Sebesar 80,2 persen responden jajak pendapat Kompas yakin Polri mampu menunjukkan kinerja lebih baik di masa depan. Komitmen untuk mewujudkan Polri ”Presisi” perlu terus diperkuat melalui pembenahan komprehensif.
Oleh
EREN MARSYUKRILLA, Litbang Kompas
·5 menit baca
Perayaan HUT Ke-76 Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2022 menjadi momentum meneguhkan visi Polri yang ”Presisi”. Perwujudan nyata atas konsep Presisi (Prediktif, Responsibilitas Transparansi, dan Berkeadilan) itu sejatinya harus terejawantahkan dengan baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Polri yang tentu bersinggungan dengan masyarakat secara luas.
Hasil jajak pendapat Litbang Kompas akhir Juni 2022 secara umum merekam penilaian positif publik terhadap Polri dalam menjalankan tugas dan fungsi sentralnya sebagai lembaga penegakan hukum, pelayan, dan pengayom masyarakat. Dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mayoritas responden (84,7 persen) menilai Polri telah melakukannya dengan baik.
Tak jauh berbeda dengan itu, kehadiran Polri dalam memberikan layanan publik juga diapresiasi tak kurang dari empat per lima bagian responden. Begitu pula dengan peran Polri dalam melindungi dan mengayomi masyarakat yang juga dianggap optimal oleh tiga perempat bagian responden.
Dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mayoritas responden (84,7 persen) menilai Polri telah melakukannya dengan baik.
Sementara itu, apresiasi untuk tugas Polri dalam penegakan hukum terbaca masih di bawah aspek lain. Namun, penilaian positif terhadap hal itu telah dinyatakan oleh tidak kurang dari 69,5 persen responden. Respons positif publik terkait peran fundamental yang ditunjukkan Polri itu menjadi angin segar di tengah melemahnya citra lembaga kepolisian. Hasil survei Litbang Kompas terbaru pada periode Juni 2022 mendapati citra baik Polri sebesar 65,7 persen.
Kondisi itu menurun dibandingkan dengan citra terbaik yang pernah dicapai, yaitu 77,5 persen (Oktober 2021). Meskipun demikian, jika dijajarkan dengan citra positif lembaga penegak hukum lain, capaian itu masih lebih baik dibandingkan KPK (57 persen) dan Kejaksaan (59,8 persen).
Respons positif publik terkait peran fundamental yang ditunjukkan Polri itu menjadi angin segar di tengah melemahnya citra lembaga kepolisian. Hasil survei Litbang Kompas terbaru pada periode Juni 2022 mendapati citra baik Polri sebesar 65,7 persen.
Pelayanan masyarakat
Pengakuan publik terhadap kinerja Polri secara nyata tergambar dari sisi pelayanan yang diberikan Korps Bhayangkara itu kepada masyarakat. Jajak pendapat yang dilakukan secara lebih mendetail menangkap kepuasan publik terhadap sejumlah bidang layanan yang disediakan Polri untuk masyarakat.
Aspek responsibilitas dan transparansi dalam konsep ”Presisi” merupakan hal yang tentunya tak dapat dilepaskan dari kualitas pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat. Dalam hal ini, separuh lebih bagian responden mengaku pernah memiliki pengalaman dalam mengakses layanan administrasi yang berada dalam lingkup tugas Polri.
Layanan itu di antaranya pengurusan surat izin mengemudi (SIM), surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), hingga perizinan keramaian dan surat kehilangan. Sebagian kecil responden lainnya, hanya sekitar 3 persen, menyatakan pernah bersinggungan dengan urusan pelayanan yang berkaitan pembuatan laporan kriminalitas hingga berita acara perkara.
Respons publik yang pernah memiliki pengalaman mengakses layanan yang diberikan Polri itu secara umum terbaca positif, baik dilihat dari kriteria efektivitas terkait durasi pelayanan, transparansi, maupun akuntabilitas proses yang berjalan.
