Jelang PSU Kuala Lumpur, KPU Diminta Perhatikan Manajemen Kerumunan

Komisi Pemilihan Umum diminta menyiapkan manajemen kerumunan untuk pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur.

KOMPAS/KRIS R MADA

Warga Indonesia memadati jalan di luar KBRI Kuala Lumpur untuk mengikuti Pemilu 2019, yang digelar pada Minggu (14/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum diminta memperhatikan manajemen kerumunan saat pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur yang akan digelar pada Minggu (10/3/2024). Hal ini dinilai penting karena sebanyak 22 tempat pemungutan suara luar negeri atau TPSLN akan digunakan untuk melayani 42.372 pemilih. Artinya, satu TPSLN akan digunakan bersamaan oleh 1.926 pemilih.

Sebelumnya, saat konferensi pers di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Jakarta, Jumat (8/3/2024), Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyampaikan, KPU sudah menetapkan daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN) untuk pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur mencapai 62.217 pemilih.

Mereka terdiri atas 42.372 pemilih yang akan mencoblos di TPSLN dan 19.845 pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya melalui kotak suara keliling (KSK). Sebanyak 22 TPS ditempatkan di World Trade Center (WTC) Kuala Lumpur untuk melayani 42.372 pemilih yang menggunakan metode TPSLN.

Baca juga: Pemilu Ulang di Kuala Lumpur, 62.217 Suara Pemilih Kembali Diperebutkan

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo saat dihubungi, Sabtu (9/3/2024), menuturkan, dari pengalamannya memantau pemilu luar negeri di Kuala Lumpur pada 11 Februari 2024, lokasi WTC Kuala Lumpur cukup memadai untuk pemilih sebanyak itu. Walakin, tetap harus ada manajemen pengelolaan kerumunan karena PSU hanya dilangsungkan selama 10 jam, yakni pada pukul 08.00-18.00 waktu setempat.

”Manajemen kerumunan ini membutuhkan kerja sama antara KPU, liaison officer (LO) Polri yang ditugaskan di Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, dan Kepolisian Diraja Malaysia untuk bekerja sama mengelola kerumunan,” ujar Wahyu.

KOMPAS/RYAN RINALDY

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo

Dari hasil pemantauan Migrant Care, luas dan ruang di gedung WTC cukup leluasa untuk menampung banyak pemilih. Namun, secara teknis, pengunjung dibiarkan mengantre cukup lama di luar gedung WTC sebelum masuk ke TPSLN. Akibatnya, emosi dari pemilih naik karena harus menunggu dalam waktu lama dan tersengat terik matahari.

”Menurut saya, antrean agar pemilih tidak emosi itu harus diatur. Jangan biarkan mereka mengantre lama di luar gedung. Biarkan mereka masuk ke dalam gedung karena ada pendingin udaranya. Kalau di luar gedung, semakin lama mengantre akan semakin panas sehingga pemilih kurang antusias,” kata Wahyu.

Baca juga: Sengkarut Pemilu di Malaysia Mengapa Terus Berulang?

Pengaturan pada pemilu sebelumnya, yakni pemilih WNI diminta mengantre lama di luar gedung, menurut Wahyu, tak seharusnya terjadi lagi. Hal itu pun mudah diatur selama KPU bisa berkoordinasi dengan otoritas setempat.

Biarkan mereka masuk ke dalam gedung karena ada pendingin udaranya. Kalau di luar gedung, semakin lama mengantre akan semakin panas sehingga pemilih kurang antusias.

KOMPAS/HIDAYAT SALAM

Anggota KPU, Idham Holik, saat diwawancarai wartawan di kantor KPU, Jakarta, Selasa (2/5/2023).

Terpisah, Koordinator Divisi Teknis KPU Idham Holik yang sudah berada di Kuala Lumpur menyampaikan, KPU berharap PSU akan berjalan lancar. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS LN) dan KPPS Kotak Suara Keliling (KSK) harus dapat melayani pemilih luar negeri dengan baik.

”Semuanya sudah tersiapkan dengan baik. Kemarin sore, Jumat, 8 Maret 2024, di KBRI Kuala Lumpur, KPU sudah mengadakan rapat koordinasi dengan perwakilan peserta pemilu untuk Kuala Lumpur,” kata Idham.

