Dua Menteri PKB Lapor Kenaikan Suara, Presiden Titip Salam ke Cak Imin
Pemanggilan dua menteri PKB bisa dimaknai merangkul PKB kembali dan meredam hak angket yang akan bergulir di DPR.
Oleh
NINA SUSILO
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Di tengah usulan pengajuan hak angket kecurangan Pemilu 2024 oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Presiden Joko Widodo mengirim salam untuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Sementara, dua menteri PKB, yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, melaporkan kenaikan perolehan suara PKB di Pemilu Legislatif 2024. Kehadiran keduanya seakan menguatkan posisi tawar PKB dan upaya Presiden Jokowi mengamankan Koalisi Indonesia Maju.
Ida tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pukul 10.16 WIB, sedangkan Halim, yang juga kakak kandung Muhaimin Iskandar, tiba pada pukul 10.39 WIB. Adapun keduanya dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi pukul 10.30 WIB di Istana Merdeka. Kehadiran keduanya sama sekali tak diumumkan karena agenda Presiden hari ini hanya tertulis ”internal”. Keduanya baru meninggalkan Istana Merdeka pukul 11.38 WIB sembari tersenyum lebar.
Seusai pertemuan, Halim menyampaikan pertemuan sengaja dilakukan bersama Ida. Selain untuk melaporkan kerja di kementerian masing-masing, menurut Halim, dirinya sekaligus juga melaporkan hasil Pileg 2024.
Halim dan Ida sebelumnya sudah mendapatkan izin untuk maju sebagai calon anggota legislatif dari Presiden Jokowi. Ida maju di Daerah Pemilihan DKI 2, sedangkan Halim dari Dapil Jawa Timur VIII. PKB merupakan partai politik yang ikut mengusung calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Koalisi ketiga partai ini disebut-sebut akan menggulirkan hak angket kecurangan pemilu setelah penetapan pemilu pada 20 Maret mendatang.
”Kita juga melaporkan terkait perolehan suara PKB secara nasional. Naik cukup signifikan dan banyak pecah telur sehingga penambahan kursi PKB secara nasional tidak hanya di Jawa,” tutur Halim.
Kita juga melaporkan terkait perolehan suara PKB secara nasional. Naik cukup signifikan dan banyak pecah telur sehingga penambahan kursi PKB secara nasional tidak hanya di Jawa.
”Pecah telur”
PKB, katanya, berhasil ”pecah telur” alias akhirnya mendapatkan kursi dari Dapil Sumatera Barat, DKI 1, DKI 2, Nusa Tenggara Barat 1, juga di Sulawesi Tengah. ”Jadi ini bagian dari yang kita laporkan ke Pak Presiden dan sekaligus kita ingin mendapatkan arahan untuk perkembangan dan pengabdian kita termasuk bagaimana formula pemilu yang paling bagus untuk Indonesia di masa-masa yang akan datang,” kata Halim.
Kita ingin mendapatkan arahan untuk perkembangan dan pengabdian kita termasuk bagaimana formula pemilu yang paling bagus untuk Indonesia di masa-masa yang akan datang.
Halim dan Ida, kendati saat ini tidak menjadi pengurus Dewan Pengurus Pusat PKB, adalah kader PKB. Halim pun mengakui kehadiran mereka sebagai menteri dan kader PKB.
Namun, Halim mengaku tak ada urusan Pemilu Presiden 2024 yang dibahas. Demikian pula terkait hak angket kecurangan Pilpres 2024 disebut tak dibahas sama sekali.
Kalau pilpres itu ada yang ngurus sendiri. Saya belum tahu bagaimana nanti setelah ada pengumuman dari KPU. Sementara yang PKB urusannya lebih pada pilegnya.
”Kalau pilpres itu ada yang ngurus sendiri. Saya belum tahu bagaimana nanti setelah ada pengumuman dari KPU. Sementara yang PKB urusannya lebih pada pilegnya. Pileg tentu ada beberapa yang kita menggugat tapi kita juga ada yang digugat,” tambah Halim.
