Debut Awal Politik Kaesang, Mengapa Harus Pilkada Kota Depok?

Jika Kaesang jadi maju dalam Pilkada Depok, tentu akan menjadi pertaruhan karena akan melawan dominasi PKS di wilayah tersebut. Mampukah Kaesang?

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Jelang Pemilu 2024, foto putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, banyak menghiasi sudut-sudut Kota Depok, seperti terlihat di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat, Sabtu (27/5/2023). Diketahui, putra pertama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, kini menjadi Wali Kota Surakarta dan putra mantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, menjadi Wali Kota Medan.

Langkah putra bungsu Presiden Joko Widodo untuk mantap maju sebagai kandidat wali kota Depok tentu menjadi keputusan besar. Bukan hanya karena sebagai lompatan awal berkarier dalam politik, melainkan pencalonannya di wilayah basis suara PKS itu juga terhitung berani dengan pertaruhan besar untuk memenangi pemilihan.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Pencalonan Kaesang Pangarep, anak ketiga Presiden Jokowi, untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok, menambah daftar panjang trah Jokowi untuk berkecimpung dalam politik.

Keputusan Kaesang, yang selama ini dikenal sebagai pengusaha muda dan banyak bergelut dengan industri kreatif, selayaknya akan jauh dari proyeksi untuk juga akan mengikuti jejak karier dalam politik.

Kemantapan hati Kaesang untuk maju dalam gelanggang pilkada tersiar dalam pernyataan resmi yang diunggah dalam akun Youtube miliknya pada pekan awal Juni 2023 lalu.

Video singkat yang berdurasi tak sampai dua menit pada bagian akhirnya menampilkan sosok putra bungsu Presiden itu berbicara menyampaikan pernyataan resminya untuk maju dalam Pilkada Kota Depok. Kaesang tampil berkemeja putih, lengkap mengenakan peci hitam yang lekat dengan gaya khas para pejabat.

Dalam politik ada banyak kemungkinan yang bisa saja berbalik dan terjadi begitu cepat. Termasuk dengan pencalonan Kaesang Pangarep yang sebetulnya bisa dibilang terkesan tiba-tiba. Sebab, selama ini Kaesang tak pernah menunjukkan secara gamblang ke hadapan publik soal hasrat politiknya.

Sebagai warga negara yang memenuhi kriteria, Kaesang pun berhak dan tak ada yang salah pula jika pada akhirnya sang putra bungsu ini tertarik untuk juga ikut terjun menjadi politisi.

Namun, tentulah sebagai putra presiden, atensi pada pencalonannya juga diiringi dengan beragam respons termasuk berkaitan dengan isu dinasti politik yang kembali menyeruak.

Wacana pencalonan Kaesang itu dinilai oleh sebagian pihak kian mempertegas sikap persetujuan Presiden Jokowi atas dinasti politik keluarganya. Terpaan isu ini sebetulnya mirip dengan apa yang dialami oleh saudara pendahulu Kaesang yang terjun dalam gelanggang Pilkada 2020.

Saat itu, anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan menantu Presiden, Bobby Nasution, maju sebagai kandidat di pilkada serentak. Keduanya akhirnya berhasil memenangi pemilihan. Gibran kini menjabat Wali Kota Solo dan Bobby menjadi Wali Kota Medan.

Baca juga : Pencalonan Kaesang dan Kiprah Politik Kaum Muda

Dominasi PKS

Di luar itu, hal yang sebetulnya juga menjadi kejutan atas wacana pencalonan Kaesang ini adalah wilayah pemilihan yang berada di Kota Depok. Keputusan Kaesang itu memang terbilang cukup berani dan berbeda dengan para kakaknya yang mengawali kontestasi di wilayah ”kandang” mereka berasal.

Tentunya, saat itu kemenangan untuk Gibran ataupun Bobby sudah terproyeksikan sejak di atas kertas sebagai kandidat yang sangat diunggulkan. Wilayah Depok, Jawa Barat, selama ini memang dikenal sebagai basis pemilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam artian lain, wilayah ini justru merupakan tempat para pendukung oposisi pemerintahan Jokowi.

Sejak mendapat status sebagai kota administratif dan terpisah dari Kabupaten Bogor berdasarkan UU No 15/1999, Kota Depok telah melewati masa kepemimpinan wali kota sebanyak lima periode. Wali kota pertama Depok adalah Badrul Kamal yang saat itu berasal dari kalangan nonpartai politik.

Kemudian pada Pemilihan Wali kota Depok tahun 2005, petahana Badrul Kamal yang berpasangan dengan Syihabudding Achmad bertarung melawan pasangan Nur Mahmudi Ismail-Yuyun. Hasil pemilu yang sempat digugat oleh masing-masing kandidat pada akhirnya memutuskan kemenangan untuk Nur Mahmudi-Yuyun yang diusung oleh PKS.

Hal yang sebetulnya juga menjadi kejutan atas pencalonan Kaesang ini adalah wilayah pemilihan yang berada di Kota Depok.

Nur Mahmudi merupakan politisi berpengalaman dan kader senior PKS. Tahun 1998, saat Partai Keadilan terbentuk, yang merupakan cikal bakal PKS, Nur Mahmudi didapuk sebagai presiden pertama partai itu. Kemudian pada tahun 2000, Nur Mahmudi ditunjuk sebagai menteri kehutanan dan perkebunan dalam Kabinet Persatuan Nasional.

