Geliat Pembangunan Sumsel di Tengah Tarikan Politik

Sumsel adalah daerah kaya sumber daya alam dengan tarikan politik para patron lokal. Muncul ancaman terhadap berjalannya demokrasi dari perilaku pragmatisme politik dan politik uang.

DENTY PIAWAI NASTITIE

Aktivitas masyarakat di tepi Sungai Musi, Sumatera Selatan, Selasa (25/8/2020). Terlihat Jembatan Ampera yang megah dan bersejarah.

Berkendara dari Palembang ke arah Kabupaten Lahat, siapa pun akan kerap menemui truk-truk besar pengangkut sawit dan ”dicegat” pelintasan kereta yang memakan waktu tunggu cukup lama. Hal itu karena yang lewat adalah jenis kereta batubara rangkaian panjang (babaranjang) yang rata-rata menarik 60 gerbong berisi batubara dengan panjang kereta hampir 1 kilometer.

Batubara itu diangkut dari Stasiun Tanjung Enim Baru di Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel) sejauh 409 km ke Stasiun Tarahan, Lampung. Mineral itu selanjutnya akan menjadi bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk menerangi Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Laman PT KAI mencatat, untuk periode Januari-September 2021 saja ada 28,84 juta ton batubara yang diangkut kereta babaranjang.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Tak hanya batubara, Sumsel juga penghasil karet terbesar di Indonesia (1 juta ton), kelapa sawit (3,8 juta ton crude palm oil/CPO), dan gabah kering giling (2,7 juta ton). Sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, serta pertanian dan kehutanan menjadi penyokong terbesar PDRB provinsi ini.

Kinerja perekonomian Sumsel triwulan-I 2023 tercatat tumbuh 5,11 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang 5,03 persen (yoy) dan regional Sumatera yang 4,79 persen (yoy). Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku yang menjadi cerminan nilai produksi seluruh sektor ekonomi Sumsel mencapai Rp 151,4 triliun.

Tengok pula Palembang yang sejak Maret 2019 sudah memiliki LRT (lintas rel terpadu) pertama di Indonesia (LRT Jabodebek bahkan masih tahap utilisasi awal saat ini). Lintasan LRT sepanjang 23,4 km ini menghubungkan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II hingga kompleks olahraga Jakabaring Sport City (JSC).

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Kereta lintas rel terpadu (LRT) Palembang melintasi kawasan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (16/6/2023). Kereta yang menjadi sarana penghubung Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II dengan kompleks olahraga Jakabaring dengan rute sejauh 22,3 kilometer tersebut saat ini melakukan 94 perjalanan per hari.

Merunut ke belakang, kompleks olahraga Jakabaring seluas 325 hektar yang ada di sebelah utara Kota Palembang, pada tahun 2001 masih merupakan kawasan rawa. Mulai tahun 2004, Jakabaring disulap menjadi kompleks stadion olahraga modern untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XVI. Pemprov Sumsel bercita-cita menjadikan Palembang sebagai sport city tingkat internasional.

Kompleks JSC menjadi penanda kota Palembang tempat penyelenggaraan Asian Games 2018 untuk beberapa cabang olahraga. Sejumlah venue pernah menjadi perhatian karena termasuk kualitas terbaik, seperti danau buatan, bowling center, serta menembak.

Secara keseluruhan, megaproyek LRT, JSC, dan berbagai sarana penunjangnya ditengarai menelan anggaran hingga puluhan triliun rupiah. Sejumlah pihak bahkan menghitung, sejak awal masa pembangunan 2015, biaya total mencapai Rp 93 triliun. Bandingkan dengan APBD Sumsel 2023 Rp 10,7 triliun.

Baca juga : Penguasaan Partai Nasionalis Kian Terpencar

Politik balik arah

Arah pembangunan yang hendak menjadikan Palembang sebagai ”Kota Sport Internasional” pada era Gubernur Alex Noerdin (2008-2018) mendapat kritikan karena menjadikan ibu kota Sumsel sebagai mercusuar di tengah situasi keterpurukan infrastruktur dan kemiskinan di daerah sekitarnya.

Faktanya, hingga kini Sumsel masih menyimpan persoalan angka kemiskinan dan lapangan kerja relatif tinggi. Jumlah penduduk miskin per Maret 2023 masih 1,046 juta jiwa (11,78 persen) dan baru turun sebanyak 99.000 jiwa dibandingkan Maret 2022.