Baca juga: PSU Kuala Lumpur Digelar Sehari, KPU Pastikan Semua Pemilih Terlayani

Ia pun menjelaskan bahwa antrean pemilih di gedung WTC nantinya akan diatur petugas ketertiban yang dibantu Kepolisian Diraja Malaysia dan Polri yang ditugaskan di bawah koordinasi Atase Kepolisian RI untuk KBRI Kuala Lumpur.

”KPU juga telah menyampaikan kepada perwakilan peserta pemilu dan KPPS LN (kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri) yang telah dilantik agar menyampaikan kepada pemilih untuk datang sesuai jadwal undangan pemilu yang diberikan,” ujarnya.

PSU di Malaysia tidak hanya dengan metode TPSLN. Wahyu pun berharap tim Panitia Pengawas Luar Negeri dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan perhatian lebih untuk memantau dan mengawasi pemilu dengan metode KSK. Migrant Care dan sejumlah pemantau pemilu yang tersertifikasi Bawaslu akan mencoba memantau di wilayah dengan jumlah pemilih banyak. Hal itu disebabkan metode KSK juga rentan kecurangan.

Dampak elektoral

Terkait dengan dampak PSU terhadap perolehan suara calon anggota legislatif (caleg) yang bertarung di Daerah Pemilihan DKI Jakarta II, yang mencakup Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, serta luar negeri, Wahyu berpandangan dampaknya kecil bagi pergerakan suara para caleg di dapil tersebut.

Menurut Wahyu, hal ini disebabkan jumlah pemilih di Kuala Lumpur yang sebanyak 62.217 orang tersebut proporsinya tidak cukup untuk mendapatkan satu kursi di DPR. Kursi ideal di Dapil II Jakarta adalah perolehan suara sah berkisar 80.000-120.000.

”Dengan sisa DPT yang hanya 62.217, menurut saya, tidak terlalu signifikan mengubah peta dari pergerakan suara para caleg di dapil II ini,” kata Wahyu.

Meskipun demikian, Wahyu mengingatkan potensi mobilisasi suara untuk memilih caleg tertentu di dapil tersebut. Jika ada upaya mobilisasi untuk memilih hanya calon tertentu, jumlah suara 62.000 lebih itu tentu dapat berdampak signifikan bagi caleg.

Dengan sisa DPT yang hanya 62.217, menurut saya, tidak terlalu signifikan mengubah peta dari pergerakan suara para caleg di dapil II ini.

KOMPAS

Ungguli Sejumlah Petahana, Uya Kuya dan Once Mekel Selangkah Lagi Menuju Senayan

Meskipun demikian, Wahyu mengingatkan potensi mobilisasi suara untuk memilih caleg tertentu di dapil tersebut. Jika ada upaya mobilisasi untuk memilih hanya calon tertentu, jumlah suara 62.000 lebih itu tentu dapat berdampak signifikan bagi caleg.

Sebelumnya, dalam rekapitulasi suara sementara yang terekam sebelum Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) ditutup, tepatnya pada Kamis (22/2/2024), pukul 23.00, sejumlah nama politikus senior dan pesohor masuk dalam urutan 10 besar suara terbanyak.

Baca juga: Persaingan Caleg Dapil DKI Jakarta 2 di Teritorial Petahana

Politikus senior dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, menduduki posisi teratas dengan 83.028 suara. Politisi senior dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kini menjabat Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk sementara berada di urutan keempat caleg dengan suara terbanyak di Dapil DKI Jakarta II dengan 27.895 suara. Adapun caleg petahana dari Partai Gerindra, Himmatul Aliyah, berada di urutan ketiga dengan perolehan 34.740 suara.

Posisi Ida dan Himmatul berada di bawah Uya Kuya yang kala itu sudah berhasil meraup 42.296 suara. Pesohor yang menjadi caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun berada di posisi kedua di bawah Hidayat.

Selain Uya, ada pula nama pesohor lain, yakni Once Mekel, yang untuk sementara berada di urutan keenam caleg dengan perolehan suara terbesar di Dapil DKI Jakarta II. Caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mendapatkan raihan suara sementara sebanyak 24.817 (Kompas.id, 7 Maret 2024).