Ditanya soal Ketua Umum Golkar, Jokowi: Saya Ketua Indonesia

Presiden Jokowi tak tegas menjawab ketika ditanyakan rencana maju ketua umum Partai Golkar. Akankah ada kejutan lagi?

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN/MUCHLIS JR

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan seusai meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (21/3/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo kembali memberikan jawaban bersayap saat ditanyakan terkait munculnya usulan agar ia menjadi ketua umum Partai Golkar. Kali ini tak ada jawaban tegas untuk kemungkinannya maju dalam kontestasi pemilihan ketua umum partai berlambang pohon beringin itu pada pergelaran Musyawarah Nasional Golkar akhir tahun ini.

”He-he-he. Saya sementara ini Ketua Indonesia saja,” ujar Presiden Jokowi sembari terkekeh saat ditanyakan mengenai wacana dimaksud seusai Presiden meninjau layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (21/3/2024).

Jawaban tersebut tak menegaskan rencana Jokowi ke depan, akankah maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar atau tidak.

Jawaban bersayap serupa ini pun biasa disampaikan Jokowi. Saat masih menjabat gubernur DKI Jakarta, misalnya, dan ditanyakan rencana mencalonkan diri sebagai presiden, Jokowi berkali-kali menjawab, ”Nggak mikir.” Namun, kemudian ia maju pada Pilpres 2014 dan terpilih.

Baca juga: Jokowi Diusulkan Pimpin Golkar, Ujian Sejarah Demokratisasi Partai Beringin

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Presiden Joko Widodo berpidato saat hadir dalam Puncak Perayaan HUT Ke-59 Partai Golkar di halaman Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (6/11/2023).

Seusai Pemilu 2024, bursa ketua umum Partai Golkar mulai menghangat. Sejumlah nama kader muncul sebagai kandidat calon ketum, seperti Ketua Umum Golkar saat ini Airlangga Hartarto yang sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Agus Gumiwang Kartasasmita yang sekarang menjabat Menteri Perindustrian, dan Bahlil Lahadalia yang saat ini Menteri Investasi.

Nama Jokowi ikut disuarakan sebagai calon ketum Partai Golkar kendati Jokowi masih memiliki kartu tanda anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan belum terpantau mengundurkan diri dari keanggotaan partai tersebut.

Namun, hubungan Jokowi dan PDI-P tak lagi mesra karena pada Pemilu 2024 Jokowi tampak lebih mendukung pemenangan calon presiden Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi. Pasangan capres-cawapres yang diusung PDI-P dan koalisinya, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, pun menelan kekalahan telak.

Salah satu yang menyuarakan nama Jokowi di bursa calon ketua umum Partai Golkar adalah anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam.

Baca juga: Usulan Jokowi Pimpin Golkar Mulai Disuarakan di Kalangan Internal Partai

KOMPAS

Usulan agar Joko Widodo menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029 mulai disuarakan oleh internal.

Ridwan menyebut Jokowi memenuhi kriteria memimpin partai karena rekam jejaknya memenuhi ideologi karya kekaryaan yang diterapkan Golkar. Hal ini setidaknya tampak pada penamaan Kabinet Kerja di periode pertama pemerintahannya.

Selain itu, Jokowi juga menempatkan banyak kader Golkar di kabinet, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan yang juga Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar. Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto juga disebut Ridwan sebagai kader Golkar dari unsur ABRI di masa Orde Baru, sedangkan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy juga pernah menjadi pengurus Golkar Kota Malang di masa Orde Baru.

Kendati demikian, AD/ART Partai Golkar menyebut beberapa syarat untuk menjadi ketua umum, seperti menjadi anggota selama lima tahun dan tidak pernah menjadi anggota parpol lain serta pernah menjadi pengurus Golkar tingkat pusat atau organisasi pendiri/yang didirikan Partai Golkar setidaknya satu. Syarat lainnya didukung minimal 30 persen pemilik suara serta pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan kader Golkar.

Meski demikian, Ridwan menilai AD/ART tak bisa dilihat secara tekstual saja, tetapi diinterpretasikan secara komprehensif. Golkar bukan sekadar parpol, tetapi organisasi yang dideklarasikan pada 1971 dan sekretariat bersama dibentuk pada 1964. Karenanya, orang-orang yang pernah menjadi bagian dari Golkar dalam setiap periode itu bisa dianggap sebagai kader Golkar.

Baca juga: Akhir Penantian Prabowo Subianto

ARIS SETIAWAN YODI

Ridwan Hisjam

”Pak Jokowi Ketua Asosiasi Mebel Indonesia Solo Raya pada masa 1997-2000. Kita tahu pengusaha di zaman Orde Baru mayoritas yang menjadi pimpinan asosiasi pasti kader Golkar. Tak bisa kalau bukan kader Golkar,” tuturnya, Minggu (17/3/2024).

Status Jokowi sebagai kader PDI-P juga dinilai tak masalah. Sebab, Jokowi hanya menjadi kader PDI-P untuk menjadi pemimpin eksekutif. Setelah tuntas masa jabatannya, Jokowi bisa tidak berstatus kader PDI-P lagi. Adapun syarat sebagai pengurus selama satu periode, menurut Ridwan, juga tak dipenuhi Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie.

Kendati Ridwan mengklaim Jokowi sebagai kader Golkar saat menjadi Ketua Asosiasi Mebel Indonesia Solo Raya di masa Orde Baru, sumber di Istana membantahnya.

Sementara itu, saat ditanyakan usulan Jokowi sebagai calon ketua umum Partai Golkar mendatang, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto justru bertanya balik. ”Kata siapa?” ujarnya singkat dan hendak segera meninggalkan sesi wawancara cegat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Baca juga: Hasil Pemilu 2024: Prabowo Presiden Terpilih, PDI-P Suara Terbanyak

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers seusai Rapat Pleno yang diselenggarakan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (10/3/2024).

Koordinator Staf Khusus Presiden Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana pun membantah wacana Presiden Jokowi akan masuk dan menjadi ketua umum Partai Golkar.

”Sudah lama narasi tersebut didesas-desuskan dan terus digulirkan. Faktanya, sampai saat ini Presiden Jokowi tidak menjadi ketua umum satu parpol pun,” ujarnya secara tertulis, Selasa (19/3/2024).

Baca juga: Jual Nama Presiden Jokowi, PSI Tetap Tak Lolos ke Parlemen

Ari menambahkan, apa yang berkembang sebagai wacana dan dinamika di Partai Golkar merupakan urusan internal Partai Golkar. Dia juga menegaskan, Presiden Jokowi fokus bekerja untuk memimpin jalannya pemerintahan sampai berakhirnya masa jabatan pada 20 Oktober 2024.