Peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah jelang akhir kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, merupakan modal sekaligus tantangan terhadap soliditas kabinet di tengah tarikan politik.
Oleh
Bestian Nainggolan
·5 menit baca
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, sebelum memimpin rapat terbatas terkait Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pascapencabutan PPKM di Istana Presiden, Jakarta (30/1/2023).
Kabinet di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo pantas berbangga sejalan dengan peningkatan apresiasi publik terhadap kinerja pemerintahan dalam menuntaskan beragam persoalan bangsa. Sesuai hasil survei periodik Kompas, kali ini derajat kepuasan publik terekspresikan pada hampir tiga perempat bagian responden. Tepatnya, tujuh dari 10 responden yang diminta penilaiannya menyatakan ”puas” pada kinerja pemerintah.
Besaran apresiasi yang terlontarkan terpaut cukup besar dengan kalangan responden yang hingga kini masih merasa tidak puas terhadap segenap kinerja pemerintahan. Sekurangnya, sebesar 29,9 persen responden yang menyatakan “tidak puas”. Sekalipun demikian, apresiasi yang terlontarkan kali ini menjadi lebih spesial, karena dibandingkan dengan periode survei sebelumnya, khususnya semenjak Oktober 2022 lalu, kepuasan publik kali ini menjadi yang tertinggi.
Kepuasan terhadap kinerja pemerintah tampak pada sebagian besar bidang persoalan. Pemerintah dinilai responsif dalam mengatasi berbagai problem yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dari 20 indikator penilaian persoalan bangsa yang terangkum dalam bidang politik keamanan, penegakan hukum, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat, setidaknya 15 indikator penilaian meningkat dengan besaran capaian yang relatif beragam.
Sementara, terdapat lima persoalan yang dinilai cenderung menurun, kendati tidak terlalu signifikan. Hanya, dari seluruh indikator penilaian, terdapat dua persoalan yang masih menjadi ganjalan lantaran masih di bawah separuh bagian masyarakat yang menyatakan rasa puas.
Menariknya, peningkatan kepuasan publik yang cukup signifikan, justru terjadi pada bidang perekonomian dan penegakan hukum, bidang persoalan bangsa yang sebelumnya paling dikhawatirkan. Pada bidang perekonomian, misalnya, apabila pada periode sebelumnya gerak roda perekonomian cenderung lambat dan kepungan ancaman perekonomian global menghambat kinerja perekonomian, kali ini justru melesat.
KRIS - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo melakukan pengecekan harga bahan-bahan pokok di pasar tradisional dalam kunjungan kerja di Provinsi Jawa Tengah (10/4/2023). Kali ini, Presiden Jokowi meninjau Pasar Legi di Kota Surakarta.
Hasil survei mengungkapkan, sekitar 59,5 persen menyatakan rasa puas terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi gejolak perekonomian. Kepuasan sebelumnya hanya disuarakan sebesar 53,5 persen responden.
Apabila ditelusuri, peningkatan apresiasi terbesar terjadi pada upaya pemerintah dalam mengendalikan harga barang dan jasa. Walaupun keterjangkauan harga barang kebutuhan masih cukup banyak dikeluhkan, namun kali ini sebanyak separuh bagian responden yang menyatakan rasa puas.
Melewati masa hari raya Idul Fitri dengan harga barang kebutuhan pokok yang terkendali, menjadi salah satu bukti kepuasan yang terlontarkan. Dibandingkan dengan penilaian periode survei sebelumnya, peningkatan apresiasi kali ini hingga 12,7 persen.
Selain harga barang dan jasa, apresiasi publik juga tertuju pada beberapa aspek yang terkait dengan bidang kesejahteraan sosial, seperti upaya mengatasi kemiskinan dan berbagai program pemerintah dalam pemberian bantuan sosial. Kendati demikian, dari berbagai bidang persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial, masih terdapat juga persoalan yang kerap dikeluhkan. Upaya dalam penyediaan lapangan kerja, misalnya, masih menjadi batu sandungan, kendati dibandingkan dengan periode sebelumnya mulai dirasakan perbaikan.
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO
Bekas pegawai Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, seusai menjalani pemeriksaan (10/4/2023). Rafael Alun ditahan KPK atas kasus menerima gratifikasi dari wajib pajak atas pengondisian berbagai temuan pemeriksaan pajak.
Penegakan hukum
Gerak perubahan kepuasan ke arah yang lebih positif juga tampak pada bidang persoalan penegakan hukum. Bidang persoalan yang pada periode sebelumnya menuai sorotan terbesar publik, kini beranjak membaik. Tidak kurang dari 59 persen responden mengungkapkan rasa puas.
Respons penanganan terhadap berbagai kasus-kasus hukum yang terjadi belakangan ini tampaknya berkontribusi terhadap perubahan kepuasan publik. Kinerja aparat penegakan hukum dalam memberikan jaminan penegakan hukum yang sama pada setiap warga negara, misalnya, mulai diapresiasi lebih dari separuh bagian responden. Padahal, pada periode lalu, sedemikian terpuruk.
