Jejak Kiprah Kepemimpinan Ganjar di Jateng

Ganjar Pranowo adalah Gubernur Jateng dua periode dan calon presiden 2024 PDI-P. Pelari sepak terjang dan pengalaman politik Ganjar Pranowo di sini.

ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno, dan Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal (Pol) Karyoto (dari kiri ke kanan) melepas 10.338 peserta mudik gratis di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta (17/4/2023).

Ganjar Pranowo merupakan salah satu sosok yang memiliki pengalaman dalam meniti tangga kekuasaan. Setelah menjadi anggota legislatif di DPR RI selama kurang lebih sembilan tahun, Ganjar melanjutkan kiprahnya di lembaga eksekutif sebagai Gubernur Jawa Tengah. Posisi gubernur itu ia emban selama dua periode, yakni kurun 2013-2018 dan 2018-2023.

Pengalaman sebagai kepala daerah ini menjadi bekal sangat penting dalam menghadapi beragam ujian dan tantangan dalam melayani masyarakat dari berbagai latar belakang. Rekam jejaknya dalam menghasilkan sejumlah kebijakan, regulasi, ataupun aturan dapat menunjukkan bagaimana gaya dan cara Ganjar dalam melayani rakyat.

Gubernur Jawa Tengah

Semenjak menduduki kursi Gubernur Jateng, berbagai persoalan silih berganti menghampiri Ganjar. Ujian pertama yang harus ia hadapi sebagai kepala daerah ialah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang. Belum genap sebulan dirinya dilantik sebagai gubernur, ratusan warga Kabupaten Batang berunjuk rasa ke kantornya di Semarang. Mereka menuntut aparat TNI-Polri ditarik dari lokasi rencana pembangunan PLTU dan memindahkan lokasi proyek di luar Batang (Kompas, 5/9/2013).

Tanggapan Ganjar kala itu adalah mengundang 10 perwakilan warga untuk berdialog dengannya di ruang rapat gubernur. Para demonstran yang terdiri dari petani dan nelayan menagih janji kampanye Ganjar untuk membela mereka. Unjuk rasa itu bukan yang pertama dan yang terakhir. Permasalahan terletak pada keengganan penduduk untuk melepaskan lahannya. Pasalnya, lahan lokasi proyek merupakan areal persawahan produktif. Warga khawatir mereka akan kehilangan mata pencarian mereka satu-satunya.

Ganjar dihadapkan pada posisi yang dilema terkait kasus itu. Di satu sisi, pembangunan PLTU berkapasitas 2.000 MW tersebut bagian dari program pengadaan 35.000 MW listrik besutan Presiden Joko Widodo. Terlebih lagi proyek ini memiliki nilai investasi yang fantastis, yakni sekitar Rp 55,6 triliun. Proyek ini merupakan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) terbesar di Asia. Namun, di sisi lainnya, persoalan mata pencarian warga bukanlah hal yang bisa diabaikan. Apalagi, salah satu fokus pemerintahan Ganjar adalah berdaulat pangan (Kompas, 27/9/2013).

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Warga Pegunungan Kendeng mendatangi Kantor Gubernur Jawa Tengah di Kota Semarang (19/12/2016). Mereka ingin menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengenai soal izin lingkungan pendirian pabrik semen di Rembang.

Meskipun urusan mata pencarian dan pangan sangat penting, rencana PLTU Batang pada akhirnya berjalan seperti yang direncanakan pemerintah. Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, rencana pemerintah ini menjadi lebih diprioritaskan.

Namun, di sisi lain pemerintah juga memberikan ruang keberatan bagi para pemilik lahan yang merasa dirugikan. Para pemilik lahan dapat mengajukan keberatan atas ganti rugi ke pengadilan. Setelah sempat tiga tahun tertunda, akhirnya proses konstruksi PLTU yang dikabarkan terbesar di Asia Tenggara itu dapat dimulai pada Maret 2017 setelah 226 hektar lahan selesai dibebaskan (Kompas, 2/3/2017).

