Terendah di ASEAN, Peningkatan Jumlah dan Peran Strategis Polwan Menjadi Tantangan

Melihat sejarah dan perkembangannya, polisi wanita (polwan) mengemban peran strategis dalam institusi Polri. Namun, strategisnya peran polwan belum dibarengi dengan jumlah personel dan jenjang karir yang memadai.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA (BAH)

Polwan membagikan masker saat berlangsung unjuk rasa menolak Omnibus Law di Gedung Grahadi, Surabaya, Jawa Timur (20/10/2020).

Minimnya jumlah Polwan dalam tubuh Polri mencerminkan kesetaraan gender masih menjadi tantangan. Jika melihat sejarah hingga sekarang, peran Polwan dalam tugas kepolisian memegang peran strategis dalam penyelesaian kasus-kasus khusus, terutama terkait perempuan dan anak-anak.

Tanggal 1 September 2022 merupakan hari jadi polwan ke-74. Perayaan hari jadi polwan tahun ini mengambil tema “Polri yang Presisi, Polwan Siap Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh”.

Tema di atas menunjukkan posisi Polwan yang terintegrasi dengan kesatuan institusi Polri sekaligus memberikan sumbangan terhadap bangsa Indonesia secara relevan. Meski strategis, keberadaan polisi perempuan dalam tubuh Polri masih menunjukkan pekerjaan rumah tangga yang perlu diselesaikan. Mulai dari jumlahnya yang masih belum memadai hingga jabatan strategis yang masih sedikit diisi oleh Polwan.

Berdasarkan data Women in Law Enforcement in the ASEAN Region 2020jumlah Polwan di Indonesia hanya sekitar 6 persen dari keseluruhan anggota polisi. Data tersebut merupakan laporan studi Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional (Interpol), Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women), dan Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC). Masih minimnya jumlah polwan di Indonesia perlu mendapat perhatian serius sebab menjadi yang terkecil jika dibandingkan seluruh negara anggota ASEAN.

Sedikit di atas Indonesia, jumlah polisi wanita di Kamboja sebanyak 8 persen dari seluruh personel polisi. Selain Indonesia dan Kamboja, jumlah polisi perempuan di negara-negara ASEAN lain berada di atas 10 persen. Laos menjadi negara dengan jumlah polisi perempuan paling banyak, yakni 20 persen dari seluruh anggota polisi. Melirik negara tetangga, jumlah polisi perempuan di Malaysia sebanyak 18 persen, sementara di Singapura sebesar 19 persen.

KOMPS/ERWIN EDHIN PRASETYA

Anggota polwan Polresta Solo melakukan patroli siber di Posko Satgas Anti Kampanye Hitam Polresta Solo di Solo, Jawa Tengah (12/1/2018). Patroli siber bertujuan untuk mengantisipsi kampanye hitam di dunia maya dalam gelaran Pilkada Jateng dan Pilpres 2019.

Melihat data ini, ketimpangan gender dalam tubuh Polri nampak menunjukkan kesenjangan yang paling tinggi di antara negara-negara ASEAN. Dalam laporan yang sama disebutkan pula bahwa Indonesia belum memiliki bagian khusus yang menyusun soal strategi gender dalam tubuh kepolisian. Sampai di sini nampak bahwa data minimnya jumlah Polwan belum mendapat perhatian serius dengan disusunnya strategi khusus.

Jika melihat secara lebih rinci, data SDM Polri tahun 2021 menunjukkan jumlah polwan di Indonesia sebanyak 24.772 orang dari jumlah total anggota polisi 416.414 orang. Dari segi kepangkatan, 3 polwan berpangkat perwira tinggi, 1.477 perwira menengah, 3.412 perwira pertama, dan 19.830 bintara.

Polwan yang menjadi perwira tinggi tersebut bertugas di sejumlah jabatan seperti Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Juansih, kemudian Irjen Ida Oetari Poernamasasi sebagai Wakapolda Kalimantan Tengah, dan Brigjen Siti Masitah Handayani sebagai Irbidjemensdm II Itwil IV Itwasum Polri.

Dari sini terlihat baik dari sisi jumlah maupun kepangkatan, komposisi Polwan masih sangat minim. Padahal kalau melihat sejarah, di usianya yang tak lagi muda, keberadaan Polwan dimulai dari kebutuhan tugas kepolisian strategis.

DOKUMENTASI MUSEUM POLRI

Enam polisi wanita pertama berfoto bersama Kepala Polisi Sumatera Tengah Soelaiman Effendi pada 1948.

Sejarah

Keberadaan Polwan tercatat berawal di tahun 1948. Kala itu muncul kesulitan dalam hal pemeriksaan korban, tersangka, maupun saksi perempuan, utamanya pemeriksaan fisik dalam menangani suatu kasus. Untuk mengatasi masalah ini polisi kerap kali meminta bantuan istri polisi maupun pegawai sipil perempuan untuk melakukan pemeriksaan fisik.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, akhirnya ada enam siswa perempuan yang ikut serta dalam pendidikan inspektur polisi di SPN Bukittinggi pada 1 September 1948, tanggal ini kemudian diperingati sebagai hari jadi polwan. Keenam calon inspektur polisi perempuan tersebut berhasil menyelesaikan pendidikannya pada tangga 1 Mei 1951.