Sebaliknya terhadap kinerja penuntasan kasus-kasus hukum, seperti pemberantasan suap, sogok-menyogok, jual beli kasus hukum. Hingga kini memang masih menjadi problem. Hanya empat dari sepuluh responden yang menyatakan puas pada pemerintah dalam penuntasan kasus-kasus hukum. Akan tetapi, ketimbang periode penilaian sebelumnya, terjadi peningkatan apresiasi.
KOMPAS/ERIKA KURNIA
Irjen Teddy Minahasa memasuki ruang sidang untuk membacakan nota pembelaan atau pleidoi atas tuntutan jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta (13/4/2023). Teddy divonis hukuman seumur hidup atas kasus narkotika.
Gencarnya penanganan berbagai kasus pelanggaran hukum seperti pembunuhan oleh aparat, peredaran narkoba, dan sogok-menyogok yang melibatkan oknum aparat kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman, menguak harapan baru adanya kesungguhan pemerintah dalam menegakan hukum di negeri ini. Cerminan peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja penegakan hukum, sejalan pula dengan peningkatan citra kelembagaan hukum di negeri ini.
Hasil survei menunjukkan, citra positif kepolisian mengalami kenaikan hingga 11 persen. Saat ini, tidak kurang dari 62 persen menyatakan citra kepolisian yang positif. Peningkatan citra juga terjadi pada kelembagaan penegakan hukum lain, seperti Kejaksaan, KPK, hingga MA yang kini citranya dinilai positif oleh hampir dua pertiga bagian responden.
Segenap apresiasi yang terlontarkan menjadi modal sosial yang kuat bagi kabinet pemerintahan Presiden Jokowi dalam menuntaskan berbagai program kerja yang tersisa selama masa jabatan kepemimpinannya. Menjadi modal sosial yang terbilang kuat, lantaran segenap capaiannya itu semakin mengukuhkan kepercayaan publik pada pemerintahannya. Pemerintah diyakini mampu mengatasi segenap persoalan yang mereka rasakan.
Merata
Besaran modal sosial yang terbentuk, tecermin pula dari semakin terkikisnya jurang perbedaan pandangan pada setiap kelompok sosial masyarakat di negeri ini. Hasil survei yang menunjukkan, kecenderungan semakin meratanya pengakuan masyarakat terhadap kepuasan terjadi pada segenap latar belakang identitas responden. Apabila pada hasil survei sebelumnya apresiasi publik tampak berbeda-beda berdasarkan pemilahan kelompok identitas, kali ini jurang pembeda antar kelompok sosial justru mengecil.
Kecenderungan semakin tinggi status sosial ekonomi maupun pendidikan seseorang akan semakin rendah dalam menyatakan kepuasan pada kinerja pemerintah, misalnya, kini redup. Pasalnya, peningkatan derajat kepuasan kali ini lebih besar terjadi pada kalangan berpendidikan tinggi dan kelompok status sosial menengah dan atas responden. Peningkatan demikian semakin memperkecil jarak perbedaan pandangan dicantara kelompok-kelompok masyarakat.
Mengecilnya jarak perbedaan penilaian antar kelompok masyarakat juga tampak pada pemilahan lokasi kediaman responden. Baik mereka yang bermukim di Pulau Jawa ataupun luar Jawa, menyatakan kepuasan yang relatif sama besar. Semua fakta yang terbangun menguatkan pemerataan dan apresiasi kinerja pemerintahan.
LAILY RACHEV - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo meninjau langsung Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten (11/4/2023). Presiden Jokowi ingin memastikan bahwa kesiapan dan desain besar perencanaan arus mudik pada tahun ini dapat berjalan dengan baik.
Namun, pada pemandangan lain, tingginya capaian kepuasan publik perlu dibaca pula sebagai suatu tantangan bagi pemerintah dalam sisa usia kekuasaannya. Khusus dalam persoalan perpolitikan, tidak kurang kompleks tantangan yang menghadang. Berdasarkan hasil survei ini, misalnya, problem laten dalam keseharian masyarakat mulai terkuak.
Indikasi semakin lebar jurang perbedaan penilaian yang terbangun di antara latar belakang politik responden mulai terasakan. Bagi mereka yang tergolong sebagai pendukung Jokowi-Amin dalam Pemilu 2019 lalu, misalnya, tampak semakin tinggi kepuasannya. Tidak kurang dari 83,4 persen yang mengungkapkan rasa puas.
Akan tetapi sebaliknya, kepuasan justru susut menjadi 45,5 persen pada mereka yang bukan pendukung Jokowi-Amin. Membesarnya jurang perbedaan kepuasaan antar-kelompok politik ini potensial membangun sentimen keterbelahan identitas politik.
Di sisi lain, semakin problematik lagi tantangan yang dihadapi dalam membangun soliditas kabinet pemerintahan. Sejalan dengan semakin pendeknya usia kabinet pemerintahan dan di sisi lain semakin gencarnya aktivitas politik jelang Pemilu 2024 dari para anggota kabinet, upaya Presiden Jokowi menjaga tetap positifnya peningkatan kinerja pemerintahan menjadi pertaruhan riil. (Litbang Kompas)
