Stabilitas Politik Faktor Penentu Perbaikan
Sebanyak 74,6 persen responden survei ”Kompas” menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah di bidang politik dan keamanan. Kendati tipis, terjadi kenaikan apresiasi dari responden atas kinerja pemerintah di bidang ini.
- Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang politik dan keamanan pada Oktober 2022 mencapai 74,6 persen.
- Apresiasi ini merata diungkapkan baik oleh responden laki-laki maupun perempuan serta responden dari beragam latar belakang ekonomi.
- Apresiasi ini menjadi bekal bagi pemerintah menuntaskan tantangan program kerja di sisa waktu pemerintahan.
Secara umum ada kecenderungan penurunan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan. Namun, apresiasi publik terhadap kinerja di bidang politik dan keamanan relatif membaik. Kemampuan pemerintah menjaga stabilitas politik akan menjadi bekal memperbaiki ketahanan ekonomi dan penegakan hukum.
Membaiknya apresiasi publik terhadap kinerja di bidang politik dan keamanan terekam dari hasil survei nasional Kompas yang dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi. Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang politik dan keamanan pada Oktober 2022 mencapai 74,6 persen atau sedikit naik dari survei Juni 2022 (73,1 persen).
Dari latar belakang jenis kelamin dan tingkat ekonomi, apresiasi ini merata diungkapkan baik oleh responden laki-laki maupun perempuan serta responden dengan latar belakang ekonomi bawah, menengah, dan atas.
Walau mengalami dinamika pasang surut, tingkat apresiasi bidang politik juga menunjukkan tren kenaikan dibandingkan dengan saat awal pemerintahan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Pada survei Oktober 2019, tingkat kepuasan bidang politik dan keamanan tercatat 64,3 persen.
Menguatnya apresiasi publik ini setidaknya dapat ditelusuri dari dua aspek. Pertama, minornya gejolak sosial politik empat bulan terakhir. Kondisi ini berbeda dengan periode saat survei Juni 2022. Saat itu, sejumlah wacana publik diliputi keresahan yang berujung pada timbulnya gejolak politik.
Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang politik dan keamanan pada Oktober 2022 mencapai 74,6 persen atau sedikit naik dari survei Juni 2022 (73,1 persen).
Gejolak pada Juni 2022 muncul dari polemik usulan penundaan Pemilu 2024, wacana perpanjangan masa jabatan presiden, dan unjuk rasa menuntut pengendalian kenaikan harga minyak goreng. Pada periode survei Oktober 2022, kemelut politik tersebut tidak lagi berkecamuk di benak masyarakat. Kekhawatiran masyarakat telah terjawab dengan keputusan pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum yang menyepakati jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 dan besaran dana pelaksanaan Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun.
Kejelasan landasan hukum dan pendanaan membuat tahapan pemilu dapat berjalan, yang dimulai dengan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024. Dalam perkembangannya, KPU telah menetapkan 18 partai politik lolos tahap verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024.
Respons
Aspek kedua yang mendorong menguatnya apresiasi publik ialah kemampuan pemerintah menangani isu-isu politik dan keamanan. Rentetan peristiwa yang kembali menguras perhatian masyarakat ialah kenaikan harga BBM bersubsidi, kasus kematian Brigadir J, kebocoran data yang melibatkan akun peretas Bjorka, keputusan DPR mengganti hakim konstitusi, Tragedi Kanjuruhan di Malang (Jawa Timur), serta teror keamanan di Papua.
Respons cepat pemerintah turut meredam isu-isu tersebut agar tidak menjadi bola liar yang berimbas pada stabilitas politik. Dalam kebijakan menaikkan harga BBM, misalnya, pemerintah terlebih dahulu memberikan bantuan langsung tunai sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM diumumkan Presiden Jokowi pada 3 September 2022. Sebelumnya, 31 Agustus 2022, Presiden mulai mendistribusikan bantuan tunai sebagai skema pengalihan subsidi BBM.
Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo menyerahkan bantuan modal kerja (BMK) dan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Pasar Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, pada Selasa (9/8/2022).
Langkah taktis juga ditunjukkan pemerintah dalam merespons munculnya peretasan data yang diduga terjadi di sejumlah BUMN dan lembaga pemerintah oleh akun peretas Bjorka. Pemerintah kemudian membentuk satuan tugas untuk menyelidiki pelaku peretasan. Pemerintah bersama DPR juga menyetujui Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Kehadiran UU PDP ini sedikit banyak meredam kekhawatiran masyarakat akan keamanan data pribadi dari aksi peretasan dan kebocoran data.