Baca juga Kompaspedia: Polwan: Sejarah, Pendidikan, Organisasi, dan Tantangan

Enam polisi wanita pertama di Indonesia tersebut kemudian diberi tugas khusus kepolisian menyangkut perempuan. Tugas tersebut antara lain mengusut, memberantas dan mencegah kejahatan yang dilakukan oleh perempuan maupun terhadap perempuan, termasuk juga di dalamnya perdagangan perempuan dan anak-anak. Wilayah tugasnya yakni Djawatan Kepolisian Negara dan Komisariat Polisi Jakarta Raya.

Melihat kebutuhan awal yang menginisiasi munculnya berikut tugas-tugas pertama yang diberikan, maka peran polwan menjadi strategis. Permasalahan perempuan dan anak-anak, termasuk kekerasan seksual yang dewasa ini makin pelik, menunjukkan kebutuhan ini akan terus ada dan bahkan menuntut penyelesaian yang makin profesional.

ANTARA FOTO/APRILLIO AKBAR

Sejumlah Polisi Wanita (Polwan) beraksi dengan menggunakan motor besar pada peringatan HUT Ke-70 Polwan di Monas, Jakarta (3/9/2018).

Tantangan

Strategisnya posisi polisi wanita yang tidak dibarengi dengan jumlah yang memadai menunjukkan bahwa tantangan Polri soal kesetaraan gender di tubuh institusinya masih perlu mendapat perhatian serius. Padahal jika melihat parameter sederhana, berdasarkan Sensus Penduduk 2020 rasio jumlah penduduk Indonesia laki laki dibandingkan perempuan adalah 51 persen: 49 persen. Dari hasil sensus ini, meningkatkan jumlah perempuan yang berprofesi sebagai polisi menjadi sesuatu yang sangat mungkin.

Soal perekerutan mau tidak mau harus disorot melihat minimnya jumlah polwan dalam tubuh Polri. Meskipun untuk hal ini ada alasan politis yang menyebabkannya. Pada tahun 1961, terjadi penggabungan kepolisian dengan TNI menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Buntut dari penggabungan ini, sejak tahun 1965 tidak ada perekrutan personel polisi perempuan melalui Akademi Angkatan Kepolisian, menyesuaikan ABRI yang tidak menerima taruni.

Selama pembatasan ini berlangsung, perekrutran polisi wanita hanya lewat jalur setingkat sarjana dan sarjana muda di Sekolah Perwira Militer Wajib (Sepamilwa) atau juga Sekolah Anggota Kepolisian RI (tahun 1975), Pusat Pendidikan Polisi Wanita (1982), dan Sekolah Polisi Wanita atau Sepolwan (1984). Jalur perekrutan melalui Akademi Kepolisian baru dibuka kembali pada tahun 2002.

DIVISI HUMAS POLRI

Para peserta kegiatan pelepasan tim ekspedisi polwan Puncak Cartenz berpose di kaki gunung (12/8/2017), di Papua.

Tak hanya soal jalur perekrutan awal yang bisa diberi perhatian agar menambah kuantitas perempuan sebagai anggota polisi, pendidikan jenjang karir juga perlu mendapat perhatian lebih. Jumlah Polwan yang mencapai perwira tinggi masih minim. Ini menunjukkan tak hanya kuantitas yang perlu digenjot, kualitas polwan pun harus terus ditingkatkan.

Ketika dari sisi kuantitas dan kualitas memadai sejatinya kehadiran polwan bisa menambah integritas institusi Polri. Kembali pada data sebelumnya, bertambahnya jumlah polwan di Indonesia bisa menaikkan citra kepolisian Indonesia paling tidak di ASEAN.

Dengan jumlahnya yang paling minim, secara kasat mata negara di luar Indonesia melihat adanya permasalahan ketimpangan gender problematis di Indonesia yang tercermin dari institusi penegak hukumnya. Padahal kesadaran atas kesetaraan gender bisa menjadi cermin maju dan berkembangnya pola pikir sebuah bangsa.

KORNELIS KEWA AMA

Bantuan trauma "healing" juga dijalankan Polwan di jajaran Polda NTT bagi anak-anak korban Badai Seroja di rumah-rumah ibadat, dan sekolah-sekolah (15/4/2021).

Selain dari kaca mata internasional, citra dan keberadaan Polri di masyarakat Indonesia bisa lebih positif. Kehadiran polwan dapat mengurangi kecenderungan penggunaan kekuatan berlebih yang mengarah ke tindak kekerasan dalam penanganan kasus atau pelanggaran. Dalam hal lebih spesifik, penangangan kasus kekerasaan seksual yang menimpa anak-anak dan perempuan bisa memberikan paradigma yang lebih sesuai.

Catatan Bareskrim Polri menunjukkan sepanjang 2021 ada 63.396 laporan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Bukan tidak mungkin peliknya kasus kekerasan seksual selama ini disebabkan penanganan kasus dari pihak kepolisian yang kurang tepat.

Dengan demikian, hari jadi Polwan ke-74 semestinya tidak hanya jadi perkara seremonial belaka. Peringatan ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan jumlah personel polwan dalam tubuh Polri, sekaligus memberi kesempatan lebar bagi polwan yang sudah menjadi anggota polisi untuk meningkatkan karirnya. Ini mengingat posisi dan perannya yang kian strategis di masa depan. (LITBANG KOMPAS)

Lihat juga: Tembakan Jitu Polwan Lumajang