Baca juga: Dari Batutulis, Ganjar Akhirnya Dirilis

Di tengah proses panjang pembebasan lahan untuk PLTU Batang, Ganjar juga dihadapkan pada penolakan warga terhadap pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Rembang. Protes warga telah disampaikan langsung kepada Ganjar sejak Mei 2014. Warga merasa khawatir pembangunan pabrik semen dan aktivitas pertambangan dapat merusak ekosistem pegunungan karst dan berdampak pada penghidupan masyarakat setempat.

Dalam menghadapi sejumlah ujian penolakan itu, Ganjar berusaha menunjukkan sikap sebagai jembatan komunikasi antarpihak. Beberapa kali Ganjar berusaha mempertemukan warga, investor, dan Badan Geologi. Akan tetapi, usahanya tidak terlalu banyak membuahkan hasil karena tetap muncul ketegangan dan penolakan yang sebagian di antaranya terus meningkat eskalasinya. Bahkan, sempat terjadi kekerasan yang dilakukan aparat terhadap warga pada November 2014.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM)

Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau lahan Kawasan Industri Terpadi Batang di Desa Ketanggan, Kabupaten Batang, Jawa Tengah (30/6/2020).

Integritas

Drama penolakan pabrik semen semakin bertambah panjang ketika warga akhirnya memenangi putusan peninjauan kembali (PK) dari Mahkamah Agung terhadap gugatan terhadap Gubernur Jateng itu dan PT Semen Indonesia. Bukannya menindaklanjuti putusan MA untuk membatalkan izin, Ganjar malah menerbitkan keputusan baru izin lingkungan pendirian pabrik semen.

Langkah Ganjar itu sontak menuai kritik. Ia lantas mencabut izin lingkungan yang baru saja diterbitkannya setelah diadakan rapat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada akhir 2016. Namun, hanya selang dua bulan kemudian, Ganjar kembali menerbitkan izin lingkungan baru pada Februari 2017.

Baca juga: Serba Mendadak di Batutulis Saat Pengumuman Ganjar Sebagai Capres PDI-P

Itu tentu saja menyulut amarah warga karena seharusnya penerbitan izin menunggu keluarnya kajian lingkungan hidup strategis dari KLHK. Ganjar berdalih, penerbitan izin itu sudah sesuai rekomendasi tim pakar analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang menyatakan pembangunan pabrik semen sudah sesuai kelayakan lingkungan hidup (Kompas, 25/2/2017).

Selanjutnya, pemerintah pusat memberlakukan moratorium aktivitas penambangan setelah mengumumkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tahap I. Namun, nyatanya, penambangan terus terjadi di area yang dipermasalahkan hingga kini. Akibatnya, dampak kerusakan lingkungan kini mulai terasa. Warga sekitar Pegunungan Kendeng mengeluhkan seringnya banjir yang menyebabkan gagal panen (Kompas, 26/3/2023).

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi saksi dalam persidangan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik dengan terdakwa Setya Novanto di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta (8/2/2018).

Selain menghadapi penolakan dari sejumlah proyek pembangunan, Ganjar juga harus dihadapkan pada kasus dugaan korupsi KTP elektronik (KTP-el). Pada Maret 2017, Ganjar dituduh menerima uang 500.000 dollar AS dalam kasus itu. Ia dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Meski begitu, tuduhan ini ditindaklanjuti KPK dengan memintai keterangan Ganjar pada Juli 2017.

Selang setengah tahun kemudian, Ganjar kembali disebut-sebut terlibat dalam kasus KTP-el itu. Setya Novanto, mantan Ketua DPR, menyebut Ganjar telah menerima uang suap terkait pembahasan anggaran KTP-el sewaktu ia masih di Komisi II DPR RI. Dalam sidang lanjutan sebagai saksi, Ganjar membantah menerima tawaran itu. Bahkan, ia menyatakan penuturan Setya Novanto adalah cerita yang tidak benar (Kompas, 9/2/2018).

