Garis Koalisi Partai Oposisi

Pergeseran peta politik akibat langkah Gerindra yang meninggalkan oposisi berdampak pada pola koalisi yang terbangun di daerah.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) didampingi Presiden PKS Sohibul Iman (kedua dari kiri), Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri (kanan), dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menggelar konperensi pers, di DPP PKS, Jakarta, 30 Juli 2018.

Partai-partai yang dulu berada dalam satu kubu oposisi kini memperlihatkan perbedaan dukungan dalam Pemilihan Gubernur 2020. Sikap Gerindra yang meninggalkan kubu oposisi sangat memengaruhi posisi partai itu dalam membangun peta koalisi pengusung pasangan calon pilkada tingkat provinsi.

Koalisi partai politik di daerah memang tak pernah utuh segaris dengan sikap partai di tingkat pusat. Pragmatisme dalam memperkuat posisi di daerah sering kali membuat sikap partai menjadi tak konsisten. Sejauh ini, polarisasi koalisi dalam pemilihan gubernur (pilgub) cenderung lebih konsisten dibandingkan pilkada di tingkat kabupaten dan kota.

Pemilihan presiden setahun lalu membentuk dua poros blok dukungan yang begitu kuat. Pascapilpres yang dimenangi kembali Joko Widodo itu, peta politik berubah ketika Gerindra memutuskan untuk bergabung di barisan pemerintahan.

Sebelumnya, Prabowo Subianto membubarkan koalisi Indonesia Adil Makmur yang mengusungnya sebagai calon presiden. Keputusan tersebut muncul setelah dilakukan rapat internal dengan para sekretaris jenderal partai koalisi. Empat partai politik lain yang tergabung dalam koalisi, yaitu PKS, PAN, Demokrat, dan Berkarya, bersikukuh tetap berada di luar pemerintahan.

Sejatinya, ruang pemilihan kepala daerah menjadi perpanjangan tangan dari sikap partai yang berada di tataran pusat. Pergeseran peta politik yang terjadi akibat langkah Gerindra berdampak pada pola koalisi yang terbangun di daerah. Pada Pilkada 2020, polarisasi koalisi partai-partai lebih kuat terlihat pada pemilihan di tingkat provinsi dibandingkan di wilayah kabupaten atau kota yang lebih cair.

Dalam mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada 2020, posisi berseberangan ditunjukkan oleh Gerindra dengan partai-partai yang sebelumnya tergabung satu koalisi dengannya. Sebaliknya, kerja sama lebih baik justru ditunjukkan oleh partai-partai yang dulu berseberangan dalam Pilpres 2019.

Data penetapan pasangan calon yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum mencatat bahwa Gerindra sama sekali tak berkoalisi dengan PAN ataupun PKS dalam pemilihan gubernur. Dengan Demokrat, Gerindra membentuk koalisi di Pilkada Provinsi Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.

Berada di blok yang sama pada 2019, PAN dan PKS terlihat jauh lebih solid. Keduanya bergabung dalam gerbong koalisi yang sama di lima pilgub, yaitu Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah. Kecuali di Sulawesi Tengah, gerbong koalisi PAN dan PKS itu berseberangan dengan blok yang diusung Gerindra.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri silaturahmi dengan Fraksi Partai Demokrat DPR RI di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, 6 Agustus 2020.

Bersama Demokrat, baik PAN maupun PKS hanya tergabung dalam tiga poros dukungan. Blok dukungan Demokrat bersama PAN terbangun untuk pilkada di Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

Demokrat juga masuk koalisi bersama PKS untuk mengusung pasangan calon di Provinsi Bengkulu dan Kepulauan Riau. Adapun Sulawesi Tengah menjadi irisan bagi koalisi tiga partai ini.

Partai menengah

Perolehan suara yang tak terlalu tinggi di daerah memaksa partai-partai papan menengah harus menginduk dalam poros dukungan bersama partai yang lebih kuat. Kondisi tersebut terlihat dari banyaknya koalisi yang terbentuk oleh partai menengah, tetapi tak diikuti oleh sosok kader partai itu yang diusung sebagai pasangan calon kepala daerah.

PAN dan Demokrat, misalnya, ikut tergabung dalam koalisi yang mengusung pasangan calon di sembilan provinsi. Dari seluruh pasangan yang ikut diusung PAN itu, hanya dua calon gubernur yang merupakan kader PAN, yakni di Jambi dan Bengkulu. Dua kader PAN lainnya maju sebagai calon wakil gubernur di Pilkada Sumatera Barat dan Sulawesi Utara.

