Saling Tuding Penyebab Polusi Udara

Warganet tampak skeptis dengan pernyataan para pejabat publik terkait solusi yang ditawarkan dalam mengatasi buruknya kualitas udara di Jabodetabek.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Deretan gedung perkantoran di kawasan Sudirman, Jakarta, diselimuti kabut asap polusi, Kamis (10/8/2023). Berdasarkan situs IQAir, Kamis sekitar pukul 07.00, kualitas udara Jakarta dalam kondisi tidak sehat.

Persoalan polusi udara masih ramai dibicarakan warganet di media sosial. Secara rutin, warganet memantau akun-akun yang secara berkala memberikan data kualitas udara di sejumlah kota dan kabupaten. Isu-isu ini justru ditanggapi sejumlah pejabat pemerintah dengan menekankan perubahan pada perilaku masyarakat.

Litbang Kompas memantau isu tersebut selama delapan hari (9-16 Agustus 2023) melalui aplikasi Talkwalker dengan kata kunci ”udara” dan saringan bahasa Indonesia. Kata kunci ini lebih populer digunakan warganet dibandingkan ”polusi”, ”kualitas udara”, ataupun ”polusi udara”. Hasilnya, terdapat 130.000 percakapan serta 680.000 interaksi di antara warganet dari berbagai media sosial dan pemberitaan media massa daring.

Serupa dengan isu-isu terkait lingkungan maupun sosial masyarakat, isu kualitas udara yang memburuk, terutama di Jabodetabek, itu dimulai oleh satu-dua cuitan akun pemengaruh (influencers). Salah satunya akun Piotr Jakubowski (@piotrj) yang merupakan Co-Founder PT Nafas Aplikasi Indonesia (aplikasi pemantau kualitas udara di Indonesia atau dikenal Nafasid). Sudah lama Piotr Jakubowski melalui akunnya di Twitter memberikan informasi buruknya kualitas udara disertai berbagai cara untuk menanggulanginya.

Dilihat dari lini masa percakapan, isu tersebut berjalan secara organik atau lebih banyak berisi percakapan dari akun-akun warganet. Secara tiba-tiba volume percakapan di medsos meningkat pada 13 Agustus 2023 pukul 11.00-12.00 WIB karena didorong oleh postingan para akun bot. Dengan narasi yang lebih kurang sama, akun-akun bot mengunggah postingan yang berisi ajakan untuk menggunakan transportasi publik dan beralih ke kendaraan listrik.

Baca juga: Kebijakan Lemah Tak Diperbaiki, Polusi Udara Kian Menjadi

Volume percakapan kembali meningkat pada 14 Agustus 2023 pukul 20.00-21.00 yang kali ini lebih banyak diisi secara organik oleh warganet yang kontra dengan tindakan pemerintah. Tingginya percakapan dipicu oleh pemberitaan media daring terkait pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar yang tengah menggodok pajak pencemaran lingkungan. Selain itu, persyaratan uji emisi juga diperlukan untuk perpanjangan STNK dan pembayaran pajak kendaraan.

Warganet banyak yang tidak setuju terhadap pernyataan itu karena menilai pemerintah justru terkesan menyalahkan masyarakat dan memberi beban tambahan kepada mereka. Kemarahan warganet juga dipicu oleh sejumlah pemberitaan media daring yang menyatakan bahwa pemerintah mendorong publik untuk tidak lagi menggunakan bahan bakar pertalite dan beralih ke pertamax yang harganya lebih mahal.

Ketidaksetujuan warganet atas pernyataan pemerintah itulah yang mendorong inisiatif sejumlah akun untuk mencari penyebab buruknya kualitas udara belakangan ini. Hal ini akhirnya memicu tingginya volume percakapan pada 15 Agustus 2023 pukul 11.00-12.00. Beberapa akun di Twitter membagikan pantauan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) yang menunjukkan tampilan visual dari asap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berada di sekitar Jabodetabek.

Saling tuding

Dengan mengandalkan hasil pantauan CREA itulah, warganet beramai-ramai menarik kesimpulan bahwa kualitas buruk udara di Jabodetabek belakangan ini disebabkan oleh aktivitas PLTU. Tudingan warganet ini memang mengesampingkan sejumlah faktor meteorologi seperti sinar matahari, suhu, kelembaban, dan arah angin. Namun, reaksi ini dapat dipahami karena sejauh ini pemerintah hanya terkesan mendorong pemakaian kendaraan listrik sebagai solusi polusi udara saat ini.

