Kinerja Politik Diapresiasi, Penegakan Hukum Masih Mengganjal

Tingkat kepuasan pada kinerja pemerintah bidang politik dan keamanan menguat. Kinerja penegakan hukum masih mengganjal.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Poster Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat kampanye Pilpres 2019 masih terpasang di sebuah warung di Cipayung, Tangerang Selatan, Banten, 28 Agustus 2022.

Tingkat kepuasan masyarakat pada kinerja pemerintah di bidang politik dan keamanan makin menguat. Di sisi lain, kinerja penegakan hukum masih menjadi ganjalan yang tak kunjung terselesaikan. Dinamika persepsi publik terhadap kinerja di kedua bidang ini terekam dalam survei Kompas pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Hasil survei tatap muka ini menunjukkan tingkat kepuasan atas kinerja pemerintah pada bidang politik dan keamanan naik ke angka 80,2 persen.

Capaian kinerja di bidang ini sedikit membaik dibandingkan pengukuran sebelumnya di Agustus 2023. Saat itu, tingkat kepuasan publik pada kerja pemerintah di bidang politik dan keamanan tercatat di angka 79,3 persen. Kenaikan kepuasan masyarakat ini melanjutkan tren positif yang telah terbangun setidaknya sejak satu setengah tahun terakhir.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Dibandingkan dengan kinerja pemerintah dalam bidang lain, kepuasan pada kerja-kerja terkait politik dan keamanan menjadi yang paling tinggi. Tingginya capaian pada bagian ini hanya mampu disamai kinerja di bidang kesejahteraan sosial dengan tingkat kepuasan mencapai 80,1 persen.

Pada aspek-aspek kinerja bidang politik dan keamanan, kemampuan pemerintah membangun sikap menghargai perbedaan atau toleransi menjadi faktor utama yang mendorong tingkat kepuasan publik. Sebanyak 80,6 persen responden mengaku puas dengan kerja pemerintah pada aspek itu. Ini sejalan dengan tingkat kepuasan pada kebebasan berpendapat. Dalam survei kali ini, tak kurang dari tiga perempat responden mengaku puas dengan jaminan kebebasan berpendapat yang diberikan oleh pemerintah.

Meskipun begitu, bukan berarti publik merasa pendapat mereka telah didengar pemerintah. Sebab, tingkat kepuasan pada aspek peran masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan masih terpaut cukup jauh. Ada 69 persen dari masyarakat yang merasa terpenuhinya aspek tersebut.

Celah perbaikan dalam kinerja pemerintah di bidang politik dan keamanan masih terbuka luas. Pada aspek jaminan rasa aman kepada warga dari tekanan, ancaman, dan kejahatan, apresiasi positif baru berada di 67 persen.

Masih relatif rendahnya kepuasan publik dalam hal jaminan rasa aman ini sejalan dengan persepsi mereka terhadap kinerja pada aspek penanganan konflik antarkelompok. Penilaian kinerja aspek ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah menghadapi ancaman gerakan separatis dan potensi konflik horizontal di masyarakat. Di aspek ini, responden yang puas hanya sedikit di atas 60 persen.

Iklan

Penegakan hukum

Berbanding terbalik dengan bidang politik dan keamanan, apresiasi publik terhadap kerja pemerintah di bidang penegakan hukum merosot. Survei Desember ini menangkap tingkat kepuasan terhadap kinerja penegakan hukum turun di angka 58,3 persen. Angka itu turun lebih dari 3 persen dari hasil pengukuran sebelumnya.

Melihat latar belakang responden, ketidakpuasan ini lebih banyak diungkapkan responden dengan berpendidikan menengah dan tinggi. Mereka yang berasal dari kelas sosial menengah atas dan kelas atas juga menyuarakan ketidakpuasan pada kinerja pemerintah dalam menegakkan hukum.

Buruknya capaian penegakan hukum ini semakin kentara dibandingkan bidang kerja lain. Tingkat kepuasan publik pada bidang ini jadi yang terendah.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo seusai menjalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, 23 November 2023. Syahrul juga melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri kepada Polda Metro Jaya atas kasus pemerasan terhadap dirinya terkait kasus tersebut.

Selain itu, capaian ini makin mengukuhkan kinerja penegakan hukum menjadi persoalan menahun yang tak kunjung selesai. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, bidang kerja ini belum pernah menyentuh angka kepuasan di atas 66 persen. Tak ayal, tingkat kepuasan pada bidang ini selalu di bawah angka kepuasan terhadap kinerja pemerintah secara umum.

Tergerusnya tingkat kepuasan publik pada bidang penegakan hukum didorong penurunan penilaian per aspek yang merata. Di lima aspek penilaian dalam bidang kerja penegakan hukum, tidak ada satu aspek pun yang membaik. Namun, dari aspek-aspek yang dinilai, pemberantasan suap dan jual-beli hukum jadi yang paling buruk di mata masyarakat.

Baca juga: Menimbang Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di aspek ini hanya sedikit berada di kisaran angka 39 persen. Minimnya penilaian pada aspek ini sejalan dengan apresiasi pada aspek pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hasil survei menunjukkan, baru 52 persen dari responden yang merasa puas dengan kinerja pada aspek tersebut.

Di luar dua aspek itu, penuntasan kasus hukum jadi aspek dengan apresiasi yang masih relatif terjaga. Selain itu, apresiasi masih cukup tinggi diberikan pada aspek kesamaan perlakuan di mata hukum. (LITBANG KOMPAS)

Baca juga: Kesetaraan Menjaga Kepercayaan Publik