Demikian pula dengan manajemen konflik dalam menangani pelanggaran HAM berat dan Tragedi Kanjuruhan. Untuk merespons penanganan pelanggaran HAM, pemerintah membentuk Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022. Namun, pembentukan tim ini juga tidak terlepas dari kritik elemen masyarakat sipil. Saat pembentukan tim ini, pemerintah meyakinkan bahwa penyelesaian yudisial tidak akan terganggu. Walakin, masyarakat sipil, antara lain, masih khawatir pendekatan ini memberi legitimasi impunitas bagi pelanggar HAM berat masa lalu.
Sementara itu, dalam Tragedi Kanjuruhan, pemerintah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta dan segera berkoordinasi dengan Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk melakukan transformasi sepak bola nasional.
Baca juga : Survei Litbang "Kompas": Kepuasan Publik ke Pemerintah Turun
Berkaca dari survei sebelumnya, respons cepat pemerintah menyikapi berbagai isu sensitif di masyarakat menjadi faktor yang turut menentukan penilaian publik terhadap kinerja pemerintah. Pada survei Oktober 2022, aspek menjamin kebebasan berpendapat dan rasa aman masyarakat dinilai tetap positif oleh sebagian besar responden meski ada kecenderungan sedikit turun.
Namun, penurunan tersebut tidak setajam yang terjadi pada Juni 2022. Saat itu, penilaian minor terlihat dari apresiasi pengendalian konflik-separatisme (turun 11 persen) dan menjamin kebebasan berpendapat (turun 8 persen). Kini, penurunan apresiasi tersebut berkisar pada angka 3 persen. Adapun upaya-upaya pemerintah memulihkan dan membangun sikap menghargai perbedaan mendapat apresiasi positif dari responden.
Menjaga stabilitas
Membaiknya dukungan publik terhadap kinerja di bidang politik menjadi bekal bagi pemerintah menuntaskan tantangan program kerja di sisa waktu pemerintahan. Di tengah penurunan apresiasi secara umum, terutama akibat penilaian minor di bidang penegakan hukum dan kinerja ekonomi, tentu dibutuhkan dukungan stabilitas politik untuk memulihkan kondisi bangsa.
Dalam hal ini, stabilitas politik tidak dapat dilepaskan dari kemampuan kepemimpinan Jokowi-Amin dalam menjaga soliditas koalisi pemerintah. Strategi pemerintahan Jokowi-Amin membangun koalisi menuai kekompakan dukungan parpol, baik di kabinet maupun parlemen. Investasi dukungan politik ini secara tidak langsung turut meredam kegaduhan di saat-saat pemerintah perlu mengambil kebijakan secara cepat dan dalam situasi krisis.
Membaiknya dukungan publik terhadap kinerja di bidang politik menjadi bekal bagi pemerintah menuntaskan tantangan program kerja di sisa waktu pemerintahan.
Soliditas kabinet, dukungan parlemen, dan langkah taktis pemerintah menjadi bagian tak terpisahkan dalam upaya terus menjaga stabilitas politik nasional. Kemampuan pemerintah menjaga soliditas kini juga diperlukan untuk menjawab sorotan kinerja pemerintah yang masih kurang maksimal dalam menangani konflik dan separatisme (53 persen).
Perbaikan kinerja pemerintah diharapkan dapat mencegah berulangnya kekerasan di Papua, terutama dari teror kelompok kriminal bersenjata (KKB). Sepanjang Januari 2022-Agustus 2022, ada 47 serangan teror KKB di 10 kabupaten di Papua. Aksi teror itu membuat delapan prajurit TNI/Polri dan 30 warga sipil meninggal. Terakhir, KKB melakukan teror dengan menyerang 14 pekerja di Kabupaten Teluk Bintuni yang menewaskan empat orang.
Aparat kepolisian berhasil menyelamatkan 10 pekerja jalan trans-Papua dari PT DHR dari serangan kelompok kriminal bersenjata di Kampung Mangabib, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Selasa (13/9/2022).
Aspek lain yang membutuhkan perbaikan ialah jaminan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan (56 persen). Dalam konteks terkini, hal ini tentu relevan dengan, antara lain, tuntutan dari Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang meminta pemerintah dan DPR membuka ruang dialog atas 107 pasal bermasalah di RKUHP. Tantangan lain ialah menjamin kebebasan pers untuk mengungkit kembali skor Indeks Kebebasan Pers di Indonesia yang turun dari 62,60 pada 2021 menjadi 49,27 pada 2022.
Tuntutan dan problem tersebut harus menjadi perhatian pemerintah untuk menguatkan stabilitas politik sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat dan memulihkan kembali kepercayaan publik.
