Strategi Golkar Menang Pemilu, Rekrut Kalangan Profesional Ekonomi

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara suap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (13/3). Ken dimintai keterangan sebagai saksi terkait pengurusan pajak oleh Country Director PT EK Prima (EKP) Ekspor Indonesia. Setelah tak lagi menjabat dirjen pajak, Ken dilirik Partai Golkar untuk masuk ke dalam jajaran pengurus pusat partai tersebut.

JAKARTA, KOMPAS — Selain kembali menempatkan pensiunan TNI sebagai sekretaris jenderal, Partai Golkar memasukkan nama mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi ke dalam struktur kepengurusan inti Partai Golkar. Langkah Partai Golkar untuk memasukkan Ken dinilai sebagai salah satu strategi pemenangan Pemilihan Umum 2019.

Dengan pengalamannya di bidang ekonomi, Ken dinilai sejalan dengan jargon Partai Golkar yang diklaim akan lebih fokus menanggapi persoalan ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar TB Ace Hasan Syadzily mengatakan, masuknya kalangan profesional di bidang ekonomi akan membantu Partai Golkar dalam menyusun solusi terkait permasalahan ekonomi di Indonesia, seperti keterjangkauan harga hunian masyarakat dan harga bahan kebutuhan pokok.

”Kalau Partai Golkar dapat menyelesaikan persoalan ekonomi, dengan sendirinya publik akan percaya kepada Partai Golkar,” kata Ace saat dihubungi Kompas di Jakarta, Senin (22/1).

Golkar bisa diuntungkan karena Ken tahu persis fakta di lapangan terkait masalah pajak seperti apa.

Hari ini, Senin (22/1), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengumumkan susunan kepengurusan partainya yang akan menjabat hingga 2019. Ken Dwijugiasteadi, yang baru saja pensiun dari jabatannya sebagai Dirjen Pajak pada akhir tahun lalu, dipercaya mingisi posisi Wakil Ketua Koordinator Bidang (Wakorbid) Ekonomi. Ken akan mendampingi Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsuddin yang kini ditunjuk sebagai Ketua Korbid Ekonomi.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi

Airlangga mengatakan, alasan penunjukan Ken adalah karena Ken dinilai menguasai permasalahan dalam bidang ekonomi. Saat pengumuman susunan kepengurusan baru, Airlangga menegaskan target Partai Golkar pada Pemilu 2019 adalah meraih 16-18 persen suara di tingkat nasional. Selain itu, Airlangga juga mengimbau seluruh pengurusnya untuk mendukung realisasi kebijakan Presiden Jokowi, khususnya terciptanya harga bahan kebutuhan pokok murah dan rumah murah.

Menurut Ace, pengalaman Ken sebagai salah satu sosok yang dinilai berhasil meningkatkan pemasukan negara dari sektor pajak melalui program pengampunan pajak (tax amnesty) akan membantu Partai Golkar dalam mengatasi persoalan penerimaan negara. Apalagi saat ini, pemerintah Presiden Joko Widodo tengah gencar membangun infrastruktur.

Pengalaman Ken yang dinilai berhasil meningkatkan pemasukan negara dari sektor pajak melalui program pengampunan pajak akan membantu Partai Golkar mengatasi persoalan penerimaan negara.

Aris Setiawan Yodi untuk Kompas

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah di barisan paling depan) berpose ”Dua Periode” yang artinya melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo di 2019-2024 saat pengumuman kepengurusan Partai Golkar yang baru di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (22/1).

”Sebagai partai dengan jumlah kursi terbanyak kedua di parlemen, Partai Golkar akan membantu pemerintahan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi dengan mendorong politik anggaran yang mendukung terciptanya harga kebutuhan pokok murah dan rumah murah,” tutur Ace.

Keuntungan

Pengajar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, menilai, Partai Golkar sangat diuntungkan dengan masuknya Ken di kepengurusan intinya. Sebagai mantan Dirjen Pajak, menurut Emrus, Ken pasti mengetahui siapa saja pengemplang dan pembayar pajak yang taat.

”Golkar bisa diuntungkan karena Ken tahu persis fakta di lapangan terkait masalah pajak seperti apa,” ujar Emrus.

Emrus menilai, ada kemungkinan Partai Golkar akan memanfaatkan data yang dimiliki Ken untuk mengetahui siapa saja politisi yang selama ini mengemplang pajak. ”Politik itu bisa menggunakan segala kesempatan yang ada. Selama itu tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa, apa pun dapat dilakukan,” kata Emrus. (DD14)