Pada periode pilkada selanjutnya, tahun 2010, Nur Mahmudi yang menggaet Mohamad Idris sebagai wakilnya kembali memenangi pemilihan. Dua periode jabatan wali kota sukses dilanggengkannya.

Memasuki periode pemilihan wali kota Depok 2015, Mohammad Idris sebagai calon wali kota diusung Partai Gerindra dan PKS. Idris yang berpasangan dengan Pradi Supriatna unggul dengan menguasai tidak kurang dari 61 persen suara atas kandidat lawannya, pasangan Dimas Oky Nugroho-Babai Suhaimi.

Dalam pilkada serentak 2020, Idris kembali maju sebagai petahana melawan wakilnya, Pradi, yang juga mencalonkan diri sebagai kandidat. Idris diusung oleh PKS, sedangkan Pradi didukung oleh Gerindra. Hasil pemilihan menetapkan Idris kembali unggul dengan meraih angka kemenangan lebih dari 55 persen suara.

Baca juga : Kaesang Tertarik Terjun ke Dunia Politik Mengikuti Jejak Gibran dan Jokowi

Pertarungan berat

Jejak kepemimpinan di Depok tersebut membuktikan, sepanjang dua dekade PKS berhasil menguasai wilayah ini. Basis besar pemilih PKS di wilayah ini juga tecermin dari penguasaan kursi legislatif di DPRD Kota Depok.

Sejak tahun 2004, PKS memang terbaca keluar sebagai partai yang sangat diperhitungkan yang menguasai lebih dari 10 kursi legislatif Kota Depok. Meskipun pada periode 2014-2019 suara PKS sempat terjun bebas yang mengakibatkan penguasaan kursi hilang hampir separuhnya menjadi hanya enam kursi.

Namun, di Pemilu 2019, PKS kembali menunjukkan tajinya untuk kembali menjadi partai jawara yang mengungguli fraksi lainnya di ruang dewan. Pada periode ini, dari 50 kursi DPRD Kota Depok, PKS memperoleh 12 kursi, disusul PDI-P dan Gerindra yang masing-masing mendapat 10 kursi.

Tak dimungkiri, dominasi PKS yang akan dilawan oleh Kaesang dalam gelanggang Pilkada Depok ini memang akan menjadi pertaruhan yang berat. Sejauh ini, kemantapan hati Kaesang untuk maju pemilihan juga belum disertai dengan deklarasi partai apa yang akan menjadi kendaraan pengusungnya.

Bukan hanya PDI-P, yang notabene memiliki potensi besar menjadi pengusung Kaesang. Sejauh ini, beberapa partai tampak telah memberikan respons positif dan bersedia untuk mengusung Kaesang menjadi ”Depok Satu”.

Golkar, PAN, PPP, Gerindra, hingga PSI menyambut positif pencalonan tersebut dan menganggap sosok Kaesang merupakan anak muda yang potensial dan mampu memenangi pemilihan.

Sementara itu, pada sisi lain, PKS menilai majunya Kaesang pada pemilihan pemimpin Depok merupakan hak yang harus dihormati. Sebagai partai yang mendominasi, PKS pun menunjukkan kepercayaan diri dan kesanggupan untuk berhadapan dengan lawan siapa pun, termasuk putra presiden sekalipun.

Modal popularitas Kaesang sebagai anak muda yang kreatif dan memiliki jejaring luas terhadap berbagai kalangan memang menjadi satu modal besar.

Pada satu sisi, arena pertarungan berat yang dipilih Kaesang di Depok bisa dikatakan pula sebagai bentuk pembuktiannya untuk bertarung secara all out dengan tidak menyandarkan kekuatan politik pada sosok besar sang bapak ataupun partai.

Idealnya, pertarungan pemilihan wali kota ini juga akan menjadi perebutan bagi partai di wilayah Depok. Kehadiran Kaesang dengan segenap keunggulan modal politik yang melekat padanya perlu mendatangkan perluasan suara bagi partai-partai pendukungnya.

Pada akhirnya, gelanggang ini memang akan menjadi pertaruhan berat bagi Kaesang. Salah satunya tentu tidak lepas dari waktu pelaksanaan pilkada yang dilakukan pada November 2024 di mana saat itu sudah ada presiden terpilih hasil Pemilu 2024.

Artinya, jika dibandingkan pilkada di mana Gibran dan Bobby menjadi kontestan saat Jokowi masih aktif menjadi presiden, di Pilkada Kota Depok ini, Kaesang akan berkontestasi tanpa harus ”terbebani” disokong oleh kekuasaan presiden.

Namun, jika ia sukses di pilkada, Kaesang akan tercatat dalam sejarah, setidaknya ia berhasil membuktikan tanpa sokongan Presiden Jokowi yang tidak aktif lagi menjadi presiden, ia mampu menggerus dominasi PKS. Kita lihat saja apakah Kaesang mampu mewujudkannya. (LITBANG KOMPAS)

Baca juga : PDI-P dan Gerindra Buka Pintu untuk Kaesang