Dalam hal efektivitas pelayanan yang diberikan, misalnya, lebih kurang tiga dari empat responden menilai baik. Begitu pula dengan transparansi proses pengurusan layanan yang juga diapresiasi lebih kurang 60 persen responden yang pernah bersentuhan dengan layanan publik yang diberikan oleh Polri. Tak jauh berbeda, untuk aspek akuntabilitas pelayanan yang berupa kejelasan dan pertanggungjawaban proses dinilai baik oleh lebih dari tiga per empat responden.
Deretan apresiasi yang mengalir itu sebetulnya tak bisa pula dilepaskan dari langkah besar Polri untuk berbenah menyediakan berbagai layanan dengan model terkini yang berbasis digital yang kian memudahkan masyarakat. Layanan digital untuk pengurusan SKCK secara daring, SIM Nasional Presisi (Sinar), Samsat Digital Nasional (Signal), dan lain sebagainya merupakan inovasi progresif yang dilakukan Polri untuk lebih efektif hadir melayani masyarakat sesuai dengan kemajuan teknologi. Termasuk pula pelayanan digital Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Nasional Presisi yang diberlakukan secara bertahap di tingkat daerah.
Pembenahan
Segenap penilaian positif publik atas kinerja nyata Polri dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya itu tak ubahnya menjadi refleksi realisasi visi ”Presisi” yang telah memetik dampak perubahan jauh lebih baik. Berkaitan dengan itu, sebagian besar responden (58,3 persen) sepakat sejauh ini Polri telah memegang teguh konsep ”Presisi” dalam menjalankan tugasnya.
Tak dapat pula dimungkiri apresiasi pada kepolisian itu juga tetap meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah untuk pembenahan di waktu mendatang. Sebagai lembaga penegak hukum, peran Polri untuk menghadirkan keadilan di tengah masyarakat tentu bukan hal yang dapat ditawar.
Di tengah maraknya spekulasi atas buruknya wajah penegakan hukum di Indonesia, termasuk yang menyeret Polri dalam berbagai potret ketidakadilan penanganan kasus, membuat gugatan atas aspek keadilan ini terus berlanjut. Padahal, dapat dikatakan, aspek berkeadilan menjadi tonggak besar visi ”Presisi” yang membentuk kepercayaan publik pada institusi polisi.
Penggambaran penilaian publik terhadap kualitas penegakan hukum itu juga terekam dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas. Separuh lebih responden memandang keadilan Polri dalam kerja penegakan hukum tak diragukan lagi. Namun, berkebalikan dengan itu, masih terdapat 40 persen bagian responden yang justru berpendapat penegakan hukum yang dilakukan Polri masih sangat subyektif dan mencederai prinsip keadilan.
Tantangan membenahi kualitas penegakan hukum di tubuh Polri tentunya membutuhkan komitmen karena selayaknya perlu dijawab dengan pembuktian nyata pada publik. Meskipun tidak ringan, bukan berarti langkah perbaikan itu tak dapat berbuah manis. Optimalisasi pengawasan, evaluasi serta adanya ketegasan dalam menindak oknum petugas yang melanggar disiplin dalam penegakan hukum penting pula diimbangi dengan adanya proses transparan dan akuntabel.
Berkaitan dengan itu, publik pun cukup optimistis melihat Polri dapat secara signifikan tumbuh jauh lebih baik. Sebagaimana yang diungkap oleh delapan dari sepuluh responden yang mantap menaruh keyakinan bahwa Polri dapat menunjukkan kinerja lebih baik di waktu mendatang.
Optimisme yang disematkan publik itu tentu juga tak terlepas pula dari perubahan nyata yang ditunjukkan Polri hingga mendapatkan apresiasi. Capaian positif itu tentu menjadi modal besar untuk terus meneguhkan Polri yang ”Presisi” di tengah masyarakat.