DOKUMENTASI DPP PAN

Ketua Umum Zulkifli Hasan menyampaikan pidato dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-22 Partai Amanat Nasional, 23 Agustus 2020, di kantor DPP PAN, Jakarta.

Adapun PKS ikut mengusung kandidat di delapan wilayah pemilihan, kecuali Sulawesi Utara, karena tak memiliki basis massa besar dan hanya mendapat satu kursi di parlemen daerah.

Dari delapan wilayah pilkada tersebut, PKS hanya menghadirkan satu kadernya yang menjadi calon gubernur di Sumatera Barat. Partai ini juga mengusung satu-satunya kader sebagai calon wakil gubernur dalam Pilkada Kepulauan Riau.

Dibandingkan PAN dan PKS, Demokrat boleh jadi lebih unggul dalam mengusung kader murninya dalam koalisi pilgub. Tercatat ada tiga sosok kader partai ini yang maju sebagai calon gubernur, yaitu di Pilkada Sumatera Barat, Bengkulu, dan Kalimantan Utara.

Di luar partai dari kubu oposisi tersebut, partai menengah lain yang juga nyaris ikut di seluruh gerbong koalisi atau di delapan provinsi pemilihan ialah Nasdem, PKB, dan PPP. Nasdem mengantar dua kadernya menjadi cagub di Pilkada Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, sedangkan dua kadernya yang lain sebagai cawagub di Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara.

Kompas/Wawan H Prabowo

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menggunakan masker dalam peluncuran pembagian 300 ribu paket sembako dan satu juta masker ke seluruh Indonesia di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, 17 Mei 2020.

Baca juga: Pilkada 2020 di Tengah Bencana

PKB dan PPP tak jauh berbeda. Keduanya bergabung dalam banyak gerbong koalisi tanpa menghadirkan kader partai yang maju sebagai calon gubernur. Dari sekian banyak blok koalisi yang diikutinya, hanya satu kader PPP yang diusung sebagai cawagub Pilkada Sumatera Barat. Begitu pun PKB. Satu-satunya kader partai ini digaet maju sebagai cawagub di Pilkada Kalimantan Utara.

Dominasi

Penentuan calon gubernur dalam koalisi dikendalikan partai penguasa kursi legislatif di daerah. Hal tersebut dapat dilihat pada kader yang dicalonkan.

Meski sebagai peraih suara terbanyak nasional, PDI-P ternyata tak bisa mengusung kadernya di seluruh provinsi yang menggelar pemilihan gubernur. PDI-P tak masuk dalam koalisi mana pun dalam Pilkada Sumatera Barat yang diikuti empat pasangan calon.

Selebihnya, PDI-P dapat menghadirkan tiga kadernya sebagai cagub di Pilkada Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara. PDI-P juga mendorong kader partainya untuk maju sebagai cawagub di lima provinsi.

Baca juga: Membenahi Rekrutmen Kepala Daerah

Meski tak terpaut jauh dari PDI-P sebagai partai papan atas, dalam pilkada kali ini Gerindra harus puas hanya menghadirkan dua kadernya untuk maju sebagai cagub di Sumatera Barat dan Jambi. Di Sumatera Barat, partai ini mengusung sekaligus calon gubernur dan wakil gubernur tanpa berkoalisi. Selain di Sumbar, kader Gerindra juga maju sebagai cawagub di Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah.

Dominasi pencalonan kepala daerah pada Pilgub 2020 justru menjadi milik Golkar. Mengusung pasangan calon gubernur di seluruh daerah provinsi pemilihan, partai ini l mengangkat lima kadernya sebagai cagub dan tiga kader menjadi cawagub. Lima cagub dari Golkar itu maju untuk Pilkada Provinsi Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara. Adapun tiga kader lainnya diusung sebagai cawagub Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara.

Pada akhirnya pragmatisme politik di gelanggang pilkada sering kali melunturkan sikap partai untuk mengambil peran sebagai oposisi pemerintah. Sejatinya blok koalisi dan oposisi partai yang terbentuk dapat terus konsisten di semua tingkatannya agar tak mencederai suara pemilihnya.

(Litbang Kompas)