Tak sekadar lawan politik, Herman Deru yang memenangi Pilkada 2018 juga membalikkan arah pembangunan di Sumsel dari ”Palembang oriented” menjadi ”Sumsel oriented”. Dia membawa jargon “Sumsel maju untuk semua merata dan berkeadilan”.

Alih-alih ”melanjutkan” megaproyek Alex Noerdin, pembangunan di Sumsel diarahkan untuk ketahanan pangan dimulai dari ranah rumah tangga. Membalikkan aras politik secara diametral itu faktanya tak sedikit pun meresahkan legitimasi politik Gubernur Herman Deru.

Dalam audiensi di kantor Gubernur Sumsel pada Rabu (2/8/2023), Herman Deru menampik bahwa aras pembangunan saat ini merupakan ”kebalikan” atau meninggalkan arah pembangunan gubernur sebelumnya. Bagi Herman, hal ini merupakan kebutuhan mendasar masyarakat Sumsel yang dibuktikan dengan berbagai indikator pencapaian pembangunan daerah terutama inflasi.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Herman Deru

Kemantapan jalan di Sumsel pada 2021 mencapai 93,94 persen atau membaik dibandingkan 2020 (90,02 persen) dan 2019 (79,17 persen). Perbaikan jalan itu disempurnakan dengan terhubungnya sejumlah ruas tol Trans-Sumatera di Sumsel, seperti ruas Palembang-Lampung dan Palembang-Indralaya-Prabumulih.

Pemprov Sumsel juga berupaya membangun pelabuhan laut dalam Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin. Langkah ini dipandang strategis agar komoditas ekspor dapat dikirim langsung melalui Sumsel, bukan daerah lain.

Angka pertumbuhan ekonomi Sumsel pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 berhasil mencapai 5,23 persen. Sementara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB/kapita Sumsel tahun 2022 meningkat menjadi Rp 68,34 juta dari tahun sebelumnya Rp 57,49 juta.

”Mereka semua harus secara proporsional merasakan sentuhan provinsi,” kata Herman Deru. Hal itu dibuktikan dengan bantuan gubernur khusus (bangubsus) bagi semua 17 kabupaten/kota yang terkendala anggaran pembangunan infrastruktur akibat pandemi Covid-19. Setiap daerah mendapat bantuan anggaran hingga Rp 100 miliar.

Menurut Gubernur yang dilantik pada 1 Oktober 2018 ini, di tahun pertama saja dirinya sudah menjalankan semua kewajiban provinsi terhadap infrastruktur senilai kurang lebih Rp 4 triliun atau hampir separuh APBD.

”Infrastruktur provinsi kami tingkat kerusakan lima terendah, makanya Pak Jokowi datang karena jalan rusak itu enggak ke Sumsel,” kata Herman Deru.

Baca juga : Ganjar Pranowo Minta Dukungan Kader PDI-P hingga Tingkat Anak Ranting di Sumsel

Korupsi birokrasi

Meski pembangunan gencar dilaksanakan di Sumsel, kasus-kasus korupsi birokrasi terus mendera. Pada Jumat (15/10/2021), KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin.

Ayah Dodi, eks Gubernur Sumsel Alex Noerdin, pada pertengahan September 2021 juga ditetapkan sebagai tersangka. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan Alex Noerdin sebagai tersangka korupsi dana hibah Masjid Raya Sriwijaya yang merugikan negara Rp 130 miliar.

Pengajar Universitas Sriwijaya, Palembang, Ardiyan Saptawan, menuding niat baik penyelenggaraan pilkada langsung untuk memilih kepala daerah sesuai keinginan rakyat telah dikhianati politik uang, yang diikuti perilaku koruptif kepala daerah demi mengembalikan modal yang habis saat mengikuti pilkada.

Menurut Ardiyan, karakteristik sebagian pemilih yang pragmatis juga turut menyuburkan praktik politik uang. Begitu terpilih, rongrongan partai politik untuk ”balas jasa” atas dukungan saat pilkada pun muncul sehingga kepala daerah terus berupaya mencari celah untuk mendapatkan sejumlah uang.

Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Selatan Nunik Handayani mengatakan, yang paling banyak dikorupsi adalah anggaran infrastruktur.

Caranya, dengan mematok dana komitmen yang wajib disetor kontraktor atau ijon proyek sebelum tender dilakukan. ”Apalagi, pelaksanaan tender juga kurang transparan,” katanya. (LITBANG KOMPAS)

Baca juga : Sumsel Masih Rawan Politik Uang