Pembelaan Ganjar itu membuahkan hasil. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada sidang putusan Novanto, April 2018, mengesampingkan nama Ganjar sebagai penerima uang perkara KTP-el. Dikesampingkannya nama Ganjar juga disertai nama-nama lainnya yang juga sempat disebut sebagai penerima dugaan suap.

ADITYA PUTRA PERDANA

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kiri) bersama Bupati Jepara Dian Kristiandi (kanan) meninjau pelaksanaan jogo tonggo di Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Jateng (15/6/2021).

Kolaboratif

Tantangan besar berikutnya yang dihadapi Ganjar adalah pandemi Covid-19. Wabah global tersebut benar-benar menempatkan Ganjar dan kepala daerah lainnya dalam ujian yang berat sebagai seorang pemimpin.

Pada tahun 2021 pandemi menyebabkan 11.438 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) serta 36.132 pekerja dirumahkan di Jateng. Selain itu, ada penambahan 120.000 penduduk miskin menjadi 4,1 juta jiwa pada 2021. Data lain dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan, setidaknya 1,5 juta jiwa masyarakat Jateng tergolong miskin ekstrem. Pertumbuhan ekonomi Jateng pada triwulan II-2021 juga tertinggal dibandingkan daerah lainnya, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.

Selain masalah ekonomi, Jateng juga tampak belum optimal dalam menekan penyebaran kasus. Per Juni 2021, Jateng tercatat menyumbang 14,1 persen dari total kasus Covid-19 di Tanah Air. Proporsi kesembuhan kasus di Jateng juga terbilang relatif rendah dibandingkan dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat, yakni kurang dari 90 persen. Angka kematian akibat Covid-19 sebesar 4,5 persen di Jateng berada di atas rata- rata nasional pada medio 2021. Hingga akhir tahun 2021, skor Jateng dalam Indeks Penanggulangan Covid-19 Kompas kerap berada di bawah rata-rata nasional.

PETRUS RADITYA MAHENDRA YASA

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menyaksikan acara seni Panggung Kahanan Mositifi Covid-19 di Rumah Dinas Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang (6/5/2020). Kegiatan tersebut dilakukan untuk menggerakan kembali komunitas dan pelaku seni yang banyak kehilangan pendapatan mereka selama pandemi Covid-19.

Untuk mencegah meluasnya penyebaran wabah dan angka fatalitas akibat Covid-19, Pemprov Jateng meluncurkan program ”Jogo Tonggo”. Program tersebut memiliki makna dan tujuan yang sangat baik. Langkah-langkah yang diambil Ganjar menunjukkan ia menekankan pentingnya kolaborasi antarpihak dan gotong royong.

Melalui program Jogo Tonggo yang diimplementasikan di tingkat RW dan RT, diharapkan tumbuh kesadaran warga dari tingkat terbawah terkait bahaya Covid-19. Upaya kolaboratif juga ditunjukkan Ganjar dengan melibatkan semua kepala daerah di Jateng dalam gerakan ”Jateng di Rumah Saja” pada awal 2021 lalu.

Saat menghadapi ganasnya Covid-19, kepemimpinan Ganjar turut diuji citra kewibawaannya di mata jajaran pejabat daerah di bawahnya. Pasalnya, di tengah ganasnya penyebaran Covid-19, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo malah menggelar pesta besar- besaran pada September 2020.

Mengetahui hal ini, Ganjar segera menegur dan memerintahkan supaya acara itu dihentikan. Kejadian ini menjadi noktah hitam dalam upaya Ganjar menekan penyebaran Covid-19. Terlebih lagi, Wasmad adalah pejabat publik pertama yang menjadi tersangka terkait kepatuhan penanganan pandemi (Kompas, 29/9/2020).

Prestasi Ganjar Pranowo

Dialog

Saat pandemi semakin mereda, bukan berarti tantangan yang dihadapi Ganjar kian surut. Sebaliknya, muncul tantangan lagi yang juga tak kalah beratnya. Ganjar berikutnya dihadapkan pada kontroversi pembangunan tambang batu andesit di Desa Wadas, Purworejo.

