Kinerja Politik Diapresiasi, Penegakan Hukum Masih Mengganjal

Tingkat kepuasan masyarakat pada kinerja pemerintah bidang politik keamanan makin menguat. Di sisi lain, kinerja penegakan hukum masih jadi ganjalan yang tak kunjung terselesaikan. Dinamika persepsi publik terhadap kinerja di kedua bidang ini terekam dalam survei Kompas pada 29 November hingga 4 Desember 2023. Hasil survei tatap muka ini menunjukkan, tingkat kepuasan atas kinerja pemerintah pada bidang politik dan keamanan naik ke angka 80,2 persen.

Capaian kinerja di bidang ini sedikit membaik dibandingkan dengan pengukuran sebelumnya pada Agustus 2023. Saat itu, tingkat kepuasan publik pada kerja pemerintah di bidang politik dan keamanan tercatat di angka 79,3 persen. Kenaikan kepuasan masyarakat ini melanjutkan tren positif yang telah terbangun setidaknya sejak satu setengah tahun terakhir. Dibandingkan dengan kinerja pemerintah dalam bidang lain, kepuasan pada kerja-kerja terkait politik dan keamanan jadi yang paling tinggi. Tingginya capaian pada bagian ini hanya mampu disamai kinerja di bidang kesejahteraan sosial dengan tingkat kepuasan mencapai 80,1 persen.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

KOMPAS

gratis konten pemilu

Pada aspek-aspek kinerja bidang politik dan keamanan, kemampuan pemerintah membangun sikap menghargai perbedaan atau toleransi jadi faktor utama yang mendorong tingkat kepuasan publik. Sebanyak 80,6 persen responden mengaku puas terhadap kerja pemerintah pada aspek itu. Ini sejalan dengan tingkat kepuasan pada kebebasan berpendapat. Dalam survei kali ini tak kurang dari tiga perempat responden mengaku puas terhadap jaminan kebebasan berpendapat yang diberikan oleh pemerintah.

Meskipun begitu, bukan berarti publik merasa pendapat mereka telah didengar pemerintah. Pasalnya, tingkat kepuasan pada aspek peran masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan masih terpaut cukup jauh. Ada 69 persen dari masyarakat yang merasa terpenuhinya aspek tersebut.

Baca juga: Survei Litbang ”Kompas”: Suap Masih Bayangi Kinerja Penegakan Hukum

Iklan

Celah perbaikan dalam kinerja pemerintah di bidang politik dan keamanan masih terbuka luas. Pada aspek jaminan rasa aman kepada warga dari tekanan, ancaman, dan kejahatan, apresiasi positif baru berada di sekitar 67 persen.

Masih relatif rendahnya kepuasan publik dalam hal jaminan rasa aman ini sejalan dengan persepsi mereka terhadap kinerja pada aspek penanganan konflik antarkelompok. Penilaian kinerja aspek ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah menghadapi ancaman gerakan separatis dan potensi konflik horizontal di masyarakat. Di aspek ini, responden yang puas hanya sedikit di atas 60 persen.

Penegakan hukum

Berbanding terbalik dengan bidang politik dan keamanan, apresiasi publik terhadap kerja pemerintah di bidang penegakan hukum merosot. Survei Desember ini menangkap tingkat kepuasan terhadap kinerja penegakan hukum turun di angka 58,3 persen. Angka itu turun lebih dari 3 persen dari hasil pengukuran sebelumnya.

Melihat latar belakang responden, ketidakpuasan ini lebih banyak diungkapkan responden dengan berpendidikan menengah dan tinggi. Mereka yang berasal dari kelas sosial menengah atas dan kelas atas juga menyuarakan ketidakpuasan pada kinerja pemerintah dalam menegakkan hukum. Buruknya capaian penegakan hukum ini semakin kentara dibandingkan dengan bidang kerja lain. Tingkat kepuasan publik pada bidang ini jadi yang terendah.

Selain itu, capaian ini makin mengukuhkan kinerja penegakan hukum menjadi persoalan menahun yang tak kunjung selesai. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, bidang kerja ini belum pernah menyentuh angka kepuasan di atas 66 persen. Tak ayal, tingkat kepuasan pada bidang ini selalu di bawah angka kepuasan terhadap kinerja pemerintah secara umum.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Hakim Agung Gazalba Saleh mengenakan rompi tahanan dan digiring petugas menuju mobil tahanan setelah diperiksa dan dinyatakan menjadi tersangka kasus suap di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (8/12/2022).

Tergerusnya tingkat kepuasan publik pada bidang penegakan hukum didorong penurunan penilaian per aspek yang merata. Di lima aspek penilaian dalam bidang kerja penegakan hukum, tidak ada satu aspek pun yang membaik. Namun, dari aspek-aspek yang dinilai, pemberantasan suap dan jual beli hukum jadi yang paling buruk di mata masyarakat.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di aspek ini hanya sedikit berada di kisaran angka 39 persen. Minimnya penilaian pada aspek ini sejalan dengan apresiasi pada aspek pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hasil survei menunjukkan, baru 52 persen responden yang merasa puas terhadap kinerja pada aspek tersebut.

Di luar dua aspek itu, penuntasan kasus hukum jadi aspek dengan apresiasi yang masih relatif terjaga. Selain itu, apresiasi masih cukup tinggi diberikan pada aspek kesamaan perlakuan di mata hukum.