Gejolak isu dan ancaman polusi udara tersebut akhirnya menggerakkan Presiden Joko Widodo untuk mengadakan rapat terbatas dan mengeluarkan arahan sebagai upaya penanganan pada Senin, 14 Agustus 2023. Menurut Presiden, ada tiga penyebab polusi udara yang kian parah saat ini, yakni kemarau panjang tiga bulan terakhir, gas emisi transportasi, dan industri yang menggunakan batubara. Maka, ada rencana jangka pendek, menengah, dan panjang yang dijadikan arahan Presiden Jokowi, seperti rekayasa hujan hingga pengawasan industri dan pembangkit listrik.

Baca juga: Mayoritas Sumber Emisi di Jabodetabek Berasal dari Aktivitas Transportasi Lokal

Ada sejumlah kebijakan pemerintah di tingkat daerah hingga pusat menyikapi arahan presiden terkait mitigasi polusi udara buruk tersebut. Misalnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendorong penerapan kebijakan bekerja dari rumah (WFH), pengetatan uji emisi, dan pendisiplinan kendaraan di atas 2.400 cc untuk menggunakan pertamax turbo.

Begitu juga dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mendorong penggunaan kendaraan listrik yang dimulai dengan pengadaan operasional di lembaga pemerintahan dan swasta di Jabodetabek. Selain itu, saat ini Kemenhub juga menggodok aturan penerapan kendaraan ”4 in 1” di Jakarta. Harapannya, publik beralih ke berbagai transportasi publik.

Solusi polusi udara yang ditawarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mengarah pada mobilitas berkendara itu sejalan dengan data yang dirilis oleh KLHK. Menurut laporan KLHK 2022, sektor transportasi menyumbang polusi Jakarta sebesar 44 persen atau terbesar dibandingkan sektor lainnya, seperti industri (31 persen), perumahan (14 persen), energi manufaktur (10 persen), dan komersial (1 persen).

Meskipun demikian, warganet juga berpendapat bahwa aktivitas PLTU di sekitar Jabodetabek juga berkontribusi besar terhadap persoalan polusi udara. Hal ini terlihat dari sepuluh akun terpopuler (top ten influencers) yang didominasi oleh akun influencers di Twitter. Unggahan konten warganet banyak berisikan satir serta komentar tentang ketidaksetujuan dengan upaya pemerintah dan gugatan terhadap lemahnya pemerintah untuk menertibkan aktivitas belasan industri PLTU di sekitar Jabodetabek.

Belum solutif

Pada akhirnya, diskursus terkait polusi udara di Jabodetabek tersebut masih berputar pada aksi saling tuding. Pihak warganet menuding industri PLTU, sedangkan pemerintah tetap bersikukuh menyorot sektor transportasi menjadi biang keladi permasalahan itu. Terbatasnya informasi yang tersampaikan kepada publik membuat kedua pihak antara warganet dan pemerintah terkesan kurang sinkron terhadap penyebab polusi udara di Jabodetabek.

Baca juga: Waspada Polusi Udara, Belum Saatnya Melepas Masker

Khusus di medsos, pemerintah justru mengambil langkah yang tidak tepat untuk mengantisipasi derasnya isu polusi udara ini. Terpantau pada 16 Agustus 2023 pukul 19.00-20.00, banyak akun bot yang mengunggah konten serupa di Twitter. Dengan kata kunci ”Solusi Polusi Udara” dan tagar #FaktaPLTU, akun-akun bot ini menuliskan pesan yang sama, yakni PLTU bukan penyebab utama buruknya udara Jakarta.

Memang, ada banyak faktor yang menyebabkan buruknya kualitas udara. Begitu juga dengan solusi yang diperlukan, bukan hanya mengharapkan berubahnya perilaku masyarakat saja. Pemerintah juga perlu menguatkan implementasi kebijakan ataupun pengawasan dan penegakan aturan di lapangan, terutama kepada sektor-sektor yang berkontribusi menyumbang emisi karbon dalam aktivitas kesehariannya. (LITBANG KOMPAS)