Konflik antara warga dan aparat keamanan menjadi pusat perhatian pada Februari 2022. Video yang beredar luas menunjukkan tindakan represif aparat terhadap warga yang menolak aktivitas pengukuran tanah. Komnas HAM bahkan menemukan adanya tindak kekerasan polisi saat menangkap sejumlah warga.

Analisis dari Litbang Kompas terkait kejadian itu menunjukkan adanya sentimen negatif pembicaraan di media sosial terhadap sosok Ganjar. Di bulan tersebut, Ganjar mendapat sentimen negatif sebesar 37 persen (Kompas, 24/2/2022).

Ganjar kemudian merespons hal itu dengan mendatangi lokasi kejadian dan meminta maaf kepada warga pada awal Februari 2022. Ia juga berusaha menunjukkan kesungguhannya berdialog dengan kembali berkunjung tanpa pengawalan dan menginap di Wadas.

Upaya ini tampaknya membuahkan hasil karena pada Mei 2022 pemerintah telah sepakat memberikan uang ganti rugi kepada warga yang terimbas proyek. Pada Juli 2022, sebagian besar warga telah bersedia melepaskan tanahnya, bahkan proses pengukuran tanah dapat berjalan hingga 92 persen.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Mahasiswa menggelar sebuah spanduk mengkritik tidak adanya keberpihakan pemerintah terhadap kasus Wadas di depan Kantor Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kota Semarang (10/2/2022). Berkembangnya polemik di Wadas menyusul penolakan warga terhadap adanya penambangan yang dikhawatirkan merusak ruang hidup mereka sebagai petani.

Sepak terjangnya sebagai Gubernur Jateng selama dua periode ini menunjukkan gaya kepemimpinan Ganjar. Pengutamaannya terhadap dialog terbukti relatif membantu terciptanya solusi atas konflik di Wadas. Gerakan Jogo Tonggo dan Jateng di Rumah Saja selama pandemi Covid-19 memberikan alternatif bahwa upaya penanggulangan bencana dapat dilakukan secara kolaboratif dan memberdayakan sumber daya dengan basis tiap-tiap wilayah.

Namun, masih ada sejumlah catatan dari kepemimpinan Ganjar di Jawa Tengah. Penolakan warga lokal di Kabupaten Batang dan Pegunungan Kendeng menunjukkan masih adanya tantangan kepemimpinan Ganjar dalam mengakomodasi kepentingan wong cilik. Penerbitan izin yang dianggap melanggar putusan MA dalam kasus Kendeng turut menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmennya membela rakyat dibandingkan dengan kepentingan investor.

Baca juga: Efek Domino Ganjar Pranowo

Penilaian terhadap baik atau buruknya citra kinerja Ganjar dalam menjalani amanat sebagai kepala daerah pada akhirnya adalah otoritas rakyat. Dialog dan kerja kolaboratif menjadi ciri khas kepemimpinan Ganjar di Jawa Tengah. Sejauh ini, masyarakat menilai Ganjar tetap memiliki kualitas kepemimpinan. Dua petunjuk yang dapat menggambarkannya ialah terpilihnya Ganjar untuk kedua kali sebagai Gubernur Jateng.

Petunjuk lain ialah capaian elektabilitasnya di mata publik Indonesia. Berdasarkan survei Litbang Kompas, elektabilitas Ganjar terus menunjukkan peningkatan, dari 1,8 persen pada Oktober 2019 menjadi 25,3 persen pada Januari 2023. Kini, dengan penetapannya sebagai bakal capres, Ganjar tinggal membuktikan seberapa pantas ia menjadi abdi rakyat bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui Pilpres 2024 dan menjawab sejumlah catatan di sisa waktu kepemimpinannya di Jawa Tengah. (LITBANG KOMPAS)

Baca juga: Jejak Langkah Politik Ganjar Pranowo