Untuk itu, PKB pun menyiapkan data untuk mempertahankan diri dalam sengketa pileg.
Atas laporan terkait kenaikan suara PKB di Pileg 2024, menurut Halim, Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat serta menitipkan salam kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Muhaimin juga calon wakil presiden pendamping calon presiden Anies Baswedan di Koalisi Perubahan. Pencapaian PKB dinilai baik dan perolehan suaranya semakin merata.
”Enggak ada pesan apa-apa (dari Presiden ke Muhaimin), cuma titip salam saja,” tutur Halim.
Hak angket tak dibahas
Halim menambahkan, soal hak angket kecurangan Pemilu 2024 tak dibahas sama sekali. PKB sendiri belum menentukan sikap lebih lanjut apakah akan meneruskan hak angket. ”Belum, belum. Belum ada arahan yang jelas dari Ketua Umum (Muhaimin Iskandar),” kata Halim.
PKB pun ditegaskan tetap sebagai bagian koalisi pendukung Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Karena itu, tidak pernah ada masalah antara PKB dan Presiden Jokowi.
Belum, belum. Belum ada arahan yang jelas dari Ketua Umum (Muhaimin Iskandar).
Ketika ditanyakan kemungkinan kelanjutan kiprah sebagai menteri di pemerintahan mendatang, Ida segera mengelak. ”Makasih ya,” ujarnya sembari tersenyum.
Ida sendiri mulai disebut-sebut sebagai kandidat calon gubernur atau calon wakil gubernur DKI. Ida pun tersipu. ”Ini masih tahapannya di DPP, masih ngurusin pileg, jadi belum sampai di situ,” ujarnya.
Ida pun menambahkan, kemungkinan PKB mengusung kadernya sebagai cagub atau cawagub dalam Pilkada DKI masih akan dibahas lebih lanjut di partai.
Tak punya rekam jejak oposisi
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai PKB tak memiliki rekam jejak sebagai partai politik oposisi. Sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, PKB selalu merapat di koalisi pemenang pemilu. ”PKB tidak memiliki DNA sebagai oposisi sehingga siap apun yang menang (di Pemilu Presiden 2024), sangat mungkin PKB ikut,” ujarnya, Senin (18/3/2024) petang.
PKB punya posisi tawar, tapi merapat atau tidak, tentu sangat tergantung presiden terpilih. Meskipun Pak Prabowo relatif dekat dengan PKB dan PKB hampir menjadi parpol pendukung koalisinya, peta politik kan berubah. Politik kan soal untung rugi.
Dari sisi politik, PKB juga dinilai seksi di antara parpol-parpol Islam, seperti Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera. Di koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sesungguhnya ada parpol berlatar Islam, yakni Partai Amanat Nasional, tetapi, kata Adi, PAN lebih berwajah Muhammadiyah. Adapun PKB dengan perolehan suara yang cukup tinggi bisa mewakili suara Nahdlatul Ulama.
Lebih lagi, koalisi Prabowo-Gibran sampai saat ini belum mencapai 50 persen tambah 1 di parlemen. Karena itu, untuk mengamankan kepentingan-kepentingan politiknya, sangat mungkin PKB dilirik.
”PKB punya posisi tawar, tapi merapat atau tidak, tentu sangat tergantung presiden terpilih. Meskipun Pak Prabowo relatif dekat dengan PKB dan PKB hampir menjadi parpol pendukung koalisinya, peta politik kan berubah. Politik kan soal untung rugi,” tutur Adi.
Secara terpisah, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto enggan menanggapi kemungkinan PKB merapat ke Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo-Gibran. Ditanya mengenai hal ini dan kemungkinan berbagi kue di kabinet, Airlangga hanya menjawab, ”Terima kasih.”