Tak Lolos Parlemen, PPP Tetap Jaga Eksistensi Politik di Nasional dan Lokal

Pengambilan peran strategis di perpolitikan nasional dan lokal guna menjaga peluang PPP kembali ke parlemen pada 2029.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Poster Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menampilkan nomor urut partai peserta Pemilu 2024 dipasang di kantor Dewan Pimpinan Pusat PPP, Menteng, Jakarta, Sabtu (17/12/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Partai Persatuan Pembangunan akan mengambil peran strategis dalam kancah politik nasional dan lokal meskipun gagal menembus parlemen. Hal itu dilakukan guna menjaga eksistensi PPP sehingga peluang kembali ke parlemen pada Pemilu 2029 tetap terbuka.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi mengatakan, kerja-kerja politik PPP di masyarakat akan tetap terasa meskipun tidak mampu menempatkan wakilnya di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). PPP akan terus memperjuangkan aspirasi dari 5,8 juta pemilih yang memberikan mandatnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

”PPP akan memaksimalkan ikhtiar untuk mencari ruang yang bisa dilakukan dalam menjalankan fungsi-fungsi sebagai parpol, baik bersama-sama dengan rakyat maupun bersama-sama dengan pemerintah,” ujar Arwani saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (23/5/2024).

Baca juga: Seluruh Gugatan Ditolak MK, Bagaimana Nasib PPP Kini?

Pada Pemilu 2024, PPP mendapatkan 5.878.777 suara atau setara 3,87 persen suara sah nasional. Partai berlambang Kabah itu mengajukan sengketa hasil pemilihan anggota legislatif (pileg) ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memenuhi ambang batas minimal parlemen 4 persen. Namun, seluruh gugatan kandas dan tidak berlanjut ke sidang pembuktian.

PPP akan memaksimalkan ikhtiar untuk mencari ruang yang bisa dilakukan dalam menjalankan fungsi-fungsi sebagai parpol, baik bersama-sama dengan rakyat maupun bersama-sama dengan pemerintah.

Meskipun demikian, PPP masih memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Berdasarkan tabulasi PPP, perolehan suara untuk DPRD kabupaten/kota sebanyak 8.060.774 suara sehingga mendapatkan 845 kursi. Sementara untuk DPRD provinsi, suara PPP mencapai 6.379.085 suara dengan raihan 82 kursi.

Oleh karena itu, lanjut Arwani, para anggota DPRD itu akan menjadi garda terdepan bagi PPP dalam memperjuangkan aspirasi pemilih yang telah menitipkan suaranya. PPP akan memastikan semua kadernya untuk bergerak dalam kerja-kerja legislatif di daerah sekaligus menguatkan ikatan lahir batin dengan masyarakat.

Baca juga: PPP dan Kisah Sejumlah Parpol yang Tersisih dari Parlemen

Pihaknya juga akan mengonsolidasikan semua anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota terpilih agar kerja-kerja di legislatif lebih optimal. PPP akan mengundang semua caleg terpilih tersebut untuk memastikan gerak langkah sesuai dengan perjuangan partai.

”Lima tahun masa kerja anggota DPRD harus dioptimalkan untuk merebut kembali posisi PPP pada Pemilu 2029,” ujarnya.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono (kanan) bersama Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi berfoto bersama setelah menggelar konferensi pers terkait putusan sela Mahkamah Konstitusi di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Lima tahun masa kerja anggota DPRD harus dioptimalkan untuk merebut kembali posisi PPP pada Pemilu 2029.

Di sisi lain, lanjut Arwani, pihaknya akan serius menghadapi pemilihan kepala derah (pilkada), khususnya di wilayah yang menjadi kantong suara PPP. Mereka akan memetakan daerah di mana PPP menjadi pemenang. Para petahana kepala daerah dari PPP juga akan didorong untuk kembali berkontestasi sehingga keberadaan partai di daerah tetap terjaga.

”PPP akan bergerak dari daerah untuk mendapatkan hasil terbaik pada Pemilu 2029,” kata Arwani.

Baca juga: Sejarah dan Pencapaian Kursi PPP di Pemilu

Lebih jauh, PPP juga mengintensifkan komunikasi politik dengan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sebab, PPP ingin mengambil peran dalam proses pembangunan lima tahun mendatang. PPP ingin berkontribusi dalam pemerintahan untuk memastikan pembangunan berjalan baik dan rakyat mendapatkan manfaat yang lebih optimal.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, PPP harus terus merawat konstituen sekalipun tidak lolos ke parlemen, sebab parpol yang telah keluar dari parlemen selalu sulit kembali ke parlemen pada pemilu selanjutnya. Bahkan, suara mereka cenderung menurun karena tidak mampu menjaga eksistensi dan konstituennya yang telah memilih.

Baca juga: Tantangan PPP Merawat Basis Massa

Oleh karena itu, para kader PPP yang duduk sebagai anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota menjadi ujung tombak dalam merawat konstituen agar tidak beralih ke parpol lain. Mereka mesti menunjukkan kedekatan dan peran yang signifikan sehingga dapat menunjukkan eksistensi PPP di masyarakat.

Selain itu, PPP harus mengoptimalkan kontestasi Pilkada 2024. Partai itu mesti menempatkan sebanyak mungkin wakilnya sebagai kepala daerah karena bisa menjadi ujung tombak dalam pemenangan Pemilu 2024. ”Caleg-caleg PPP di tingkat DPR RI yang mendapatkan suara terbanyak saat pemilu harus didorong maju di Pilkada 2024,” tutur Adi.