Pak Sumedi hingga Ery Sandra Amelia, Kisah Caleg yang Tidak Lolos

Tak cuma kemenangan, Pemilu 2024 diwarnai pula oleh kisah caleg yang gagal. Salah satunya, kisah Pak Sumedi.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Warga melintasi baliho calon anggota legislatif yang sobek di Jalan Pahlawan Revolusi, Jakarta Timur, 19 Januari 2024.

Pemilihan Umum 2024 tak hanya berisi cerita kemenangan, tetapi juga kisah para pihak yang gagal menarik suara dari warga. Ada kekecewaan. Dalam situasi itu, mereka yang kecewa menarik bantuan yang sebelumnya diberikan kepada warga.

Nama Sumedi Madasik (51) mengemuka di jagat media sosial X (dulu Twitter). Singkat kisah, Sumedi memutus penyaluran air ke rumah warga dari sumur bor miliknya di Kampung Cisuru, Suralaya, Pulomerak, Cilegon, Banten. Hal itu dilakukan beberapa hari setelah dirinya gagal menarik cukup suara untuk melenggang menjadi anggota legislatif DPRD Kota Cilegon dari Partai Keadilan Sejahtera.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Sumedi adalah caleg PKS di Dapil 4. Pria ini bertarung memperebutkan suara di Kecamatan Pulomerak dan Gerogol. Dia memperoleh 635 suara di Pulomerak dan 51 suara di Gerogol.

Menurut Sumedi, penyaluran air diputus pada 18 Februari pukul 17.00 atau sekitar empat hari setelah hari pelaksanaan pemilu. Hal itu membuat penyaluran air ke rumah-rumah warga terganggu di lingkungan Cisuru.

Sebagai gambaran, Cisuru adalah daerah dengan dataran yang tinggi. Sumur bor milik Sumedi berjarak sekitar 2 kilometer dari permukiman warga Cisuru. Sumur bor dari Sumedi itu termasuk salah satu yang menopang kebutuhan air warga lingkungan Cisuru.

Baca juga: RSJ Siap Tampung Caleg Stres di Masa Pemilu 2024

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Rombongan pengantar pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) Partai Gerindra melintasi Jalan Yos Sudarso untuk menuju Kantor KPU Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, 13 Mei 2023.

Dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat (15/3/2024), Sumedi membenarkan kabar tersebut. Sumedi menyebut tidak mampu lagi menanggung biaya tagihan listrik dari penggunaan sumur bor yang sebagian digunakan untuk keperluan warga.

Sumedi tidak memberikan penggunaan sumur bor miliknya itu secara cuma-cuma. Dari total tagihan berkisar Rp 4 juta-Rp 5 juta per bulan, ada biaya senilai Rp 1,5 juta yang pemakaiannya dibayarkan secara urunan oleh masyarakat. Biaya itu menyesuaikan kemampuan ekonomi warga.

Artinya, selama ini Sumedi masih menanggung beban berkisar Rp 2 juta hingga Rp 2,5 juta dari total tagihan listrik. Hal itu, menurut Sumedi, sudah berjalan sejak 2019. ”Saya tidak sanggup menyubsidi biaya yang besar setiap bulan,” ucapnya.

Sumedi menyebutkan, sebelumnya ada kesepakatan antara dia dan warga agar memilih dirinya sebagai anggota DPRD Cilegon di Pemilu 2024. Meski begitu, dia menampik bahwa penghentian penyaluran air bersih itu semata-mata karena dirinya tidak menang di tempat pemungutan suara dekat kediamannya.

Baca juga: Keceriaan Caleg di Sepanjang Jalan Rusak

Sumedi menganggap wajar jika dirinya berharap terpilih di TPS itu. Alasannya, warga telah sepakat untuk memberikan suara ke Sumedi saat Pemilu 2024.

”Wajar apabila saya berharap (dipilih). Namanya nyaleg, di mana-mana, butuh biaya. alat peraga saja beli. Belum ngobrol dengan masyarakat, butuh makanan ringan, kopi, rokok, air mineral. Tapi, saya tidak money politics,” katanya.

Yusuf, Ketua RT 003 RW 006 Cisuru, menuturkan, sebagian warga masih berharap bantuan air bersih. Lewat pesan tertulis, dia menyebutkan warga berharap ada campur tangan pemerintah untuk membuat air kembali mengalir.

Baca juga: Ongkos Miliaran untuk Menembus Senayan

Modal dengkul

Kisah Sumedi menjadi salah satu drama yang mewarnai pemilihan caleg di tingkat DPRD. Pengalaman Sumedi menandai fenomena caleg yang bermodal secukupnya untuk meraih suara.

Ery Sandra Amelia, calon anggota legislatif DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia, juga bermodal mandiri untuk merengkuh suara rakyat. Setelah melalui proses Pemilu 2024, dia mengakui apa yang dia lalui sangat berat.

”Berat banget. Bagaimana kita bertarung dengan caleg-caleg yang punya modal besar,” ungkapnya saat dihubungi, Jumat sore.

Baca juga: Jalan "Ninja" Caleg-caleg Kere Bermodal Dengkul

KOMPAS/FAJAR RAMADHAN

Calon anggota legislatif DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia, Ery Sandra Amelia, saat mendatangi warga di Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu (12/12/2023).

Ery sebelumnya rela berjalan kaki untuk mendatangi satu per satu warga di Kelurahan Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ery membagikan kaus, stiker, dan serbet kepada warga.

”Serbet itu punya makna. Kalau saya duduk di kursi DPR, ingin bersih-bersih dari korupsi,” ungkapnya kepada warga, 12 Desember 2023.

Begitulah upaya Ery dengan anggaran minim dan tanpa konsultan politik. Dia mengandalkan jejaring dari sukarelawan untuk mendekati dan mengambil hati para calon pemilih (Kompas, 17/1/2024).

Baca juga: Saat Pemilu, Uang yang Berbicara, tapi Bukan untuk Dibicarakan

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO (WAK)

Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengampanyekan penoalakan politik uang dan SARA. Hal itu dilakukan, antara lain, dengan pemasangan spanduk di Jalan Ceger Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, 5 Maret 2020.

Perlombaan

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Kacung Marijan menjelaskan, kiprah caleg yang turun ke jalan hingga membantu masyarakat dengan berbagai cara dapat dimaknai sebagai ajang perlombaan. Para kontestan politik itu berlomba-lomba merebut atensi para pemilih.

Kacung menambahkan, pada mulanya orang dipilih karena jasanya kepada masyarakat. Kemudian, orang berusaha untuk memperbanyak modal sosial di mata masyarakat.

”Memang semuanya ingin kelihatan berjasa. Mereka melakukannya dengan berbagai cara. Ada yang membaur dengan masyarakat. Semestinya memang caranya seperti itu,” ucapnya.

Dalam konteks memberikan bantuan, Kacung menilai perlu berhati-hati jika caleg memberikan bantuan, lalu menarik kembali bantuan tersebut. Publik bisa menilai bantuan yang diberikan adalah transaksi bersifat jangka pendek atau hanya karena ada kepentingannya.

”Transaksi jangka pendek itu saja sudah tidak bagus. Kalau sudah diberikan, kemudian diambil. Itu menjadi problem moral di masyarakat dan cenderung ke hubungan masyarakat yang transaksional,” ujar Kacung.