkan ”kail” atau bahkan ”perahu” untuk mengatasi dua masalah tersebut. (LITBANG KOMPAS)

Baca juga: Kepuasan terhadap Kinerja Ekonomi Menguat