DPD I Golkar Klaim Hanya Perlu Selesaikan Hal Administratif untuk Ajukan Munaslub

Aris Setiawan Yodi

Dari kiri, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Sekjen Partai Golkar 1983-1988 Sarwono Kusumaatmadja, dan Peneliti Senior CSIS J Kristiadi dalam acara diskusi ”Kontestasi Ketum Golkar dan Reposisi Pimpinan DPR” di Jakarta, Jumat (24/11).

JAKARTA, KOMPAS – Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar diklaim hanya tinggal menyelesaikan urusan yang sifatnya administratif untuk mengajukan penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa. Dalam forum itu, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto akan diturunkan dari posisinya. Pada awal Januari 2018, diharapkan ketua umum baru telah dapat aktif memimpin partai.

Hal itu disampaikan Bupati Purwakarta yang juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi. ”Secara umum, DPD-DPD tingkat I sudah hampir menyepakati diadakannya munaslub, tinggal momentum waktu penyerahan (surat pengajuan) dan melengkapi persyaratan administrasi sajalah,” tutur Dedi saat dihubungi Kompas, Senin (27/11).

Menurut Dedi, hingga kini sekitar 20 DPD telah menyetujui agar Golkar segera mengadakan munaslub. Pekan depan, diperkirakan 26 DPD menyetujui penyelenggaraan munaslub.

Mengacu pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai, dibutuhkan usulan 2/3 atau sebanyak 23 dari 34 DPD Partai Golkar tingkat provinsi untuk menggelar munaslub.

”Kami menginginkan munaslub digelar awal Desember. Bulan Januari sudah ada ketua umum baru,” ucap Dedi.

Kami menginginkan munaslub digelar awal Desember. Bulan Januari sudah ada ketua umum baru.

Menurut Dedi, Partai Golkar membutuhkan perubahan secara struktural dan juga kultural. Perubahan struktural dilakukan melalui pergantian kepemimpinan di tingkat pusat, sementara perubahan kultural dilakukan terkait kandidasi kader Partai Golkar yang ingin bersaing dalam sebuah pertarungan politik.

Dedi mengatakan, kasus dugaan korupsi KTP elektronik yang mengaitkan nama Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dinilai mencoreng citra partai. Saat ini, lanjutnya, elektabilitas Partai Golkar di Jawa Barat turun 6 persen sejak kasus tersebut mencuat. Bahkan, berdasarkan survei dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling pada 2.400 responden, yang dilakukan Poltracking Indonesia, 8-15 November, elektabilitas Golkar sebesar 10,9 persen. Padahal, pada Pemilu 2014, Golkar ada di urutan kedua dengan perolehan suara 14,75 persen.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar Idrus Marham berharap, semua pihak dapat menerima hasil rapat pleno yang dilakukan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Hasil rapat pleno DPP Partai Golkar yang digelar Selasa (21/11) selama delapan jam memutuskan posisi Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR tetap aman hingga adanya putusan dari sidang praperadilan yang diajukan Novanto. Sidang praperadilan tersebut direncanakan digelar pada 30 November 2017. Untuk sementara, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham ditunjuk sebagai pelaksana tugas ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.

Ihwal hasil rapat pleno itu, Dedi mengakui, pihaknya menghargai setiap putusannya. ”Kalau hasil rapat pleno DPP, kami menghargai itu karena memang itu ranah DPP. Akan tetapi, jika usulan munaslub dari dua pertiga jumlah DPD, itu hal yang berbeda konteksnya. Mekanisme itu secara legal (sah) diatur dalam AD/ART organisasi (Partai Golkar) dan itu ranah kami, DPD I,” tutur Dedi.

Secara terpisah, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, hingga kini belum ada satu pun DPD I yang mengajukan usulan penyelenggaraan munaslub secara resmi. Hal itu disebabkan dipatuhinya hasil rapat pleno yang telah digelar DPP Partai Golkar.

Aris Setiawan Yodi

Plt Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham (kiri) berbincang dengan Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid seusai rapat pleno Partai Golkar yang dilaksanakan di Jakarta, Selasa (21/11).

”DPD mana? Hingga kini belum ada satu pun yang mengajukan surat secara resmi agar diselenggarakannya munaslub. Sabtu lalu, kami juga telah mengadakan pertemuan dengan seluruh DPD dan menjelaskan keputusan hasil rapat pleno DPP tanggal 21 November,” ucap Nurdin.

Meski demikian, Nurdin mengatakan tetap akan mempertimbangkan usulan-usulan dari daerah. Menurut dia, munaslub masih dapat digelar walaupun gugatan praperadilan Novanto diterima.

”Jika DPD-DPD tetap menghendaki munaslub, kami akan menggelar rapimnas untuk membahas usulan tersebut. Jika usulan disetujui, munas digelar,” kata Nurdin.

aris setiawan

Airlangga Hartarto

Ihwal pengganti Setya Novanto, sosok Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dinilai sosok yang tepat duduk di jabatan tertinggi Partai Golkar. Saat ini, Airlangga menjabat sebagai Koordinator Bidang Perekonomian di DPP Partai Golkar.

”Karena Partai Golkar hari ini mendukung pemerintah, dan sudah mengumumkan Presiden Joko Widodo menjadi calon presiden tahun 2019, maka sosok ketum yang tepat adalah orang yang memiliki hubungan emosional langsung dengan Presiden,” tutur Dedi.

Ia menambahkan, pembantu presiden, dalam hal ini menteri, memiliki hal itu. Airlangga Hartarto, salah satu kader terbaik Golkar saat ini, telah mendeklarasikan diri untuk siap maju menjadi ketua umum dalam munaslub.

Airlangga Hartato, salah satu kader terbaik Golkar saat ini, telah mendeklarasikan diri untuk siap maju menjadi ketua umum dalam munaslub.

Hasil jajak pendapat secara daring yang dilakukan PARA Syndicate 22-24 November 2017, Airlangga Hartarto menempati posisi teratas dengan 36 persen, diikuti Dedi Mulyadi dengan 29 persen sebagai sosok yang pantas menggantikan Novanto menjadi Ketua Umum Partai Golkar (Kompas, 24/11).

Sementara itu, peneliti Populi Center, Rafif Pamenang Imawan, menilai, elite Partai Golkar harus merespons suara-suara partai di akar rumput, dalam hal ini pengurus partai di tingkat daerah. Menurut dia, modernisasi partai politik dapat dilakukan dengan cara mengakomodasi usulan-usulan kader partai dari tingkat terendah.

Aris Setiawan Yodi

Peneliti Populi Center, Rafif Pamenang Imawan, saat ditemui Kompas di kantornya, di Jakarta, Senin (27/11).

”Sebenarnya, permasalahan Golkar saat ini tergantung dari bagaimana para elite Golkar melihat arus suara partai di bawah. Saat ini terlihat beberapa DPD sudah melakukan konsolidasi untuk digelarnya munaslub,” kata Rafif.

Menurut Rafif, elite Partai Golkar saat ini harus memikirkan pengganti Novanto. Sosok pengganti Novanto harus merupakan sosok yang bersih dari dugaan kasus korupsi sehingga dapat memberikan pembaruan terhadap Partai Golkar. (DD14)